Memutuskan : Mencabut Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 No. 128) dan Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SENSUS. Pasal 1. Sensus, ialah usaha-usaha :
(1)Sensus penduduk diadakan pada tahun 1961 dan untuk selanjutnya diadakan pada tahun-tahun yang dapat dibagi dengan angka 10.
(2)Waktu mengadakan sensus yang lain-lainnya ditentukan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam 10 tahun diadakan sekali.
(3)Peraturan pelaksanaan untuk tiap-tiap jenis sensus diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 4.
(1)Kepala Biro Pusat Statistik mempersiapkan, menyelenggarakan dan memimpin sensus yang diadakan untuk seluruh Indonesia dan membentuk Kantor-kantor Cabang ditempat- tempat yang dipandang perlu, dengan menentukan batas-batas wilayah kerjanya.
(2)Kepala Kantor Cabang memimpin pelaksanaan sensus masing-masing dalam batas- batas daerah kerja yang ditentukan.
(3)Pelaksanaan sensus dilakukan oleh petugas-petugas sensus. Pasal 5.
(1)Petugas-petugas sensus diangkat oleh Kepala Kantor Cabang atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya selama waktu yang diperlukan untuk sensus.
(2)Kepada tiap-tiap petugas sensus diberikan surat penetapan pengangkatan.
(3)Kepala Biro Pusat Statistik menetapkan honorarium untuk petugas sensus. Pasal 6.
(1)Dengan menunjukkan surat penetapan pengangkatan di maksud dalam pasal 5 ayat
(2)diatas, khusus untuk keperluan pelaksanaan sensus, petugas sensus mendapat kebebasan memasuki halaman, pelataran, tanah-tanah tempat peribadatan, tanah-tanah pertanian, perkebunan dan tanah-tanah perusahaan lainnya, demikian pula masuk kedalam alat-alat pengangkutan yang terletak didalam daerah kerja yang telah ditetapkan baginya.
(2)Kebebasan tersebut diatas diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah, sehingga sesuai dengan tujuannya, dan selanjutnya kepada petugas sensus dapat diberikan wewenang-wewenang lain yang perlu guna melaksanakan tugasnya, dengan mengingat ketertiban umum dan tata-susila. Pasal 7. Setiap orang dan badan yang ada di Indonesia sewaktu diadakan sensus, diwajibkan memberi bantuan seperlunya guna melancarkan pelaksanaan sensus. Kewajiban memberi bantuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, dengan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan keamanan nasional. Pasal 8.
(1)Kepala Biro Pusat Statistik, Kepala Kantor Cabang serta petugas-petugas sensus diwajibkan merahasiakan segala keterangan mengenai diri seseorang dan/atau badan yang diperolehnya dari sensus.
(2)Pengumuman hasil-hasil sementara atau yang bersifat lokal dari sensus hanya dapat diberikan oleh Kepala Biro Pusat Statistik atau dengan persetujuannya oleh Kepala Kantor Cabang atau pejabat-pejabat lain yang ditunjuknya. Pasal 9.
(1)Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang- halangi atau mengganggu jalannya sensus yang diselenggarakan menurut Undang-undang ini, dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 20.000,-
(2)Barangsiapa dengan sengaja menolak memberi bantuan yang diwajibkan sesuai dengan pasal 7 diatas, dapat dihukum dengan hukuman kurungan setinggi- tingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-.
(3)Barangsiapa yang wajib memberikan keterangan guna keperluan sensus, dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-
(4)Kepala biro Pusat Statistik, Kepala Kantor Cabang serta petugas-petugas sensus yang dengan sengaja membuka rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat
(1)atau menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepada mereka, dapat dikenakan hukuman penjara setinggi-tingginya enam bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 10.000,-.
(5)Petugas Sensus yang melalaikan kewajiban dapat dikenakan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-. Pasal 10.
(1)Tindak-pidana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), (3), dan (4) dianggap sebagai kejahatan.
(2)Tindak-pidana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan (5) dianggap sebagai pelanggaran. Pasal 11.
(1)Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Sensus 1960.
(2)Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1960 Presiden Republik Indonesia. SUKARNO. Diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Sekretaris Negara TAMZIL. PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1960 TENTANG SENSUS. PENJELASAN UMUM. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur seperti dicita-citakan oleh Rakyat Indonesia, diperlukan pembangunan disegala lapangan. Tidak ada suatu pembangunan dapat terlaksana dengan baik, jika tidak direncanakan lebih dulu dengan seksama. Untuk itu diperlukan pengumpulan bahan-bahan dan keterangan- keterangan yang luas dan lengkap dengan penyelidikan yang teliti. Tidak ada suatu proyek dapat terlaksana dengan baik, kalau sebelumnya tidak diketahui dengan seksama jumlah penduduk yang akan mengambil manfaat dari proyek tersebut, apa lapangan hidup serta mata pencarian dan lain-lain keadaan dari penduduk yang bersangkutan. Pencacahan (sensus) jiwa untuk Indonesia dilakukan yang terakhir pada tahun 1930 dan hingga kini untuk seluruh Indonesia belum pernah diadakan lagi. Adalah sudah sewajarnya dan benar-benar dirasakan perlunya, bahwa sesudah sekian lamanya, segera diadakan usaha kearah itu. Peraturan yang lama (Volkstelling Ordonantie tahun 1930) tidaklah sesuai lagi dengan keadaan dankemajuan-kemajuan yang cepat yang dicapai oleh negara dan masyarakat dan karenanya perlu diganti. Selain dari pada itu dizaman modern ini tidaklah cukup bila hanya diadakan sensus mengenai penduduk saja, akan tetapi disamping itu dirasa sangat perlu untuk juga mengadakan sensus mengenai bidang lainnya seperti : perumahan, pertanian, perindustrian, keagamaan aliran masyarakat dan hal-hal lainnya lagi yang dipandang perlu, dengan catatan bahwa selalu akan diperhatikan kemungkinan menempuh tehnik dan cara yang ringkas tidak terlampau memberatkan anggaran belanja negara dan terlalu banyak memerlukan pengerahan tenaga manusia dan material. Sedapat mungkin mengenai bidang lainnya yang termasuk penting juga untuk dipelajari seluk-beluknya, karena dari sensus-sensus lainnya telah dapat tersususun rangka (benchmark) berupa keterangan-keterangan pokok, akan dilakukan penyelidikan secara sampling, yakni penyelidikan yang terbatas kepada sebagian dar pada keseluruhan etapi tidak mengurangi pendapatan-pendapatan/ sifat-sifat keseluruhannya sehingga dengan demikian hasil itu cukup mewakili keseluruhan tersebut. Dengan demikian usaha berbagai macam sensus tidak usah mendesak lain-lain usaha Pemerintah. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Pasal ini memberi keterangan singkat mengenai pekerjaan dan obyek sensus. Dalam hal ini perlu diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sensus yang modern, yaitu :
a.suatu sensus nasional diselengggarakan oleh Pemerintah dibantu oleh Pemerintah setempat/otonom.
b.sensus harus meliputi daerah yang tertentu.
c.sensus harus mencangkupi segenap individu tanpa ada yang dilupakan atau dihitung dua kali.
d.jumlah yang dicacah harus bertalian dengan satu waktu yang tertentu dan sedapat mungkin bersamaan untuk seluruh wilayah.
e.Keterangan-keterangan harus didapatkan dari penanyaan langsung, bukan dari daftar-daftar (register desa dan sebagainya).
f.pengolahan, dan penyusunan dan penyiaran hasil pencacahan merupakan bagian- bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan Sensus. Pasal 2. Mengingat, bahwa statistik dan sensus berhubungan erat satu sama lain maka dianggap bijaksana untuk menyerahkan penyelenggaraan sensus kepada Biro Pusat Statistik. Pasal 3. Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dianjurkan, supaya Negara-Negara Angota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sensus penduduk dan sensus pertanian dinegaranya masing-masing serentak pada sekitar tahun 1960 dan selanjutnya tiap-tiap 5 tahun atau 10 tahun sekali. Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan mengadakan sensus penduduk di Indonesia sekitar tahun 1960. Dikirakan tahun 1961 akan merupakan tahun sensus penduduk yang pertama bagi negara Republik Indonesia setelah 30 tahun di Indonesia tidak lagi diadakan. Jangka waktu antara 2 sensus bagi pencacahan (sensus) penduduk dibedakan dengan jangka waktu bagi sensus lainnya, atas pertimbangan bahwa bagi sensus-sensus lainnya sangat mungkin karena cepatnya perkembangan dibidang-bidang itu perlu diambil jangka waktu yang lebih singkat daripada 10 tahun. Pasal 4. Kepala Biro Pusat Statistik bertanggung-jawab atas segala sesuatu dari Sensus, baik dalam persiapan, organisasi, maupun pimpinan dalam penyelenggaraannya. Penyelenggaraan sensus, berhubung dengan luasnya pekerjaan, tidak dapat dilakukan dari Pusat saja dan dirasa perlu dibentuk Kantor-Kantor Cabang. Pelaksanaan Sensus didaerah dipimpin oleh Kepala Kantor Cabang, dibantu oleh petugas-petugas sensus (pencacah, pemeriksa dan pengawas). Pasal 5. Usaha mencari dan mengangkat petugas-petugas sensus yang terdiri dari orang-orang dari berbagai golongan tingkat pendidikan dan pengetahuan serta berbagai lapangan pekerjaan memerlukan koordinasi. Untuk mempermudah pelaksanaan pengangkatan para petugas sensus ini, Kepala Kantor Cabang dapat memberi kuasa kepada penjabat lain, misalnya penjabat dari kalangan pamongpraja/pemerintahan setempat untuk melakukan pengangkatan tersebut. Pasal 6. Guna melaksanakan sensus, para petugas sensus perlu mendapat kebebasan masuk halaman, tanah-tanah pertanian, perkebunan, tanah-tanah tempat peribadatan dan lain-lainnya, pula masuk dalam alat-alat pengangkutan. Kebebasan ini tentulah tidak tanpa batas-batas, akan tetapi harus dibatasi dengan misalnya mengingat kepada waktu, ketatasusilaan, adat istiadat sedaerah, agama, ketertiban umum dan lain sebagainya. Pasal 7. Setiap sensus memberikan bahan-bahan pokok yang sangat diperlukan untuk rencana pembangunan dan pelaksanaannya membutuhkan beaya yang besar sekali. Sensus tidak akan berhasil jika tidak cukup mendapat sambutan, bantuan dan kerja sama yang baik antara setiap fihak yang bersangkutan dan karenanya kewajiban membantu pelaksanaan sensus perlu dijamin dengan Undang-Undang. Yang dimaksudkan dengan setiap orang disini ialah bukan hanya warga negara Republik Indonesia saja, akan tetapi termasuk pula setiap orang asing yang ada di Indonesia sewaktu diadakan sensus. Yang dimaksudkan disini dengan badan-badan Swasta, baik yang bersifat badan hukum maupun bukan. Pasal 8. Keterangan-keterangan yang diperoleh dari seseorang kadang- kadang adalah sangat pribadi dan karenanya perlu dilindungi dengan undang-undang supaya tetap rahasia. Kewajiban merahasiakan ini perlu pula guna menjamin supaya pertanyaan-pertanyaan dalam sensus yang sangat pribadi terjawab dengan sebenarnya. Untuk menjaga supaya tidak ada pengumuman yang bersimpang-siur tentang hasil-hasil dari Sensus, maka perlu diadakan pengaturan siapa yang berwenang mengadakan pengumuman tersebut. Pasal 9. Mengingat bahwa sensus merupakan usaha yang luas yang memerlukan biaya dan pengerahan tenaga yang banyak maka dipandang sangat perlu diadakan ancaman hukuman terhadap setiap gangguan, penghalangan dan pengacauan jalannya sensus agar terpelihara kelancarannya. Mengambil kartu-kartu sensus atau menghapuskan tanda-tanda/nomor-nomor pada bangunan-bangunan yang digunakan dalam mempersiapkan pencacahan adalah tergolong tindakan yang dilarang dan dikenakan hukuman. Lebih terkutuk lagi perbuatan-perbuatan penghasutan untuk tidak memberikan bantuan seperlunya atau menghalanghalangi para petugas sensus menunaikan tugasnya dengan baik. Karena itu terhadap perbuatan-perbuatan demikian itu diadakan ancaman hukuman yang paling berat. Perbuatan terkutuk itu dapat timbul baik dari fihak umum maupun dari fihak petugas sendiri. Setiap orang diwajibkan memberi keterangan-keterangan yang benar oleh karena dengan jalan inilah hasil baik dari pada sensus dapat terjamin. Setiap orang tidak usah khawatir bahwa keterangan-keterangan yang diberikannya atas kepercayaan, akan dibocorkan kepada fihak yang tidak bertanggung jawab atas kegiatan Statistik, karena para petugas sensus dan juga pejabat-pejabat atasan diwajibkan dengan ancaman hukuman untuk merahasiakan keterangan-keterangan perseorangan seperti tertera dalam pasal 9 ayat 4. Pengalaman selama ini baik dinegara kita maupun dibanyak negara-negara lain menunjukkan bahwa jawaban-jawaban dan bantuan yang sebaiknya, diperoleh bila dapat tertanam terlebih dahulu suasana kepercayaan dan keinsyafan akan kegunaan pengumpulan keterangan-keterangan statistik itu dikalangan masyarakat. Ini dapat tercapai dengan penerangan yang tepat serta usaha yang teliti untuk menghindari dimasukkannya pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan, menimbulkan kecurigaan atau yang sulit-sulit dijawab. Meskipun demikian sebagai langkah terakhir perlu diadakan ancaman hukuman terhadap pelanggaran- pelanggaran berupa keengganan memberikan keterangan yang diperlukan. Juga terhadap petugas-petugas yang melalaikan kewajibannya dapat dikenakan hukuman. Bila seorang pencacah misalnya mengabaikan ancer-ancer waktu kerja yang telah ditetapkan oleh atasannya atau tiba-tiba meninggalkan pekerjaannya tanpa alasan yang sah atau dengan cerobah menyelesaikan tugasnya maka ia dapat dianggap melalaikan kewajibannya. Pasal 10. Cukup jelas. Pasal 11. Cukup jelas.