Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1967
- Nomor
- 21
- Tahun
- 1967
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat:
MEMUTUSKAN: Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Radio Amatirisme di Indonesia. BAB I ISTILAH-ISTILAH. Pasal 1.
BAB II. UMUM. Pasal 2.
Pasal 3. Setiap Radio Amatir di Indonesia harus tergabung dalam organisasi Radio Amatir lokal/regional.. Pasal 4. Masing-masing organisasi radio Amatir lokal/regional harus tergabung dalam organisasi Radio Amatir Nasional. Pasal 5. Anggaran dasar, organisasi baik lokal/regional maupun nasional harus mendapat pengesahan dari Dewan Telekomunikasi. BAB III. PERIZINAN. Pasal 6.
BAB IV SYARAT-SYARAT TEKNIS. Pasal 7. Syarat-syarat teknis mengenai nama panggilan bidang frekwensi, klafisikasi emisi, daya pancar yang diperkenankan ditentukan oleh Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia. BAB V CARA-CARA HUBUNGAN. Pasal 8.
BAB VI PENGAWASAN. Pasal 9. Setiap Radio Amatir baik secara perseorangan maupun secara organisasi wajib membantu Pemerintah dalam mengadakan monitoring terhadap kemungkinan-kemungkinan pelanggaran. BAB VII KETENTUAN PIDANA. Pasal 10. Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan pidana kurungan selama- lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, berdasarkan pasal 24 Undang-undang Nomor 5 tahun 1964 tentang Telekomunikasi. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP. Pasal 11. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden Republik Indonesia. Pasal 12. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1967. Pd. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1967. Sekretaris Kabinet R.I. SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. TNI. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1967 tentang RADIO AMATIRISME DI INDONESIA. UMUM. Walaupun di dalam Radio-Regulation Jenewa 1959 terdapat persyaratan-persyaratan radio amatirisme, Pemerintah menganggap perlu untuk mengeluarkan suatu peraturan yang khusus mengatur radio amatirisme. Pengkhususan dari pada peraturan ini didasarkan atas vitalnya hubungan radio pada umumnya yang dapat melancarkan tata- kehidupan satu masyarakat yang modern; di mana kemajuan yang pesat di dalam elektronika serta penggunaannya di bidang radio, telepon, telex, televisi dan lain-lain sebagainya, telah membuka luas kemungkinan-kemungkinan baru untuk mempertinggi kesejahteraan umat manusia pada dewasa ini. Untuk kemajuan-kemajuan seperti tersebut di atas ini maka Pemerintah mengharapkan akan hasil kemajuan dari pada amatirisme untuk menyumbangkan hasil pemikiran/pendidikan dalam bidang telekomunikasi. Dengan demikian pengaturan bidang radio amatirisme ini bermaksud untuk menetapkan. radio amatirisme pada fungsi yang sewajarnya sejajar dengan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban Internasional kita. BAB I ISTILAH-ISTILAH. Pasal 1. a, b dan c. Cukup jelas. BAB II UMUM. Pasal 2. Ayat (1) Cukup jelas. (2)Radio amatir berkebangsaan asing dapat diberikan dispensasi untuk menjadi radio amatir di Indonesia, apabila negara asalnya mengizinkan radio amatir bangsa Indonesia untuk menjadi radio amatir dinegara tersebut. Pasal 3. Setiap radio amatir tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus masuk dalam organisasi radio amatir setempat (lokal) dan radio amatir setempat harus bergabung dalam organisasi radio amatir daerah (regional). Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. Pemerintah mengharapkan agar anggaran dasar organisasi tersebut disusun oleh organisasi radio amatir. Pemerintah dapat menolak/mengesahkan anggaran dasar tersebut setelah diadakan pembahasan. BAB III PERIZINAN. Pasal 6. Ayat (1)Pemberian izin untuk para radio amatir tetap dilakukan oleh Pemerintah cq. Dewan Telekomunikasi R.I. Dalam pelaksanaannya dapat disalurkan lewat organisasi- organisasi radio amatir. (2)Dalam garis besarnya diadakan perbedaan antara izin untuk radio amatir yang mengadakan hubungan dalam negeri dan hubungan dengan luar negeri, walaupun Pemerintah masih akan mengadakan izin-izin yang bersifat lokal dan regional. (3)Cukup jelas. (4)Cukup jelas. (5)Cukup jelas. BAB IV SYARAT-SYARAT TEKNIS. Pasal 7. Cukup jelas. BAB V CARA-CARA HUBUNGAN. Pasal 8. Ayat (1)Tata-cara kerja untuk radio amatir yang dimaksud adalah tata-cara kerja yang termasuk dalam Radio Regulation Geneve 1959 artikel 33. (2)Yang dimaksud dengan radio amatir yang sah adalah radio amatir yang mendapatkan izin dari Pemerintah Indonesia atau untuk radio amatir Internasional dari Pemerintah yang bersangkutan. (3)Di dalam stasion radio amatir diharuskan adanya bukuharian yang memuat catatan kegiatan dari stasion radio. (4)Dilarang untuk menggunakan stasion radio amatir sebagai alat media untuk keperluan pribadi, partai atau umum. BAB VI PENGAWASAN. Pasal 9. Selain dari pada kegiatan-kegiatan radio amatir, Pemerintah mengharapkan bantuan untuk mengadakan monitoring/observasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dibuat oleh para radio amatir. BAB VII KETENTUAN PIDANA. Pasal 10. Cukup jelas. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP. Pasal 11. Cukup jelas. Pasal 12. Cukup jelas. Mengetahui: Presidium Kabinet Ampera. Sekreataris, SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I. -------------------------------- Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1967/35; TLN Nomor 2843
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)