Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1991
- Nomor
- 24
- Tahun
- 1991
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 66
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
10.Jasa telekomunikasi dasar adalah jasa telekomunikasi yang menyampaikan informasi secara murni di mana isi dan pesan informasi yang dikirim dan diterima bersifat tetap, netral dan transparan terhadap jaringan atau fasilitas telekomunikasi yang digunakan. 11.Jasa telekomunikasi bukan dasar adalah jasa telekomunikasi di luar jasa telekomunikasi dasar yang timbul karena peningkatan karakteristik dan kemampuan sarana telekomunikasi dengan menggunakan komputer atau perangkat lain untuk mengolah dan/atau menyimpan data dan informasi. 12.Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 13.Badan penyelenggara adalah badan usaha milik Negara yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 14.Badan lain adalah badan hukum di luar badan penyelenggara yang berbentuk koperasi, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta nasional, yang berusaha dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 15.Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah tertentu, perseorangan atau badan hukum, untuk keperluan khusus atau keperluan sendiri. 16.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi.
BAB II PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI Bagian Pertama Kewenangan Penyelenggaraan
BAB II
Badan lain selain badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar atas dasar kerja sama dengan badan penyelenggara, sedangkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi bukan dasar badan lain dapat melaksanakan tanpa kerja sama dengan badan penyelenggara.
Badan lain dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki izin dari Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan, lingkup dan pedoman kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri.
Badan lain untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi persyaratan:
Bagian Kedua Jenis Jasa Telekomunikasi
Membuka PDF…