Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2011
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 46
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II PEMBENTUKAN PERWAKILAN OMBUDSMAN
BAB II
. . .
BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG PERWAKILAN OMBUDSMAN
BAB III
Perwakilan Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
. . .
Perwakilan Ombudsman mempunyai tugas:
Dalam hal Perwakilan Ombudsman mendapat hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya atau menangani dugaan maladministrasi yang mendapat perhatian masyarakat, Ombudsman dapat mengambil alih tugas dan kewenangan tersebut untuk ditindaklanjuti. BAB IV . . . BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN
BAB IV
dan
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan