DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1982

Nomor: 26
Tahun: 1982
Ditetapkan: 4 September 1982
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Negara Republik Indonesia telah melakukan penyertaan modal dalam modal saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. INDOSAT) melalui pembelian seluruh saham perusahaan tersebut yang dimiliki oleh American Cable and Radio Corporation dan selanjutnya PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. INDOSAT) beralih menjadi Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO);
c.bahwa dengan telah beralihnya pemilikan PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. INDOSAT) dari American Cable and Radio Corporation kepada Pemerintah Republik Indonesia, maka kepada PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. INDOSAT) perlu diberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku bagi suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO); Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
1. 2.Ordonasi Bea 1882 (Staatsblad 1882 Nomor 240) diumumkan dengan Staatsblad 1931 Nomor 471 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 504);
2. 3.Aturan Bea Materai 1921 (Staatsblad 1921 Nomor 498) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2794) juncto Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 2902);
3. 4.Ordonansi …
4. 4.Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad 1925 Nomor 319) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940);

Mengingat

5.Undang-undang Pajak Penjualan Tahun 1951 sebagaimana telah beberapa kah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 2847);
6.Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1911) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2861);
7.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Dividen 1959 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2942);
8.Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad 1873 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 7);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2883);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. INDOSAT) (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 80);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN TERMASUK PEMBEBASSAN BEA MASUK KEPADA PT. INDONESIAN SATELLITE CORPORATION (PT. INDOSAT).

Pasal 1

…

Pasal 1

Dengan berubahnya status badan hukum PT. INdonesian Satellite Corporation, selanjutnya disebut PT. INDOSAT, dari suatu perusahaan modal asing menjadi Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan dimana Anggaran Dasar badan hukum tersebut telah diubah dengan Akte Notaris Mohanunad Said Tadjoedin Nomor 298 tanggal .31 Desember 1980, maka pengaturan pembayaran pajak dan pemberian tambahan kelonggaran perpajakan termasuk pembebasan bea masuk bagi PT. INDOSAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 64) dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan berlakunnya Peraturan Pemerintah ini PT. INDOSAT berkewajiban membayar semua pajak-pajak negara, pajak-pajak daerah dan pungutan-pungutan atau iruan lainnya serta memperoleh fasilitas yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 1982. Agar supaya setiap orang niengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 1982 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 1982 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 48

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Negara Republik Indonesia telah melakukan penyertaan modal dalam modal saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. INDOSAT) melalui pembelian seluruh saham perusahaan tersebut yang dimiliki oleh American Cable and Radio Corporation dan selanjutnya PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. INDOSAT) beralih menjadi Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO);
c.bahwa dengan telah beralihnya pemilikan PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. INDOSAT) dari American Cable and Radio Corporation kepada Pemerintah Republik Indonesia, maka kepada PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. INDOSAT) perlu diberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku bagi suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO); Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
1. 2.Ordonasi Bea 1882 (Staatsblad 1882 Nomor 240) diumumkan dengan Staatsblad 1931 Nomor 471 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 504);
2. 3.Aturan Bea Materai 1921 (Staatsblad 1921 Nomor 498) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2794) juncto Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 2902);
3. 4.Ordonansi …
4. 4.Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad 1925 Nomor 319) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940);

Mengingat

5.Undang-undang Pajak Penjualan Tahun 1951 sebagaimana telah beberapa kah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 2847);
6.Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1911) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2861);
7.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Dividen 1959 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2942);
8.Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad 1873 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 7);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2883);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. INDOSAT) (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 80);

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1982

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1970

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1970