DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1974

Nomor: 37
Tahun: 1974
Ditetapkan: 21 Oktober 1974
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pengusahaan dan pengelolaan pelabuhan udara di Jakarta dan pelabuhan-pelabuhan udara lainnya di daerah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1962 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1965 telah didirikan Perusahaan Negara Angkasa Pura;
c.bahwa untuk mengimbangi perkembangan dan perluasan pelabuhan- pelabuhan udara tersebut, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan mengenai pengusahaan dan pengolalaan bagi Perusahaan Negara Angkasa Pura tersebut. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3.Undang-undang …
3.Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687);
4.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
5.Undang-undang Nomor 9 Tahun l969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN UMUM ANGKASA PURA.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a."Presiden" adalah Presiden Republik Indonesia;
b."Menteri" adalah Menteri Perhubungan;
c."Perusahaan" adalah Perusahaan Umum Angkasa Pura;
d."Direksi" ...
d."Direksi" adalah Direksi Perusahaan;
e."Direktur Utama" adalah Direktur Utama Perusahaan;
f."Pelabuhan Udara" adalah lapangan udara termasuk segala bangunan dan peralatannya yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat umum;
g."Lapangan Udara" adalah lapangan terbang yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk keperluan lalu lintas angkutan udara komersiil, termasuk didalamnya segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas angkutan udara untuk masyarakat umum.

BAB II

PENETAPAN BENTUK USAHA

Pasal 2

Perusahaan Negara Angkasa Pura yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1962 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1965, dengan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) "Angkasa Pura".

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah badan hukum yang diserahi tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan penguasaan dan oleh karena itu mempunyai. hak, wewenang serta tanggungjawab atas pengurusan dan pengusahaan pelabuhan-pelabuhan udara di Jakarta dan di daerah-daerah lainnya yang terbuka untuk umum, baik selaku pemilik atau selaku pengelola dari fasflitas-fasilitas yang tersedia pada pelabuhan-pelabuhan udara yang bersangkutan.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan-peraturan umum lainnya.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku hukum Indonesia.

BAB III

…

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah ikut serta membangun ekonomi dan ketahanan … ketahanan nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pengurusan dan pengusahaan pelabuhan-pelabuhan udara dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk pelabuhan udara secara maksimal, effektif dan effisien bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Pasal 6

(1)Dengan mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat serta penyelenggaraan pelayanan sarana penerbangan yang menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas angkutan udara, maka Perusahaan menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan pelabuhan- pelabuhan udara dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, berupa:
1. a.pembinaan pelabuhan udara untuk angkutan penumpang, barang, dan pos.
2. b.perencanaan dan pembangunan pelabuhan udara;
3. c.pengusahaan dan pengembangan jasa-jasa serta pemeliharaan pelabuhan udara.
(2)Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha dimaksud dalam ayat
(1)pasal ini, maka Perusahaan mengadakan peraturan-peraturan tehnis pelabuhan udara dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Modal perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi-bagi atas saham.
(2)Modal awal Perusahaan adalah senilai dengan seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam P.N. Angkasa Pura dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
(3)Setiap penambahan modal Perusahaan yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah ini; dan cadangan penyusutan yang pengurusan dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
(7)Semua alat liquide yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

…

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pengusahaan dan pengelolaan pelabuhan udara di Jakarta dan pelabuhan-pelabuhan udara lainnya di daerah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1962 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1965 telah didirikan Perusahaan Negara Angkasa Pura;
c.bahwa untuk mengimbangi perkembangan dan perluasan pelabuhan- pelabuhan udara tersebut, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan mengenai pengusahaan dan pengolalaan bagi Perusahaan Negara Angkasa Pura tersebut. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3.Undang-undang …
3.Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687);
4.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
5.Undang-undang Nomor 9 Tahun l969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN UMUM ANGKASA PURA.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a."Presiden" adalah Presiden Republik Indonesia;
b."Menteri" adalah Menteri Perhubungan;
c."Perusahaan" adalah Perusahaan Umum Angkasa Pura;
d."Direksi" ...
d."Direksi" adalah Direksi Perusahaan;
e."Direktur Utama" adalah Direktur Utama Perusahaan;
f."Pelabuhan Udara" adalah lapangan udara termasuk segala bangunan dan peralatannya yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat umum;
g."Lapangan Udara" adalah lapangan terbang yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk keperluan lalu lintas angkutan udara komersiil, termasuk didalamnya segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas angkutan udara untuk masyarakat umum.

BAB II

PENETAPAN BENTUK USAHA

Pasal 2

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah badan hukum yang diserahi tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan penguasaan dan oleh karena itu mempunyai. hak, wewenang serta tanggungjawab atas pengurusan dan pengusahaan pelabuhan-pelabuhan udara di Jakarta dan di daerah-daerah lainnya yang terbuka untuk umum, baik selaku pemilik atau selaku pengelola dari fasflitas-fasilitas yang tersedia pada pelabuhan-pelabuhan udara yang bersangkutan.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan-peraturan umum lainnya.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku hukum Indonesia.

BAB III

…

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Dengan mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat serta penyelenggaraan pelayanan sarana penerbangan yang menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas angkutan udara, maka Perusahaan menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan pelabuhan- pelabuhan udara dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, berupa:
1. a.pembinaan pelabuhan udara untuk angkutan penumpang, barang, dan pos.
2. b.perencanaan dan pembangunan pelabuhan udara;
3. c.pengusahaan dan pengembangan jasa-jasa serta pemeliharaan pelabuhan udara.
(2)Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha dimaksud dalam ayat
(1)pasal ini, maka Perusahaan mengadakan peraturan-peraturan tehnis pelabuhan udara dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Modal perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi-bagi atas saham.
(2)Modal awal Perusahaan adalah senilai dengan seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam P.N. Angkasa Pura dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
(3)Setiap penambahan modal Perusahaan yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah ini; dan cadangan penyusutan yang pengurusan dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
(7)Semua alat liquide yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 83 Tahun 1958

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1962

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1965

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1980

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 83 Tahun 1958

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1962

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1965

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1980