Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 206 Tahun 1961
- Nomor
- 206
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
MEMUTUSKAN : MENETAPKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1. Gaji Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 2. Tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga. Diatas gaji termaksud dalam pasal 1, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk Pegawai Negeri Republik Indonesia. Pasal 3. Pembayaran keperluan rumah tangga; rumah kediaman dan alat kendaraan.
Buat melayani dan memelihara gedung kediaman dan pekarangannya dipekerjakan pegawai-pegawai secukupnya atas tanggungan Negara. Pasal 4. Biaya-biaya yang berhubungan dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk keperluan Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan uang didalam Anggaran Belanja Negara guna membiayai segala perongkosan yang perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, termasuk juga ongkos perjalanan dan ongkos penginapan. Dari persediaan uang itu tiap-tiap bulan dibuat perhitungannya. Pasal 5. Biaya - kematian.
Pasal 6. Penghasilan, pembiayaan keperluan rumah tangga, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Pejabat, yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden.
Pasal 7.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1961 Pejabat Presiden Republik Indonesia, JUANDA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Juni 1961. Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 206 TAHUN 1961 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. PENJELASAN UMUM. Kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, pada waktu ini ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1959. Kedudukan keuangan itu kini dipandang perlu untuk diubah dan diperbaiki, serta disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada waktu ini dimana para Pegawai Negeri Sipil dan pejabat-pejabat Kepolisian telah mendapat perbaikan pula dalam hal kedudukan keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 200.tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 202 tahun 1961), sehingga imbangannya antara kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Presiden dengan Pegawai Negeri dan pejabat-pejabat Negeri termaksud tidak sesuai lagi, ditambah pula, bahwa ketentuan-ketentuan tentang kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden : dan Pejabat Presiden itu masih didasarkan atas Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 yang sekarang tidak berlaku lagi. Di bawah kekuasaan Undang-undang Dasar 1945, kedudukan keuangan termaksud tidak diharuskan ditetapkan dengan undang- undang, seperti yang juga telah terjadi dengan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota M.P.R.S., yang menurut Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 ditetapkan pula dengan Peraturan Pemerintah, ialah Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1960. Berhubung dengan itu, maka ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Presiden kini ditetapkan pula dengan Peraturan Pemerintah. Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang No. 11 tahun 1959 tidak akan diperlakukan lagi dan harus dianggap tidak berlaku. Penjelasan Pasal demi Pasal.
s/d Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, baik didalam menunaikan tugas maupun tidak dan dimanapun juga, pemakamannya harus dilakukan dengan upacara Negara, maka segala perongkosan yang diperlukan untuk terlaksananya upacara itu seyogyanya ditanggung pula oleh Negara. Pasal 6.
Selama Menteri Pertama menjadi Pejabat Presiden, maka selayaknya jika penghasilannya dinaikkan pula, sehingga sama dengan penghasilan Wakil Presiden.
Pasal 7.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)