Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1985
- Nomor
- 21
- Tahun
- 1985
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1977 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, DAN ANAK YATIM- PIATU ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA. Pasal I … Pasal I
"(3)Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena cacad berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959, disamping tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, diberikan pula tunjangan cacad menurut Pasal 9 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut :
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1985 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, S.H. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1985 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1977 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA I. UMUM Dengan dikeluarkannya Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1985 dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penghasilan pegawai negeri termasuk Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka kesejahteraan dan penghasilan Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu, perlu ditingkatkan pula dengan mengadakan perubahan daftar Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977. II. Pasal DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 ... Angka 3 (1) dan (2) Pada dasarnya jumlah penerimaan pensiun seseorang harus sesuai dengan masa kerja dan tingkatan/ golongan. Sehubungan dengan itu ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya perbedaan penerimaan hak pensiun Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menerima pensiun sebelum 1 Januari 1977 dan yang menerima pensiun sejak 1 Januari 1977 sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977 beserta lampirannya. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. .
Membuka PDF…