Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1995
- Nomor
- 27
- Tahun
- 1995
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
TELKOM dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. INDOSAT untuk tahun 1991,1992 dan 1993 dapat dialihkan dan ditetapkan menjadi penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia;
Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
2987);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA.
BAB I
Terhitung mulai tanggal 31 Desember 1994 Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991.
INDOSAT yang dipergunakan untuk membiayai proyek kerjasama PERUMTEL dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. INDOSAT untuk tahun 1991, 1992 dan 1993.
INDOSAT untuk Tahun 1991 sebesar Rp.18.104.933.572,-(delapan belas miliar seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
INDOSAT untuk Tahun 1992 sebesar Rp.30.706.893.071,-(tiga puluh miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah);
INDOSAT untuk Tahun 1993 sebesar Rp.7.376.351.504,-(tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat rupiah); BAB II… BAB II PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
BAB II
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing. KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1995 PRESIDEN REPUBKLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 48
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)