DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2017

Nomor: 48
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52071; 2. e MEMUTUSKAN MEMUTUSI(AN: MenetapKan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2OII TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH. Pasa-l I Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 9 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan I (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5207) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Perwakilan Ombudsman terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang Kepala Perwakilan Ombudsman; dan
2. b.asisten Ombudsman.
(1a)Jumlah asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan analisis beban kerja oleh Ketua Ombudsman setelah mendapat persetujr.ran tertr:lis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(2)Asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diangkat atau diberhentikan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman.
(3)Sekretaris Jenderal Ombudsman dapat menugaskan pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan Ombudsman. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jalarta pada tanggal 4 Desember 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 246 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2l TAHUN 2O1T TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH UMUM Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia di daerah, perlu diiakukan evaiuasi terhadap pengaturan pembatasan Asisten di Ombudsman Republik Indonesia di daerah. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 5 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2OO8 tentang Ombudsman Republik Indonesia, mempunyai kedudukan yang strategis untuk mendekatkan dan mempermudah akses masyarakat memperoleh pelayanan Ombudsman Republik Indonesia. Dengan peningkatan variasi laporan yang diterima Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, mengakibatkan beban kerja makin meningkat puia. Berdasarkan hal tersebut perlu perubahan pengaturan jumlah Asisten pada Perwakiian Ombudsman Republik Indonesia yang semula ditentukan paling banyak 5 (lima) orang Asisten Ombudsman menjadi sesuai kebutuhan. Penentuan kebutuhan jumlah Asisten dilakukan berdasarkan analisis beban kerja pada masing-masing Perwakilan. Jumlah kebutuhan tersebut diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aParatur Negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis. Sebagai II. PRESIOEN Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, terdapat materi muatan baru untuk mengakomodir kebutuhan Asisten yang sangat dinamis. Jumlah Asisten ditetapkan dalam formasi oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia sesuai kebutuhan. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 9

Ayat (l) Cukup jelas. (1.a) Yang dimaksud "analisis beban kerja' adalah analisis yang dilakukan berdasarkan kondisi geografis, jumlah laporan yang diterima, dan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (2t Cukup jelas. Ayat Ayat Ayat (3) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6143

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

Pasal 9

(1)Perwakilan Ombudsman terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang Kepala Perwakilan Ombudsman; dan
2. b.asisten Ombudsman.
(1a)Jumlah asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan analisis beban kerja oleh Ketua Ombudsman setelah mendapat persetujr.ran tertr:lis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(2)Asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diangkat atau diberhentikan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman.
(3)Sekretaris Jenderal Ombudsman dapat menugaskan pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan Ombudsman. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jalarta pada tanggal 4 Desember 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 246 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2l TAHUN 2O1T TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH UMUM Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia di daerah, perlu diiakukan evaiuasi terhadap pengaturan pembatasan Asisten di Ombudsman Republik Indonesia di daerah. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 5 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2OO8 tentang Ombudsman Republik Indonesia, mempunyai kedudukan yang strategis untuk mendekatkan dan mempermudah akses masyarakat memperoleh pelayanan Ombudsman Republik Indonesia. Dengan peningkatan variasi laporan yang diterima Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, mengakibatkan beban kerja makin meningkat puia. Berdasarkan hal tersebut perlu perubahan pengaturan jumlah Asisten pada Perwakiian Ombudsman Republik Indonesia yang semula ditentukan paling banyak 5 (lima) orang Asisten Ombudsman menjadi sesuai kebutuhan. Penentuan kebutuhan jumlah Asisten dilakukan berdasarkan analisis beban kerja pada masing-masing Perwakilan. Jumlah kebutuhan tersebut diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aParatur Negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis. Sebagai II. PRESIOEN Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, terdapat materi muatan baru untuk mengakomodir kebutuhan Asisten yang sangat dinamis. Jumlah Asisten ditetapkan dalam formasi oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia sesuai kebutuhan. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2008