Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1973
- Nomor
- 26
- Tahun
- 1973
- Ditetapkan
- Status
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
Lembaga terkait
Isi peraturan
Teks11PDFHirarki
Memuat teks peraturan…
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Kecuali gaji pokok dan tunjangan bulanan yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, bagi Presiden dan Wakil Presiden disediakan pembiayaan sebagai berikut:
…
Apabila Presiden/Wakil Presiden berasal dari Penjabat Negara atau Pegawai Negeri, maka penghasilan dan pembiayaan lain yang berhak diterimanya sebagai Penjabat Negara atau Pegawai Negeri dihentikan pembayarannya selama ia menjabat sebagai Presiden/Wakil Presiden.
Bagi Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan gedung kediaman jabatan Negara beserta perlengkapannya dan sebuah atau lebih kendaraan bermotor dengan pengemudinya.
Segala pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.
Peraturan Pemerintah ini disebut Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan saat mulai berlakunya pengangkatan sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1973 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN UMUM. Kedudukan keuangan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 206 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 247) sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan. Dalam rangka usaha menyederhanakan peraturan perundangan dan menciptakan tertib pengeluaran keuangan Negara, maka segala pembiayaan bagi Presiden dan Wakil Presiden, seperti gaji, tunjangan, pembiayaan yang perlu dalam melaksanakan tugas, biaya rumah tangga dan perawatan kesehatan, sudah selayaknya diatur dalam satu Undang-undang dan perinciannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan. Bahwa menunggu adanya Undang-undang yang dimaksud diatas, maka sesuai dengan kebutuhan praktis pada dewasa ini, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sedang Wakil Presiden adalah membantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan kedudukan dan tugasnya, maka diatas pundak Presiden dan Wakil Presiden dibebankan tugas yang sangat berat, yaitu memimpin Bangsa dari Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, diperlukan pemusatan segala perhatian dan pikiran. Berhubung dengan itu maka dalam menentukan kedudukan keuangan Presiden dan Wakil Presiden sudah selayaknya diselaraskan dengan kedudukan dan martabat serta beratnya tugas dan tanggung-jawab yang dipikul, sehingga Presiden dan Wakil Presiden dimungkinkan untuk dapat melaksanakan tugas serta kewajibannya tersebut sebaik-baiknya, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. Cukup jelas. Pasal 3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya, Presiden dan Wakil Presiden melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan pembiayaan.
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Pemerintah (PP)