DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1998

Nomor: 13
Tahun: 1998
Ditetapkan: 17 Januari 1998
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan, daya saing dan pengembangan usaha, maka dipandang perlu untuk menegaskan otonomi yang lebih luas kepada manajemen dalam melakukan pengurusan Perusahaan Umum (PERUM) yang menjadi wewenangnya;
c.bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Perusahaan Umum (PERUM) dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 850);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut PERUM, adalah badan usaha milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2.Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam setiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam PERUM.
3.Direksi adalah organ PERUM yang bertanggung jawab atas kepengurusan PERUM untuk kepentingan dan tujuan PERUM, serta mewakili PERUM baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4.Dewan Pengawas adalah organ PERUM yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PERUM.
5.Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan kewenangannya meliputi bidang usaha PERUM.

Pasal 2

…

Pasal 2

(1)Maksud dan tujuan PERUM adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
(2)Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri Keuangan PERUM dalam melakukan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang usahanya dan atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.
(3)Kegiatan tertentu dan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

(1)Menteri Keuangan menyelenggarakan penatausahaan setiap penyertaan modal Negara ke dalam PERUM.
(2)Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengembangan usaha PERUM, dan mendelegasikan kewenangan pembinaan sehari-hari pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Menteri.
(3)Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan PERUM yang bersangkutan.
(4)Untuk kepentingan pengembangan PERUM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri Keuangan dan Menteri dapat mengadakan pertemuan sewaktu-waktu sesuai keperluan.
(5)Penatausahaan ...
(5)Penatausahaan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan kebijakan pengembangan usaha PERUM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 4

Menteri Keuangan dan atau Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat PERUM dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PERUM melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam PERUM, kecuali apabila:

a.Menteri Keuangan dan atau Menteri baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PERUM semata-mata untuk kepentingan pribadi;
b.Menteri Keuangan dan atau Menteri terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh MERUM; atau
c.Menteri Keuangan dan atau Menteri langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PERUM.

Pasal 5

PERUM mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

PERUM didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB II

PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 7

PERUM didirikan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekurang-kurangnya memuat:

a.penetapan pendirian PERUM;
b.penetapan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan untuk penyertaan ke dalam modal PERUM;
c.Anggaran Dasar PERUM; dan
d.penunjukan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dan pendelegasian wewenang Menteri Keuangan kepada Menteri dalam pelaksanaan pembinaan sehari-hari PERUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1955

Peraturan turunan (14)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 133 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1955

Peraturan turunan (14)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 133 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2005