Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1983
- Nomor
- 26
- Tahun
- 1983
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai biaya tera yang baru; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1974 tentang Tarif Uang Tera (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3035); Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF BIAYA TERA.
Tarif Biaya Tera (dihitung dalam rupiah) ditetapkan sebagai berikut: Biaya menjustir baik pada tera maupun tera ulang Rp 3.000,00 tiap pesawat. Bagian-bagian dari 1.000 kilogram dihitung 1.000 kilogram baik pada tera maupun tera ulang.
www.djpp.depkumham.go.id
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan batas uji di dalam kapasitas maksimum (dalam m3/h) sebagai berikut : - 100 m3/h pertama Rp 200,00 tiap m3/h dengan ketentuan minimum Rp 1.000,00; - selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h Rp 100,00 tiap m3/h; - selebihnya dari 500 m3/h Rp 50,00 tiap m3/h. Bagian-bagian dari m3/h dibulatkan menjadi satu m3/h.
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk satu pesawat dihitung berdasarkan batas uji dalam kapasitas maksimum (dalam m3/h) dan banyaknya cairan uji yang digunakan sebagai berikut : 1) meter induk BBM yang menggunakan satu atau dua jenis cairan uji dihitung sama dengan 2 (dua) kali biaya Yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja BBM Yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk BBM yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp 5 .000,00; 2) meter induk BBM yang menggunakan tiga jenis cairan atau lebih dihitung sama dengan 3 (tiga) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter BBM yang kapasitas maksimumnya dengan kapasitas maksimum meter induk BBM Yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp 10,000,00.
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk satu pesawat dihitung berdasarkan volume bolak balik antara 2 (dua) detektor switch (dalam liter) dan banyak seksi yang diperiksa. 1) meter prover Yang mempunyai satu seksi sebagai berikut - 2.000 liter pertama Rp 5,00 tiap liter dengan ketentuan minimum Rp 5.000,00; - selebihnya dari 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter Rp 2,50 tiap liter; - selebihnya dari 10.000 liter Rp 1,00 tiap liter. Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi satu liter. 2) meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 (dua) pesawat meter prover yang terdiri dari satu seksi yang volumenya sama dengan masing- masing seksi (seksi besar I dan seksi besar II) meter prover yang diperiksa, dengan ketentuan minimum Rp 10.000,00.
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk satu pesawat pompa ukur BBM dihitung berdasarkan jenis cairan ukurnya (BBM murni atau BBM campur) : 1) pompa ukur BBM murni Rp 2.000,00 tiap pesawat; 2) pompa ukur BBM campur Rp 3.000,90 tiap pesawat.
1) kapasitas maksimum di atas 500 m3/h Rp 1.000,00 tiap pesawat; www.djpp.depkumham.go.id 2) kapasitas maksimum di atas 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h Rp 500,00 tiap pesawat; 3) kapasitas maksimum di atas 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h Rp 300,00 tiap pesawat; 4) kapasitas maksimum kurang dari atau sama dengan 10 m3/h Rp 200,00 tiap pesawat.
1) Meter kerja Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan banyaknya fasa tiap pesawat yang diperiksa sebagai berikut: - Rp 1.500,00 tiap pesawat 3 fasa; - Rp 300,00 tiap pesawat 1 fasa. 2) Meter induk (satu fasa)atau tera ulang Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera ulang Rp 5.000,00 tiap pesawat.
- 1.000 kiloliter pertama Rp 100,00 untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp 50.000,00; - selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter Rp 10,00 setiap kiloliter; - selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp 1,00 setiap kiloliter. Bagian-bagian dari kiloliter dihitung satu kiloliter.
- 1.000 kiloliter pertama Rp 100,00 untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp 30.000,00; www.djpp.depkumham.go.id - Selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter Rp 10,00 setiap kiloliter; - Selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp 1,00 setiap kiloliter. Bagian-bagian dari kiloliter dihitung satu kiloliter;
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera gelas ukur, labu ukur, buret dan semacamnya adalah sebesar Rp 100,00 setiap garis skala, dengan ketentuan minimum Rp 300,00.
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :
Bagian-bagian dari 10 meter dihitung 10 meter.
www.djpp.depkumham.go.id
Bagian-bagian dari satu jam dihitung satu jam.
Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6, angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah ini, baik untuk pengesahan maupun pembatalan pada tera atau tera ulang harus ditambah dengan:
2.a. Rp 1.000,00 tiap pesawat bagi timbangan bobot ingsut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih;
3.a. Rp 1.600,00 tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih;
Biaya pengujian atau penelitian pendahuluan untuk memperoleh izin tanda pabrik (ITP) atau izin tipe terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung Rp 600,00 tiap jam tiap pesawat, dengan minimum biaya sebesar Rp 3.000,00. Bagian-bagian dari satu jam dihitung satu jam.
- ditanam, atau - mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus, atau - tidak ditanam tapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima www.djpp.depkumham.go.id pesawat, maka peneraannya, pengulangan teranya atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian pendahuluan dapat dilakukan di tempat pakai atau di tempat terkumpul, dengan dihitung selain biaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini juga dikenai penggantian dan tambahan biaya menurut tarif di bawah ini :
Nomor Alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang Sebesar :
Bagi pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang lalai mengajukan untuk ditera dan/atau ditera ulang alat-alat tersebut dikenakan biaya administrasi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini harus dilunasi sebelum alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ditera atau ditera ulang atau dilakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian pendahuluan dikembalikan kepada pembawa.
Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan kepada pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.
Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak dipergunakan wajib dilaporkan oleh pemilik atau pemakai atau pemegang kuasanya kepada pejabat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri. www.djpp.depkumham.go.id
Segala biaya yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah merupakan penerimaan anggaran yang penagihan, penerimaan, penyimpanan dan penyetorannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri dengan tidak menyimpang dari ketentuan Undang-undang Perbendaharaan Negara yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1974 tentang Tarip Uang Tera (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3035) dan semua peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pungutan di bidang Metrologi legal dinyatakan tidak berlaku lagi.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)