DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 206 Tahun 1961

Nomor: 206
Tahun: 1961
Ditetapkan: 30 Juni 1961
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : MENETAPKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1. Gaji Presiden dan Wakil Presiden.

1.Presiden Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Presiden - mendapat gaji sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan;
2.Wakil Presiden Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Wakil Presiden - mendapat gaji sejumlah Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) sebulan. Pasal 2. Tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga. Diatas gaji termaksud dalam pasal 1, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk Pegawai Negeri Republik Indonesia. Pasal 3. Pembayaran keperluan rumah tangga; rumah kediaman dan alat kendaraan.
1.Selama masa memangku jabatannya, untuk Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan uang didalam Anggaran Belanja Negara guna membiayai segala perongkosan yang perlu untuk rumah tangga Presiden dan Wakil- Presiden;
2.Untuk Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan gedung kediaman jabatan Negara beserta perlengkapannya dan sebuah/lebih kendaraan mobil dengan pengemudinya atas tanggungan Negara; Buat melayani dan memelihara gedung kediaman dan pekarangannya dipekerjakan pegawai-pegawai secukupnya atas tanggungan Negara. Pasal 4. Biaya-biaya yang berhubungan dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk keperluan Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan uang didalam Anggaran Belanja Negara guna membiayai segala perongkosan yang perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, termasuk juga ongkos perjalanan dan ongkos penginapan. Dari persediaan uang itu tiap-tiap bulan dibuat perhitungannya. Pasal 5. Biaya - kematian.
1.Apabila Presiden/Wakil Presiden mangkat, maka segala biaya untuk pengangkatan dan pemakaman jenazahnya ditanggung oleh Negara;
2.Apabila Presiden/Wakil Presiden mangkat, maka kepada ahli- warisnya dibayarkan penghasilan bersih untuk bulan dalam mana ia itu mangkat disamping tunjangan kematian sebesar 3 (tiga) kali gaji bulanan. Pasal 6. Penghasilan, pembiayaan keperluan rumah tangga, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Pejabat, yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden.
1.Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden - jika Presiden dan Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan untuk selanjutnya disebut Pejabat Presiden, seperti yang dimaksud dalam Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960, pasal 1 ayat 1, selama masa menjalankan pekerjaan itu mendapat penghasilan, rumah kediaman dan mobil dengan perlengkapan dan perongkosan pelayanan dan pemeliharaannya seperti yang berlaku bagi Wakil Presiden;
2.Kedudukan keuangan lain-lainnya bagi Pejabat Presiden adalah sama dengan kedudukan keuangan menurut Peraturan yang berlaku bagi Presiden. Pasal 7.
1.Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961;
2.Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1961 Pejabat Presiden Republik Indonesia, JUANDA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Juni 1961. Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 206 TAHUN 1961 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. PENJELASAN UMUM. Kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, pada waktu ini ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1959. Kedudukan keuangan itu kini dipandang perlu untuk diubah dan diperbaiki, serta disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada waktu ini dimana para Pegawai Negeri Sipil dan pejabat-pejabat Kepolisian telah mendapat perbaikan pula dalam hal kedudukan keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 200.tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 202 tahun 1961), sehingga imbangannya antara kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Presiden dengan Pegawai Negeri dan pejabat-pejabat Negeri termaksud tidak sesuai lagi, ditambah pula, bahwa ketentuan-ketentuan tentang kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden : dan Pejabat Presiden itu masih didasarkan atas Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 yang sekarang tidak berlaku lagi. Di bawah kekuasaan Undang-undang Dasar 1945, kedudukan keuangan termaksud tidak diharuskan ditetapkan dengan undang- undang, seperti yang juga telah terjadi dengan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota M.P.R.S., yang menurut Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 ditetapkan pula dengan Peraturan Pemerintah, ialah Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1960. Berhubung dengan itu, maka ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Presiden kini ditetapkan pula dengan Peraturan Pemerintah. Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang No. 11 tahun 1959 tidak akan diperlakukan lagi dan harus dianggap tidak berlaku. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1

s/d Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, baik didalam menunaikan tugas maupun tidak dan dimanapun juga, pemakamannya harus dilakukan dengan upacara Negara, maka segala perongkosan yang diperlukan untuk terlaksananya upacara itu seyogyanya ditanggung pula oleh Negara. Pasal 6.

1.Menurut Peratuan Pemerintah No. 10 tahun 1960 pasal 1 ayat 1 jika Presiden dan Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan, maka yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden ialah Menteri Pertama. Selama Menteri Pertama menjadi Pejabat Presiden, maka selayaknya jika penghasilannya dinaikkan pula, sehingga sama dengan penghasilan Wakil Presiden.
2.Yang dimaksudkan dengan kedudukan keuangan lain-lainnya, ialah segala biaya yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban- kewajibannya selaku Pejabat, yang melakukan tugas Presiden. Pasal 7.
1.Berhubung kenaikan gaji bagi pegawai Negeri berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1961, selayaknya kenaikan gaji bagi Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Presiden berlaku surut pula sampai tanggal 1 Januari 1961.
2.Cukup jelas.- -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1961/247; TLN NO. 2291

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Presiden Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Presiden - mendapat gaji sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan;
2.Wakil Presiden Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Wakil Presiden - mendapat gaji sejumlah Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) sebulan. Pasal 2. Tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga. Diatas gaji termaksud dalam pasal 1, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk Pegawai Negeri Republik Indonesia. Pasal 3. Pembayaran keperluan rumah tangga; rumah kediaman dan alat kendaraan.
1.Selama masa memangku jabatannya, untuk Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan uang didalam Anggaran Belanja Negara guna membiayai segala perongkosan yang perlu untuk rumah tangga Presiden dan Wakil- Presiden;
2.Untuk Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan gedung kediaman jabatan Negara beserta perlengkapannya dan sebuah/lebih kendaraan mobil dengan pengemudinya atas tanggungan Negara; Buat melayani dan memelihara gedung kediaman dan pekarangannya dipekerjakan pegawai-pegawai secukupnya atas tanggungan Negara. Pasal 4. Biaya-biaya yang berhubungan dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk keperluan Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan uang didalam Anggaran Belanja Negara guna membiayai segala perongkosan yang perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, termasuk juga ongkos perjalanan dan ongkos penginapan. Dari persediaan uang itu tiap-tiap bulan dibuat perhitungannya. Pasal 5. Biaya - kematian.
1.Apabila Presiden/Wakil Presiden mangkat, maka segala biaya untuk pengangkatan dan pemakaman jenazahnya ditanggung oleh Negara;
2.Apabila Presiden/Wakil Presiden mangkat, maka kepada ahli- warisnya dibayarkan penghasilan bersih untuk bulan dalam mana ia itu mangkat disamping tunjangan kematian sebesar 3 (tiga) kali gaji bulanan. Pasal 6. Penghasilan, pembiayaan keperluan rumah tangga, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Pejabat, yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden.
1.Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden - jika Presiden dan Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan untuk selanjutnya disebut Pejabat Presiden, seperti yang dimaksud dalam Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960, pasal 1 ayat 1, selama masa menjalankan pekerjaan itu mendapat penghasilan, rumah kediaman dan mobil dengan perlengkapan dan perongkosan pelayanan dan pemeliharaannya seperti yang berlaku bagi Wakil Presiden;
2.Kedudukan keuangan lain-lainnya bagi Pejabat Presiden adalah sama dengan kedudukan keuangan menurut Peraturan yang berlaku bagi Presiden. Pasal 7.
1.Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961;
2.Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1961 Pejabat Presiden Republik Indonesia, JUANDA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Juni 1961. Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 206 TAHUN 1961 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. PENJELASAN UMUM. Kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, pada waktu ini ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1959. Kedudukan keuangan itu kini dipandang perlu untuk diubah dan diperbaiki, serta disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada waktu ini dimana para Pegawai Negeri Sipil dan pejabat-pejabat Kepolisian telah mendapat perbaikan pula dalam hal kedudukan keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 200.tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 202 tahun 1961), sehingga imbangannya antara kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Presiden dengan Pegawai Negeri dan pejabat-pejabat Negeri termaksud tidak sesuai lagi, ditambah pula, bahwa ketentuan-ketentuan tentang kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden : dan Pejabat Presiden itu masih didasarkan atas Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 yang sekarang tidak berlaku lagi. Di bawah kekuasaan Undang-undang Dasar 1945, kedudukan keuangan termaksud tidak diharuskan ditetapkan dengan undang- undang, seperti yang juga telah terjadi dengan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota M.P.R.S., yang menurut Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 ditetapkan pula dengan Peraturan Pemerintah, ialah Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1960. Berhubung dengan itu, maka ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Presiden kini ditetapkan pula dengan Peraturan Pemerintah. Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang No. 11 tahun 1959 tidak akan diperlakukan lagi dan harus dianggap tidak berlaku. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1

1.Menurut Peratuan Pemerintah No. 10 tahun 1960 pasal 1 ayat 1 jika Presiden dan Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan, maka yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden ialah Menteri Pertama. Selama Menteri Pertama menjadi Pejabat Presiden, maka selayaknya jika penghasilannya dinaikkan pula, sehingga sama dengan penghasilan Wakil Presiden.
2.Yang dimaksudkan dengan kedudukan keuangan lain-lainnya, ialah segala biaya yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban- kewajibannya selaku Pejabat, yang melakukan tugas Presiden. Pasal 7.
1.Berhubung kenaikan gaji bagi pegawai Negeri berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1961, selayaknya kenaikan gaji bagi Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Presiden berlaku surut pula sampai tanggal 1 Januari 1961.
2.Cukup jelas.- -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1961/247; TLN NO. 2291

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 206 Tahun 1961

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1964

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1964