Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1964
- Nomor
- 5
- Tahun
- 1964
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat : a. pasal 5 ayat (1) dan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar;
I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN : Mencabut : De bepalingen omtrent de aanleg en het gebruik van telefragen In Nederlandsch Indie (Stbl. 1876 No. 257) yang dinyatakan berlaku juga bagi hubungan telepon (Stbl. 1926 No. 448) dan yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1927 No. 264 jo. Stbl. 1928 No. 415; Menetapkan :… Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1963 TENTANG TELEKOMUNIKASI (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1963 No. 66) SEBAGAI UNDANG-UNDANG. DENGAN PERUBAHAN, PERBAIKAN SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT: BAB I. Istilah-istilah. Pasal 1. Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
BAB II… BAB II. Ketentuan umum. Pasal 2. Telekomunikasi dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah. BAB III. Telekomunikasi untuk umum. Pasal 3. Telekomunikasi untuk umum diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah. Pasal 4. Setiap orang dapat mempergunakan segala fasilitas telekomunikasi yang terbuka bagi umum dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasal 5. Tarip telekomunikasi dalam dan luar negeri, prioritas penggunaan fasilitas telekomunikasi, demikian pula ketentuan-ketentuan umum tentang telekomunikasi yang diselenggarakan untuk umum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 6. Negara atau pemegang izin tidak bertanggung jawab atas kerugian- kerugian yang timbul dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi seperti termaksud dalam pasal 4 Undang-undang ini kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal 433 dan 434 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 7… Pasal 7.
Pasal 8.
Pasal 9. Pemasangan dan penggunaan alat telekomunikasi untuk siaran umum diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. BAB IV… BAB IV. Telekomunikasi untuk keperluan khusus instansi Pemerintah. Pasal 10.
BAB V. Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh bukan Pemerintah. Pasal 11.
Pasal 12… Pasal 12.
Pasal 13.
Pasal 14… Pasal 14.
BAB VI. Hubungan Internasional. Pasal 15.
BAB VII… BAB VII. Kelancaran telekomunikasi dan pencegahan gangguan. Pasal 16. Penyelenggaraan tugas-tugas yang berhubungan dengan lalu lintas telekomunikasi dalam negeri dan pembelian fasilitas-fasilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan internasional seperti termaksud dalam pasal 15 Undang-undang ini. Pasal 17.
BAB VIII. Pemasangan, pemindahan dan ganti rugi. Pasal 18.
Pasal 19.
Jika hal ini mengakibatkan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, berlakulah ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 20 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 288).
Pasal 20.
Pasal 21.
BAB IX… BAB IX. Rahasia Berita. Pasal 22. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 8 Undang-undang ini serta pasal-pasal 322 dan 323 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, setiap orang dilarang tanpa hak menerima dan mengumumkan berita telekomunikasi yang tidak diperuntukkan bagi umum, menyatakan adanya berita, menyebarkan atau menggunakan segala keterangan yang bersifat apapun, yang diperoleh dari penerimaan berita telekomunikasi tanpa hak dan tidak diperuntukkan bagi umum tersebut. BAB X. Dewan Telekomunikasi. Pasal 23.
BAB XI… BAB XI. Ketentuan Pidana. Pasal 24.
Pasal 25.
BAB XII. Ketentuan Peralihan. Pasal 26. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai telekomunikasi berdasarkan Undang-undang yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah ada, tetap berlaku sepanjang peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. BAB XIII… BAB XIII. Ketentuan Penutup. Pasal 27. Undang-undang ini disebut Undang-undang Telekomunikasi dan mulai berlaku pada hari diundangkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 1964. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 1964. Wakil Sekretaris Negara, ttd SANTOSO S.H. Brig. Jend. T.N.I. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 59 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1964 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1963 TENTANG TELEKOMUNIKASI (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1963) MENJADI UNDANG-UNDANG. UMUM "De bepalingen omtrent de aanleg en het gebruik van tele graven in Nederlands Indie" (Stbl. 1876 No. 257), dinyatakan pula berlaku bagi hubungan telepon dengan Stbl. 1926 No. 448, yang sampai dewasa ini merupakan dasar untuk pengaturan telekomunikasi, tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan politis, ekonomis dan militer dinegara kita dan dengan kemajuan-kemajuan teknis dibidang ini. Undang-undang Telekomunikasi ini memberikan dasar baru untuk pengaturan kembali segala kegiatan-kegiatan telekomunikasi, sehingga selaras dengan perkembangan- perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan politis, ekonomis dan militer terakhir dan pula agar dapat menampung pengaturan kemajuan-kemajuan teknis dibidang telekomunikasi pada umumnya dan dibidang radio, telegrap, telepon, televisi, telex dan sebagainya pada khususnya. Undang-undang ini juga bertujuan untuk merealisasikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS,/1960 mengenai bidang distribusi dan perhubungan, yang menyatakan bahwa: " Negara menguasai dan menyelenggarakan perhubungan dan angkutan didarat dan laut yang vital, serta angkutan udara dan perhubungan telekomunikasi seluruhnya". Telekomunikasi yang merupakan alat vital bagi pembangunan politis, ekonomis dan militer haruslah diatur, dikoordinasikan dan diintegrasikan dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah, demi efectivitas pengawasan dan efisiensi penggunaannya. Telekomunikasi… Telekomunikasi haruslah diambeg-paramaartakan dalam rencana produksi pengimporan dan penyelenggaraannya dalam rangka pola pembangunan nasional semesta. Untuk mencapai tujuan tersebut maka semua jenis usaha dan kegiatan dibidang telekomunikasi haruslah diatur atas dasar satu kepentingan, yakni kepentingan negara dan revolusi kita. Dalam rangka telekomunikasi pada umumnya maka perlu ditentukan dan diatur fungsi dan batas-batas usaha dibidang ini, agar dengan demikian pelbagai usaha dan kegiatan tersebut saling mengisi dan saling membantu, sehingga tercapailah keseimbangan dan dayaguna yang setinggi-tingginya. Dalam rangka ekonomi terpimpin perlu diadakan pengaturan kembali dari segala kegiatan telekomunikasi secara menyeluruh, baik yang menyangkut aspek-aspek nasional maupun aspek-aspek internasional. Aspek-aspek nasional pada hakekatnya menghendaki bahwa segala kegiatan dan penyelenggaraan telekomunikasi diarahkan kepengabdian pada kepentingan nasional, selaras dengan taraf perkembangan revolusi kita. Aspek-aspek internasional membawakan kita kepada kewajiban-kewajiban terhadap dunia luar yang bersumber pada perjanjian- perjanjian internasional. Dengan demikian pengaturan kembali bidang telekomunikasi ini bermaksud untuk menempatkan telekomunikasi pada fungsi yang sewajarnya sejajar dengan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah, tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban internasional kita. Sejalan dengan ini pulalah maka dalam Undang-undang ini telekomunikasi dengan segala aspek-aspeknya yang berhubungan dengan penyelenggaraan oleh pihak asing, seperti korps diplomatik, dan oleh pihak swasta, diatur sedemikian rupa sehingga tidak menutup sama sekali kemungkinan penyelenggaraannya oleh mereka, tanpa mengurangi sedikitpun kepentingan dan kewaspadaan nasional. Pengawasan Pemerintah tetap akan dilakukan secara konsepsionil teknis, sistematis dan kontinyu, sehingga perkembangan telekomunikasi senantiasa dapat disesuaikan dengan tuntutan revolusi kita yang nasional demokratis seperti yang dikehendaki oleh Deklarasi Ekonomi. PASAL… PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. Ketentuan termaktub dalam pasal ini dimaksud sebagai landasan untuk pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960. Pasal 3. Perusahaan Negara Postel menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum. Telekomunikasi untuk keperluan khusus instansi Pemerintah diselenggarakan oleh instansi-instansi yang bersangkutan (lihat pasal 10). Namun hal terakhir ini tidaklah menutup kemungkinan bagi instansi-instansi tersebut untuk mempergunakan pula saluran telekomunikasi umum untuk pengiriman dan penerimaan berita-berita yang tidak bersifat khusus. Disamping itu tidaklah pula ditutup kemungkinan, bahwa instansi lain selain dari P.N. Postel ikut membantu menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum, tetapi hal terakhir ini harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 4. Cukup jelas, Pasal 5. Tarip dalam dan luar negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan mengindahkan segala bentuk perjanjian internasional dibidang ini. Pasal 6… Pasal 6.
dan pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung larangan untuk menyebarkan atau membantu menyebarkan berita telegrap atau telepon, larangan mana khusus ditujukan terhadap petugas pada kantor telekomunikasi untuk umum. Pasal 7. Ketentuan dalam pasal ini mengandung beberapa pengecualian terhadap kewajiban perusahaan telekomunikasi umum untuk melayani masyarakat ramai seperti tercantum dalam pasal 4. Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 9. Alat telekomunikasi untuk siaran umum diatur tersendiri misalnya: pesawat penerima radio, pesawat penerima televisi. Pasal 10. Sebagai contoh disebut: Departemen-departemen Perhubungan Darat, Laut dan Udara dan Angkatan Bersenjata. Pemerintah akan mengatur lebih lanjut koordinasi dan synkhronisasi telekomunikasi untuk keperluan khusus ini. Pasal 11. Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh bukan Pemerintah termaksud pasal ini ialah telekomunikasi tidak untuk umum. Penguasaan, pemasangan, pengusahaan dan penggunaan perangkat dan alat telekomunikasi oleh pihak swasta, baik swasta nasional, maupun swasta asing berada dibawah pengawasan Pemerintah. Dalam… Dalam izin akan dicantumkan syarat-syarat yang menjamin kepentingan Negara serta kelancaran dan perkembangan telekomunikasi dinegara kita. Syarat-syarat tersebut mengandung antara lain pembatasan-pembatasan tertentu mengenai jenis dan alat telekomunikasi. Yang dimaksud dengan izin tetap ialah izin untuk jangka waktu beberapa tahun. Izin sementara misalnya dibelikan kepada kapal asing yang dicharter di Indonesia untuk beberapa bulan (time-charter). Izin kadang-kala misalnya diberikan kepada kapal asing yang dicharter diIndonesia untuk satu kali jalan saja (voyage-charter).
dan pasal 13. Sudah selayaknya bahwa kapal air/udara berbendera asing dilarang mempergunakan pemancar radionya didaerah perairan pelabuhan dan diwilayah udara atau perairan Indonesia. Larangan tersebut diadakan demi keamanan Negara dan untuk mencegah dirugikannya telekomunikasi nasional yang komersiil. Pengecualian atas larangan ini diadakan terhadap tiga golongan siaran yang telah dimufakati dalam perjanjian-perjanjian internasional, yakni :
Meskipun kapala air berbendera asing yang, berada diperairan Indonesia tidak diwajibkan meminta izin, tetapi untuk kepentingan keamanan pemakaian alat telekomunikasi oleh pihak asing kapal tersebut tetap berada dalam pengawasan Pemerintah. Pasal 14. Cukup jelas. Pasal 15… Pasal 15. Ada perjanjian-perjanjian internasional yang perlu dan ada perjanjian-perjanjian internasional yang tidak perlu diratifikasi menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasal 16. Cukup jelas. Pasal 17. Yang dimaksud ialah segala macam gangguan antara lain gangguan physis dan gangguan elektromagnetis. Pasal 18. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini bertujuan untuk menjamin kepentingan telekomunikasi disatu pihak dan kepentingan warga yang bersangkutan dilain pihak. Pasal 19. Misalnya sesuatu bangunan yang merupakan penghalang bagi kelancaran telekomunikasi disuruh dibongkar atau dipindahkan. Ganti rugi yang layak dibayar kepada pemilik bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1. Terhadap mereka yang dianggap lalai haruslah dibuktikan kelalaiannya oleh yang berwajib. Pasal 20. Yang dipindahkan dalam pasal ini ialah alat atau perangkat telekomunikasi, umpamanya atas permintaan Pemerintah Kota demi pembangunan dan pengindahan kota termasuk juga permintaan sekelompok penduduk yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota. Sudah selayaknya Pemerintah Kotalah yang membiayai pemindahan tersebut. Pasal 21… Pasal 21. Dalam pengertian penyingkiran termasuk juga pemotongan tumbuh-tumbuhan seperti dimaksud dalam pasal 18 ayat (6). Pasal 22.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung larangan untuk membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dan pasal 323 mengandung larangan pembukaan rahasia perusahaan oleh seorang petugas perusahaan itu. Ketentuan pasal 22 ini ditujukan terhadap setiap orang yang menerima dan mengumumkan berita telekomunikasi yang bukan diperuntukkan bagi umum. Pasal 23. Cukup jelas. Pasal 24. Cukup jelas. Pasal 25. Penyidikan pelanggaran-pelanggaran dibidang telekomunikasi membutuhkan keakhlian khusus, sehingga perlu adanya petugas-petugas khusus yang melakukan penyidikan itu bersama-sama dengan pihak Kejaksaan, Angkatan Kepolisian dan alat-alat penyidik lainnya. Pasal 26. Cukup jelas. Pasal 27. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2657
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)