DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1979

Nomor: 21
Tahun: 1979
Ditetapkan: 2 Juli 1979
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memantapkan perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan diperlukan data yang lengkap dan terperinci melalui pengadaan Sensus Penduduk;
c.bahwa untuk pelaksanaan Sensus Penduduk perlu diadakan peraturan pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut dari Undang- undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1968 tentang Status dan Organisasi Biro Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2848);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Sensus Penduduk adalah usaha pengumpulan, pengolahan, penyajian, penilaian, dan analisa data tentang jumlah dan sifat-sifat kependudukan sosial ekonomis dan sosial budaya dari penduduk yang pada waktu dilaksanakan Sensus Penduduk bertempat tinggal atau berada di wilayah geografis Republik Indonesia.
(2)Sensus Penduduk diadakan pada tahun yang dapat dibagi dengan angka sepuluh.
(3)Pelaksanaan Sensus Penduduk di lapangan dilakukan oleh Petugas Sensus yaitu mereka yang diangkat sebagai Petugas Sensus Penduduk untuk melaksanakan pencacahan, pemeriksaan atau pengawasan dan pengolahan di lapangan.
(4)Untuk pelaksanaan Sensus Penduduk perlu ditetapkan wilayah pencacahan Petugas Sensus yang merupakan bagian, seluruh atau gabungan desa atau daerah yang setingkat, yang pembentukannya diatur oleh Kepala Biro Pusat Statistik.
(5)Dalam Sensus Penduduk dicacah semua orang yang pada waktu dilaksanakan Sensus Penduduk bertempat tinggal atau berada di wilayah geografis Republik Indonesia, kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Kepala Biro Pusat Statistik bertanggungjawab atas segi teknis dan administratif pelaksanaan Sensus Penduduk.
(2)Instruksi dan petunjuk tentang penyelenggaraan Sensus Penduduk di daerah dikeluarkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik kepada Kepala Kantor Sensus dan Statistik tingkat Propinsi, Kabupaten, Kotamadya, dan Pejabat Sensus dan Statistik di Kecamatan.
(3)Jumlah Petugas Sensus untuk tiap desa atau daerah yang setingkat ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.
(4)Kepala Biro Pusat Statistik dapat membentuk Panitia Penasehat Sensus Penduduk dengan tugas memberi pertimbangan atau saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Sensus Penduduk.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah, Walikota Kepala Daerah bertanggungjawab selaku pimpinan yang mengkoordinasikan kegiatan guna menjamin terlaksananya Sensus Penduduk.
(2)Kepala Desa atau Daerah yang setingkat bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan Sensus Penduduk di daerahnya termasuk penerangan terhadap masyarakat dan pengerahan calon Petugas Sensus.

Pasal 4

(1)Camat atas nama Kepala Biro Pusat Statistik mengangkat dan memberhentikan Petugas Sensus yang dipekerjakan selama waktu tertentu di wilayahnya.
(2)Sebelum melakukan tugasnya Petugas Sensus diharuskan menandatangani surat pernyataan untuk memegang teguh rahasia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 1966 Pasal 8 ayat (1).

BAB III

TATACARA PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pencacahan Sensus Penduduk dilakukan dalam 2 (dua) bagian, yaitu pencacahan terhadap seluruh penduduk untuk mengumpulkan keterangan pokok dan pencacahan terhadap penduduk di rumah tangga terpilih untuk mengumpulkan keterangan yang lebih lengkap dan terperinci.
(2)Cara pemilihan rumah tangga terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 6

(1)Petugas Sensus sebelum diangkat, terlebih dahulu diharuskan mengikuti latihan cara pelaksanaan Sensus Penduduk.
(2)Hasil pekerjaan Petugas Sensus diteliti atau diperiksa oleh pejabat Kantor Sensus dan Statistik Daerah yang bersangkutan, atau oleh petugas lainnya yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Petugas Sensus mendapat kebebasan untuk melakukan tugas di wilayah kerjanya selama pelaksanaan Sensus Penduduk dengan memperhatikan waktu, tata susila, adat istiadat, agama, dan ketertiban umum.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
1. a.Memberi tanda nomor pada semua jenis bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;
2. b.Mendaftar bangunan, penduduk dan rumah tangga, serta mengajukan pertanyaan seperti yang tercantum dalam Daftar Isian Sensus Penduduk;
3. c.Tugas khusus lainnya yang berhubungan dengan Sensus Penduduk dan diperintahkan kepadanya secara tertulis.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memantapkan perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan diperlukan data yang lengkap dan terperinci melalui pengadaan Sensus Penduduk;
c.bahwa untuk pelaksanaan Sensus Penduduk perlu diadakan peraturan pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut dari Undang- undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1968 tentang Status dan Organisasi Biro Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2848);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Sensus Penduduk adalah usaha pengumpulan, pengolahan, penyajian, penilaian, dan analisa data tentang jumlah dan sifat-sifat kependudukan sosial ekonomis dan sosial budaya dari penduduk yang pada waktu dilaksanakan Sensus Penduduk bertempat tinggal atau berada di wilayah geografis Republik Indonesia.
(2)Sensus Penduduk diadakan pada tahun yang dapat dibagi dengan angka sepuluh.
(3)Pelaksanaan Sensus Penduduk di lapangan dilakukan oleh Petugas Sensus yaitu mereka yang diangkat sebagai Petugas Sensus Penduduk untuk melaksanakan pencacahan, pemeriksaan atau pengawasan dan pengolahan di lapangan.
(4)Untuk pelaksanaan Sensus Penduduk perlu ditetapkan wilayah pencacahan Petugas Sensus yang merupakan bagian, seluruh atau gabungan desa atau daerah yang setingkat, yang pembentukannya diatur oleh Kepala Biro Pusat Statistik.
(5)Dalam Sensus Penduduk dicacah semua orang yang pada waktu dilaksanakan Sensus Penduduk bertempat tinggal atau berada di wilayah geografis Republik Indonesia, kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Kepala Biro Pusat Statistik bertanggungjawab atas segi teknis dan administratif pelaksanaan Sensus Penduduk.
(2)Instruksi dan petunjuk tentang penyelenggaraan Sensus Penduduk di daerah dikeluarkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik kepada Kepala Kantor Sensus dan Statistik tingkat Propinsi, Kabupaten, Kotamadya, dan Pejabat Sensus dan Statistik di Kecamatan.
(3)Jumlah Petugas Sensus untuk tiap desa atau daerah yang setingkat ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.
(4)Kepala Biro Pusat Statistik dapat membentuk Panitia Penasehat Sensus Penduduk dengan tugas memberi pertimbangan atau saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Sensus Penduduk.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah, Walikota Kepala Daerah bertanggungjawab selaku pimpinan yang mengkoordinasikan kegiatan guna menjamin terlaksananya Sensus Penduduk.
(2)Kepala Desa atau Daerah yang setingkat bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan Sensus Penduduk di daerahnya termasuk penerangan terhadap masyarakat dan pengerahan calon Petugas Sensus.

Pasal 4

(1)Camat atas nama Kepala Biro Pusat Statistik mengangkat dan memberhentikan Petugas Sensus yang dipekerjakan selama waktu tertentu di wilayahnya.
(2)Sebelum melakukan tugasnya Petugas Sensus diharuskan menandatangani surat pernyataan untuk memegang teguh rahasia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 1966 Pasal 8 ayat (1).

BAB III

TATACARA PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pencacahan Sensus Penduduk dilakukan dalam 2 (dua) bagian, yaitu pencacahan terhadap seluruh penduduk untuk mengumpulkan keterangan pokok dan pencacahan terhadap penduduk di rumah tangga terpilih untuk mengumpulkan keterangan yang lebih lengkap dan terperinci.
(2)Cara pemilihan rumah tangga terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 6

(1)Petugas Sensus sebelum diangkat, terlebih dahulu diharuskan mengikuti latihan cara pelaksanaan Sensus Penduduk.
(2)Hasil pekerjaan Petugas Sensus diteliti atau diperiksa oleh pejabat Kantor Sensus dan Statistik Daerah yang bersangkutan, atau oleh petugas lainnya yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Petugas Sensus mendapat kebebasan untuk melakukan tugas di wilayah kerjanya selama pelaksanaan Sensus Penduduk dengan memperhatikan waktu, tata susila, adat istiadat, agama, dan ketertiban umum.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
1. a.Memberi tanda nomor pada semua jenis bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;
2. b.Mendaftar bangunan, penduduk dan rumah tangga, serta mengajukan pertanyaan seperti yang tercantum dalam Daftar Isian Sensus Penduduk;
3. c.Tugas khusus lainnya yang berhubungan dengan Sensus Penduduk dan diperintahkan kepadanya secara tertulis.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1968

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1968