Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1989
- Nomor
- 21
- Tahun
- 1989
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN.
Dikecualikan dari pemotongan pajak dan masih tetap ditangguhkan pengenaan pajaknya adalah bunga atas deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan yang nilai seluruh deposito dan tabungannya untuk setiap deposan dan/atau penabung tidak melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pelaksanaan teknis lebih lanjut Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1989. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1989 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1989 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN UMUM Dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, peran serta seluruh lapisan masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui pelaksanaan Undang-undang Perpajakan yang makin mantap sesuai dengan jiwa dan tujuan yang telah ditetapkan. Di samping itu dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, dana yang dihimpun oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) melalui berbagai piranti pengerahan dana masyarakat telah semakin berkembang. Berhubung dengan itu, maka perlakuan perpajakan untuk semua jenis piranti pengerahan dana masyarakat melalui Bank dan LKBB tersebut perlu disamakan. Walaupun demikian, dipandang perlu untuk masih memberikan penangguhan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) kepada mereka yang benar-benar tergolong sebagai deposan dan penabung kecil. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan perlu ditinjau kembali. PASAL DEMI PASAL
Ayat (1) Yang dimaksud dengan deposito berjangka dan sertifikat deposito dalam Peraturan Pemerintah ini adalah deposito berjangka, dalam rupiah maupun valuta asing pada bank serta sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia yang jangka waktunya 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan kecuali yang dimiliki Bank atau LKBB; sedangkan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pihak ke tiga pada Bank yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank penyelenggara tabungan. Adapun setoran lunas Ongkos Naik Haji (ONH) bukan merupakan tabungan sehingga tidak dikenakan pajak. Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini bersifat final. Oleh karena itu penghasilan Wajib Pajak berupa bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan tidak digabungkan dengan penghasilan-penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Dengan demikian deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan beserta bunganya tidak dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) PPh Wajib Pajak yang bersangkutan. Demikian pula Pajak Penghasilan yang dipotong tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari sumber yang lainnya. Perlu ditegaskan bahwa atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan yang :
Ayat (2) Cukup jelas
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi mereka yang benar-benar tergolong deposan atau penabung kecil. Adapun yang dimaksud dengan deposan atau penabung kecil adalah deposan atau penabung yang jumlah seluruh depositonya dan atau tabungannya baik pada Bank yang sama atau pada Bank yang lain tidak melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Perlu ditegaskan kembali bahwa sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia, dan tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, Perusahaan Jawatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, bukan merupakan subyek pajak. Dengan demikian tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan termasuk Pajak Penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan. Oleh karena itu selain dari yang disebut dalam Pasal 3 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 tersebut seperti misalnya setiap unit tertentu dari badan Pemerintah yang melakukan kegiatan usaha secara teratur di bidang sosial ekonomi, persekutuan, dan perkumpulan seperti asosiasi atau himpunan pengusaha, organisasi karyawan, organisasi isteri karyawan, organisasi kemasyarakatan, sosial, olahraga dan sebagainya yang memiliki deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan tetap dipotong PPh sebesar 15% dan bersifat final. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)