DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1974

Nomor: 22
Tahun: 1974
Ditetapkan: 25 Mei 1974
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a."Telekomunikasi" ialah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visuil atau sistim elektro magnetik lainnya;
b."Telekomunikasi untuk umum" ialah sistim telekomunikasi yang kantor-kantor dan setasiun-setasiunnya terbuka untuk pelayanan kepada umum dan diwajibkan menerima pengunjukan berita-berita telekomunikasi untuk diteruskan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Perusahaan Umum Telekomunikasi dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Bagi tempat-tempat dan daerah-daerah yang belum tersedia fasilitas telekomunikasi untuk umum, kepada instansi-instansi tertentu atau badan-badan tertentu yang telah mendapat konsesi untuk menyelenggarakan telekomunikasi guna keperluan sendiri, dapat diberi izin untuk turut menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum.
(2)Izin tersebut dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Menteri Perhubungan yang menentukan persyaratan teknis, pola pengoperasian dan pentaripan dengan mendengar pertimbangan- pertimbangan dari Perusahaan Umum Telekomunikasi.

BAB III

TARIP

Pasal 4

(1)Struktur tarip untuk memperhitungkan jasa telekomunikasi hubungan dalam negeri untuk umum terdiri dari :
1. a.Tarip dasar;
2. b.Tarip khusus, yang merupakan tambahan atas tarip dasar.
(2)Tarip dasar adalah tarip yang terdiri dari komponen-komponen pokok, yakni:
1. a.Untuk telepon:
  1. 1.beaya penyambungan;
  2. 2.sewa bulanan;
  3. 3.beaya percakapan;
2. b.Untuk ...
3. b.Untuk telegrap: b.1. telegram dalam negeri
  1. 1.beaya pengunjukan;
  2. 2.beaya tiap kata;
  3. 3.beaya resi; b.2. telex dalam negeri:
  4. 1.beaya penyambungan;
  5. 2.sewa bulanan;
  6. 3.tarip pulsa.
(3)Tarip khusus adalah tarip yang terdiri dari komponen-komponen tambahan yang ditetapkan menurut keadaan sesuatu wilayah dan atau fasilitas-fasilitas tambahan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 5

(1)Besarnya tarip dasar tersebut ayat (2) Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
(2)Perobahan atau tambahan komponen-komponen tarip dasar ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
(3)Besarnya tarip khusus tersebut ayat (3) pasal 4 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Umum Telekomunikasi.

Pasal 6

Tarip telekomunikasi hubungan internasional untuk umum ditetapkan menurut persetujuan-persetujuan internasional dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM

Pasal 7

Setiap orang, instansi dan badan berhak menggunakan fasilitas telekomunikasi untuk umum dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Perusahaan Umum Telekomunikasi tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang timbul dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi oleh setiap orang, instansi dan badan termaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam Pasal-pasal 433 dan 434 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM

Pasal 9

(1)Pennyelenggara telekomunikasi untuk umum wajib memberikan prioritas penggunaan fasilitas-fasilitas telekomunikasinya untuk berita-berita yang menyangkut:
1. a.kepentingan dan keselamatan Negara;
2. b.keselamatan jiwa dan harta benda manusia, baik didarat, dilaut, diudara maupun diangkasa luar;
3. c.bencana alam;
4. d.mara bahaya;
5. e.w a b a h.
(2)Dengan ...
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Menteri Perhubungan menetapkan lebih lanjut urutan prioritas penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum.

BAB VI

FREKWENSI

Pasal 10

Alokasi frekwensi untuk keperluan telekomunikasi untuk umum dilakukan oleh Menteri Perhubungan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a."Telekomunikasi" ialah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visuil atau sistim elektro magnetik lainnya;
b."Telekomunikasi untuk umum" ialah sistim telekomunikasi yang kantor-kantor dan setasiun-setasiunnya terbuka untuk pelayanan kepada umum dan diwajibkan menerima pengunjukan berita-berita telekomunikasi untuk diteruskan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Perusahaan Umum Telekomunikasi dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Bagi tempat-tempat dan daerah-daerah yang belum tersedia fasilitas telekomunikasi untuk umum, kepada instansi-instansi tertentu atau badan-badan tertentu yang telah mendapat konsesi untuk menyelenggarakan telekomunikasi guna keperluan sendiri, dapat diberi izin untuk turut menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum.
(2)Izin tersebut dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Menteri Perhubungan yang menentukan persyaratan teknis, pola pengoperasian dan pentaripan dengan mendengar pertimbangan- pertimbangan dari Perusahaan Umum Telekomunikasi.

BAB III

TARIP

Pasal 4

(1)Struktur tarip untuk memperhitungkan jasa telekomunikasi hubungan dalam negeri untuk umum terdiri dari :
1. a.Tarip dasar;
2. b.Tarip khusus, yang merupakan tambahan atas tarip dasar.
(2)Tarip dasar adalah tarip yang terdiri dari komponen-komponen pokok, yakni:
1. a.Untuk telepon:
  1. 1.beaya penyambungan;
  2. 2.sewa bulanan;
  3. 3.beaya percakapan;
2. b.Untuk ...
3. b.Untuk telegrap: b.1. telegram dalam negeri
  1. 1.beaya pengunjukan;
  2. 2.beaya tiap kata;
  3. 3.beaya resi; b.2. telex dalam negeri:
  4. 1.beaya penyambungan;
  5. 2.sewa bulanan;
  6. 3.tarip pulsa.
(3)Tarip khusus adalah tarip yang terdiri dari komponen-komponen tambahan yang ditetapkan menurut keadaan sesuatu wilayah dan atau fasilitas-fasilitas tambahan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 5

(1)Besarnya tarip dasar tersebut ayat (2) Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
(2)Perobahan atau tambahan komponen-komponen tarip dasar ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
(3)Besarnya tarip khusus tersebut ayat (3) pasal 4 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Umum Telekomunikasi.

Pasal 6

Tarip telekomunikasi hubungan internasional untuk umum ditetapkan menurut persetujuan-persetujuan internasional dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM

Pasal 7

Setiap orang, instansi dan badan berhak menggunakan fasilitas telekomunikasi untuk umum dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI UNTUK UMUM

Pasal 9

(1)Pennyelenggara telekomunikasi untuk umum wajib memberikan prioritas penggunaan fasilitas-fasilitas telekomunikasinya untuk berita-berita yang menyangkut:
1. a.kepentingan dan keselamatan Negara;
2. b.keselamatan jiwa dan harta benda manusia, baik didarat, dilaut, diudara maupun diangkasa luar;
3. c.bencana alam;
4. d.mara bahaya;
5. e.w a b a h.
(2)Dengan ...
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Menteri Perhubungan menetapkan lebih lanjut urutan prioritas penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum.

BAB VI

FREKWENSI

Pasal 10

Alokasi frekwensi untuk keperluan telekomunikasi untuk umum dilakukan oleh Menteri Perhubungan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1974