Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1994
- Nomor
- 22
- Tahun
- 1994
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
menetapkan kembali pensiun/tunjangan pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/ Piatu dan Tunjangan anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dipensiun sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992 dan yang dipensiun sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993 dengan mengubah Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985; Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
76), Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 75) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 50), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 4);
MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1977 TENTANG PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/ WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1985.
Mengubah daftar Pensiun Pokok Purnawirawan/ Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/ Piatu dan Anak Yatim-Piatunya sebagaimana dimaksud dalam Daftar A I sampai dengan D III Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985, sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Daftar A I sampai dengan D III Lampiran 1 Peraturan Pemerintah ini. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985, sehingga menjadi sebagai berikut : "(3) Bagi... "(3) Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena cacat berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 disamping tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan pula tunjangan cacat menurut Pasal 9 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959, yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut : Tunjangan cacat berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf a menjadi Rp. 16.500,(enam belas ribu lima ratus rupiah) sebulan; Tunjangan cacat berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf b menjadi Rp. 33.000, (tiga puluh tiga ribu rupiah) sebulan; Tunjangan cacat berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf c menjadi Rp. 16.500,(enam belas ribu lima ratus rupiah) atau Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) sebulan, apabila keada- annya dapat dipandang sama dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas; Tunjangan cacat tertinggi berdasarkan Pasal 9 ayat (4) menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebulan."
“(3) Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena cacat berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 disamping tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan pula tunjangan cacat menurut Pasal 9 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959, yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut :
Pasal II… Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. S O E H A R T O Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 3 Juni 1994 MENTERI SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 33
Membuka PDF…