Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1047 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10473
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
BAB II KEWENANGAN PENGENDALIAN
BAB II
BAB III www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10475 PENYELENGGARAAN SPIP PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
BAB III
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1047 6
BAB IV PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BAB IV
Bagian Pengawasan Internal Ombudsman Republik Indonesia melakukan Pengawasan Intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit kerja mandiri yang didanai dengan APBN dan sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10477 BAB V PENGUATAN EFEKTIFITAS PENTYELENGGARAAN SPIP
BAB V
Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia berkoordinasi, bekerja sama, dan besinergi dengan BPKP selaku Instansi Pembina Penyelenggara SPIP.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Instruksi Presiden (Inpres)