DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1965

Nomor: 21
Tahun: 1965
Ditetapkan: 17 Mei 1965
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Memutuskan: Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1962 tentang pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (Lembaran-Negara tahun 1962 Nomor 87). Pasal I Merubah nama Perusahaan Negara Angkasapura"Kemayoran" yang telah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (Lembaran-Negara tahun 1962 Nomor 87) menjadi Perusahaan Negara (P.N.) "Angkasapura". Pasal II Pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 5 dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (Lembaran-Negara tahun 1962 Nomor 87) diubah dan ditambah sehingga masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dengan nama Perusahaan Negara "Angkasapura", selanjutnya disebut "P.N. Angkasapura", didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960.

Pasal 2

(1)P.N. Angkasapura adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
1. a."Pemerintah" - ialah Presiden Republik Indonesia;
2. b."Menteri" - ialah Menteri Perhubungan Udara;
3. c."Perusahaan" - ialah P.N. Angkasapura;
4. d."Direksi" - ialah Direksi P.N. Angkasapura;
5. e."B.P.U." - ialah Badan Pimpinan Umum Perhubungan Udara yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 1961.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor cabang di daerah-daerah yang akan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Perusahaan menguasai pelabuhan udara Internasional Kemayoran di Jakarta dalam arti kata yang seluas-luasnya dan pelabuhan- pelabuhan udara lainnya di daerah-daerah yang akan ditetapkan oleh Menteri

Pasal 8

(1)Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh tiga orang Direktur yang masing-masing bertanggungjawab atas bidang operasi, bidang teknik dan bidang administrasi/komersiil. Pasal III Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1965. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1965. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. Sumber:LN 1965/36 -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dengan nama Perusahaan Negara "Angkasapura", selanjutnya disebut "P.N. Angkasapura", didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960.

Pasal 2

(1)P.N. Angkasapura adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
1. a."Pemerintah" - ialah Presiden Republik Indonesia;
2. b."Menteri" - ialah Menteri Perhubungan Udara;
3. c."Perusahaan" - ialah P.N. Angkasapura;
4. d."Direksi" - ialah Direksi P.N. Angkasapura;
5. e."B.P.U." - ialah Badan Pimpinan Umum Perhubungan Udara yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 1961.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor cabang di daerah-daerah yang akan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Perusahaan menguasai pelabuhan udara Internasional Kemayoran di Jakarta dalam arti kata yang seluas-luasnya dan pelabuhan- pelabuhan udara lainnya di daerah-daerah yang akan ditetapkan oleh Menteri

Pasal 8

(1)Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh tiga orang Direktur yang masing-masing bertanggungjawab atas bidang operasi, bidang teknik dan bidang administrasi/komersiil. Pasal III Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1965. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1965. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. Sumber:LN 1965/36 -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1965

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1974