DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2001

Nomor: 24
Tahun: 2001
Ditetapkan: 18 Mei 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil penelitian dan kajian atas kinerja dan kelayakan Perusahaan Negara Lokananta ternyata tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dipandang perlu untuk membubarkan Perusahaan Negara tersebut;
c.bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia, kekayaan Negara yang berasal dari sisa hasil likuidasi atas Perusahaan Negara Lokananta dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Republik Indonesia;
d.bahwa pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 dan pembubaran Perusahaan Negara Lokananta serta penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat : … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 215 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Lokananta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2300);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1993 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Lokananta menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pasal 2

Terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan Negara Lokananta dibubarkan.

Pasal 3

…

Pasal 3

Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Negara Lokananta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Negara Lokananta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kekayaan Negara.
(2)Dalam hal terdapat kekayaan Negara yang berasal dari sisa hasil likuidasi atas Perusahaan Negara (PN) Lokananta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka sisa hasil likuidasi tersebut ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia.
(3)Besarnya nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 6

Dengan dilikuidasinya Perusahaan Negara Lokananta, maka Peraturan Pemerintah Nomor 215 Tahun 1961, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

…

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil penelitian dan kajian atas kinerja dan kelayakan Perusahaan Negara Lokananta ternyata tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dipandang perlu untuk membubarkan Perusahaan Negara tersebut;
c.bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia, kekayaan Negara yang berasal dari sisa hasil likuidasi atas Perusahaan Negara Lokananta dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Republik Indonesia;
d.bahwa pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 dan pembubaran Perusahaan Negara Lokananta serta penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat : … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 215 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Lokananta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2300);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);

Menetapkan

Pasal 1

Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Lokananta menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pasal 2

Terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan Negara Lokananta dibubarkan.

Pasal 3

…

Pasal 3

Pasal 4

(1)Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Negara Lokananta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kekayaan Negara.
(2)Dalam hal terdapat kekayaan Negara yang berasal dari sisa hasil likuidasi atas Perusahaan Negara (PN) Lokananta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka sisa hasil likuidasi tersebut ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara Republik Indonesia.
(3)Besarnya nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Pasal 6

Dengan dilikuidasinya Perusahaan Negara Lokananta, maka Peraturan Pemerintah Nomor 215 Tahun 1961, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

…

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2001

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 215 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 215 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1998