Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1974
- Nomor
- 27
- Tahun
- 1974
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2913). Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIP UANG TERA.
Tarip Uang Tera (dihitung dalam rupiah) ditetapkan sebagai berikut : VIII. Timbangan untuk penimbangan biasa dengan kekuatan menimbang lebih dari 3.000 kilogram : Pengesahan … Pengesahan dan pembatalan pada tera Rp. 400,- tiap 1.000 kilogram. Pengesahan pada tera ulangan Rp. 200,- tiap 1.000 kilogram, dengan pengertian bahwa bagian-bagian dari 1.000 kilogram dihitung 1.000 kilogram baik untuk tera maupun tera ulangan. Untuk menjustir Rp. 800,- tiap pesawat. IX.a. Timbangan dengan dua skala atau lebih yang masing-masing skala harus diperiksa tersendiri, tiap skala dikenakan pembayaran.
X. Meter minyak (premium/super/kerosin/minyak diesel/minyak mentah) :
1.000,- untuk tiap-tiap 1.000 liter (kiloliter) dan bagian-bagian kiloliter dihitung satu kiloliter dan minimum Rp. 2.000,- tiap tangki.
XII.Gelas takar :
Bagian jam dihitung satu jam.
7.1. 1.000 kiloliter pertama Rp. 20,- untuk tiap kiloliter, dengan minimum Rp. 10,000,- ; 7.2. Selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter Rp. 2,- tiap kiloliter ; 7.3. Selebihnya ... 7.3. Selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp. 0,20 tiap kiloliter ; 7.4. Bagian-bagian dari kiloliter dihitung satu kiloliter.
9.1. sampai dengan l0m3/jam : Rp.200,- 9.2. lebih besar dari 10m3/jam. - untuk tiap-tiap 10 m3/jam pertama : Rp. 250,- - untuk tiap-tiap 10 m3/jam selanjutnya : Rp. 150,- (bagian- bagian dari 10 m3/jam dihitung 10 m3/jam.
Tarip termaksud pada Pasal 1 angka-angka Romawi VI, VIII, dan IXa Peraturan Pemerintah ini, pada tera dan tera ulangan ditambah :
- 26 kilogram atau lebih dengan Rp. 240,- tiap pesawat ; - 25 kilogram atau kurang dengan Rp. 120,- tiap pesawat ;
26 kilogram atau lebih dengan Rp. 400,- tiap pesawat; 25 kilogram atau lebih dengan Rp. 200,- tiap pesawat.
Untuk pemeriksaan setempat di luar Kantor Metrologi selain biaya sebagaimana yang dimaksud data Pasal-pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah ini berlaku penggantian ongkos tambahan sebagai berikut :
Tetapi apabila terdapat sedikitnya 5 pesawat yang dapat dipindahkan, dapat juga dilakukan pemeriksaan setempat dengan ketentuan bahwa untuk pemeriksaan itu dipungut pembayaran pemeriksaan setempat sebesar Rp. 3.000,-
Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah ini harus dipenuhi sebelum benda atau pesawat yang diperiksa dikembalikan kepada sipenyerah.
Dengan berlakunya Peratuaran Pemerintah ini, segala bentuk pungutan lain dibidang kemetrologian dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 34
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)