DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Nomor: 11
Tahun: 2012
Ditetapkan: 24 Oktober 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ombudsman Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan berdasarkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dengan Peraturan Ombudsman. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1047 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328)
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10473
10.Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11.Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
12.Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
3.Pengawasan intern, adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
4.Pengawasan Internal adalah Bagian Pengawasan Internal Ombudsman Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1047 4 pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Ombudsman
5.Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6.Riviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
7.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
8.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9.Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

(1)Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Ketua Ombudsman melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
(2)Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
(3)SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB III

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10475 PENYELENGGARAAN SPIP PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

(1)Masing-masing Unit Kerja di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
(3)Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 5

(1)Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
(2)Susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Ombudsman Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
(3)Masing-masing Unit Kerja harus membentuk Satuan Tugas SPIP di lingkungan kerja masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
(4)Satuan Tugas SPIP, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan tanggungjawab, namun tidak terbatas pada: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1047 6
1. a.membimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan SPI di lingkungan kerja masing-masing;
2. b.menyusun petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPI di lingkungan kerja masing-masing; dan
3. c.melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPI di lingkungan kerja masing-masing.

BAB IV

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

(1)Setiap Pimpinan pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan kerja masing-masing.
(2)Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Bagian Pengawasan Internal Ombudsman Republik Indonesia.
(2)Bagian Pengawasan Internal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
1. a.Audit;
2. b.Reviu;
3. c.Evaluasi;
4. d.Pemantauan; dan
5. e.Kegiatan Pengawasan lainnya.

Pasal 8

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10477

BAB V

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENTYELENGGARAAN SPIP

Pasal 9

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia berkoordinasi, bekerja sama, dan besinergi dengan BPKP selaku Instansi Pembina Penyelenggara SPIP.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan berdasarkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dengan Peraturan Ombudsman. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1047 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328)
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10473
10.Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11.Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
12.Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
3.Pengawasan intern, adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
4.Pengawasan Internal adalah Bagian Pengawasan Internal Ombudsman Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1047 4 pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Ombudsman
5.Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6.Riviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
7.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
8.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9.Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

(1)Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Ketua Ombudsman melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
(2)Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
(3)SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB III

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10475 PENYELENGGARAAN SPIP PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

(1)Masing-masing Unit Kerja di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
(3)Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 5

(1)Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
(2)Susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Ombudsman Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
(3)Masing-masing Unit Kerja harus membentuk Satuan Tugas SPIP di lingkungan kerja masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
(4)Satuan Tugas SPIP, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan tanggungjawab, namun tidak terbatas pada: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1047 6
1. a.membimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan SPI di lingkungan kerja masing-masing;
2. b.menyusun petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPI di lingkungan kerja masing-masing; dan
3. c.melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPI di lingkungan kerja masing-masing.

BAB IV

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

(1)Setiap Pimpinan pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan kerja masing-masing.
(2)Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Bagian Pengawasan Internal Ombudsman Republik Indonesia.
(2)Bagian Pengawasan Internal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
1. a.Audit;
2. b.Reviu;
3. c.Evaluasi;
4. d.Pemantauan; dan
5. e.Kegiatan Pengawasan lainnya.

Pasal 8

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10477

BAB V

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENTYELENGGARAAN SPIP

Pasal 9

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia berkoordinasi, bekerja sama, dan besinergi dengan BPKP selaku Instansi Pembina Penyelenggara SPIP.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2012

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 17 Tahun 2011

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2012

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 17 Tahun 2011

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2011