Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 1980
- Nomor
- 53
- Tahun
- 1980
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2657);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1974 TENTANG TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM. Pasal I Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi Untuk Umum, sebagai berikut :
"c. Telekomunikasi Untuk Umum International ialah telekomunikasi untuk umum antara kantor-kantor atau stasiun-stasiun yang berada di wilayah Indonesia dengan kantor-kantor atau stasiun-stasiun yang berada di luar wilayah Indonesia.
"(2) Izin tersebut dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Menteri Perhubungan yang menentukan persyaratan teknis, pola pengoperasian dan pentaripan dengan mendengar pertimbangan-pertimbangan dari Perusahaan Umum Telekomunikasi dan PT. Indosat".
"Perusahaan Umum Telekomunikasi dan PT. Indosat tidak bertanggung-jawab atas kerugian-kerugian yang timbul dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi oleh setiap orang, instansi, dan badan termasuk dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam Pasal-pasal 433 dan 434 Kitab Undang-undang Hukum Pidana".
"(1) Sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum, Perusahaan Umum Telekomunikasi dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai hak dan wewenang untuk :
"Menteri Perhubungan menetapkan :
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1980. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA SUDHARMONO, SH. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1980 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1974 TENTANG TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM
Hubungan kerjasama tersebut harus dilandasi pada hal-hal sebagai berikut : (a) menjamin kelancaran penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum baik untuk dalam negeri maupun internasional. (b) menjamin selalu tersedianya fasilitas telekomunikasi untuk umum baik untuk dalam negeri maupun internasional yang baik dan dapat diandalkan. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penyelenggaraan telekomunikasi internasional yang dimaksud dalam pasal ini meliputi:
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pokok-pokok hubungan kerjasama bidang operasi dan bidang-bidang lainnya antara lain bidang personalia, keuangan, teknis, perencanaan dan pembangunan antara kedua badan usaha milik negara tersebut diatur oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan atau pejabat yang ditunjuknya. Sepanjang hubungan kerjasama tersebut menyangkut bidang keuangan maka pengaturannya ditetapkan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen