DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2014

Nomor: 05
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi- segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban;
c.bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Tulang Bawang diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Tulang Bawang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2550);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.37/UM.001/MKP/07 tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
18.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009; Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
19.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.19/UM.101/MKP/2009 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Kebudayaan dan Pariwisata;
20.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
21.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
22.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
23.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
24.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
25.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
26.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
27.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata
28.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
29.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
30.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
31.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
32.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung);
33.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG Dan BUPATI TULANG BAWANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas yang menangani kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang.
6.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas yang menangani kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang.
7.Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan di Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8.Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disingkat RIPP adalah Rencana Induk Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata yang merupakan dasar bagi penyusunan program-progam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta sebagai kebijaksanaan penetapan wilayah yang mendapat prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan lintas sektoral dan daerah dalam jangka panjang di Kabupaten Tulang Bawang.
9.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
10.Kawasan wisata unggulan adalah kawasan wisata yang memiliki keunggulan dalam hal daya tarik, lokasi, dan atau intensitas kunjungan wisatawan.
11.Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah kawasan wisata yang berbasiskan region dengan beberapa daya tarik wisata yang berdekatan untuk memudahkan kunjungan wisata.
12.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
15.Kegiatan wisata adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan.
16.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
17.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18.Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19.Daya dukung pariwisata adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; dalam kaitannya dengan pariwisata: batas-batas dimana kehadiran wisatawan dan fasilitas pendukungnya belum/tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan fisik atau kehidupan masyarakat dimana wisatawan juga mendapat kepuasan kunjungan tanpa gangguan akibat kepadatan pengunjung.
20.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21.Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesbilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
22.Promosi Pariwisata adalah kegiatan yang sistematis dan terencana dalam memberitahukan/atau menginformasikan, membujuk dan memodifikasi tingkah laku konsumen baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional agar tertarik melakukan wisata di daerah yang bersangkutan.
23.Penunjang pariwisata adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam menunjang kepariwisataan.
24.Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
25.Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
26.Penyelenggara pariwisata adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata baik yang berasal dari pemerintah, pengusaha, lembaga-lembaga masyarakat dan masyarakat.
27.Kelembagaan pariwisata adalah semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang.
28.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
29.Ekowisata adalah kunjungan dengan rasa tanggung jawab ke suatu wilayah yang masih alami untuk menikmati dan mengapresiasi keadaan alamnya (beserta segala aspek budaya yang ada - baik pada masa lain maupun saat ini), mengembangkan kegiatan konservasi, menimbulkan dampak kunjungan yang minimal serta ada keterlibatan penduduk setempat dalam memperoleh keuntungan secara sosial-ekonomi. Pariwisata yang didasarkan pada (prinsip- prinsip) ekologi; merupakan salah satu bentuk kekhususan dari wisata alam; menekankan pada kegiatan wisata berskala kecil ke wilayah-wilayah alami; bisa termasuk kunjungan ke tempat-tempat tradisional.
30.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
31.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang. BABU AZAS, SASARAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RIPP sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Kabupaten Tulang Bawang dan daerah berazaskan pada:

a.Pemanfaatan Potensi Daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
b.Pelestarian nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai objek dan daya tarik wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
c.Keterpaduan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
d.Berkelanjutan dalam menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, social budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepartiwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
e.Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi yang diterapkan dengan tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepartiwisataan di daerah.

Pasal 3

Sasaran RIPP adalah terwujudnya pengembangan kegiatan kepariwisataan di Tulang Bawang secara terarah, terpadu dan terkendali dengan memanfaatkan potensi daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga mampu menjadikan Tulang Bawang sebagai daerah tujuan wisata terdepan.

Pasal 4

Fungsi RIPP adalah :

a.Sebagai pedoman pemanfaatan secara berkelanjutan potensi sumber daya alam dan budaya untuk kepentingan sub sektor pariwisata di Tulang Bawang;
b.Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
c.Sebagai landasan bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
d.Sebagai arah penyusunan rencana Pembangunan Daerah sub sektor pariwisata; dan
e.Sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 5

Kedudukan RIPP adalah:

a.Sebagai dasar hukum dan pertimbangan di dalam penyusunan Program Pembangunan Daerah sektor pariwisata; dan
b.Sebagai dasar penyusunan rencana detail Pembangunan Pariwisata Tulang Bawang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Lingkup muatan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPP) Kabupaten Tulang Bawang mencakup:

a.Konsep Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang
b.Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang
c.Identifikasi potensi, Isu dan Permasalahan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang
d.Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wisata di Kabupaten Tulang Bawang
e.Perencanaan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten Tulang Bawang

BAB IV

KONSEP PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG

Pasal 7

Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang mengacu pada konsep pengembangan sebagai berikut:

1.Konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan;
2.Konsep pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah;
3.Konsep keterkaitan antar sektor dalam pengembangan pariwisata;
4.Konsep keterkaitan pariwisata, perdagangan, dan investasi;
5.Konsep hierarkhi dan penjenjangan pariwisata;
6.Konsep pengembangan kawasan wisata unggulan dan kawasan pengembangan pariwisata;
7.Konsep jaringan wisata;
8.Konsep keterpaduan koridor jalur wisata; dan
9.Konsep Ekowisata dan Community Based Ecotourism.

Pasal 8

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial.

Pasal 9

Pembangunan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang yang berkelanjutan berprinsip pada:

1.Terjaminnya keberlanjutan sumberdaya wisata dan sumberdaya pendukung pembangunan pariwisata Tulang Bawang untuk kesejahteraan masyarakat.
2.Terintegrasinya pembangunan kepariwisataan Tulang Bawang dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia, serta menjamin perubahan yang terjadi akibat pembangunan pariwisata dapat diterima oleh lingkungan.
3.Terpadunya perencanaan dan pengembangan pariwisata Tulang Bawang yang disusun pemerintah dan otoritas yang berwenang dengan seluruh stakeholders pariwisata Tulang Bawang.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi- segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban;
c.bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Tulang Bawang diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Tulang Bawang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2550);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.37/UM.001/MKP/07 tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
18.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009; Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
19.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.19/UM.101/MKP/2009 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Kebudayaan dan Pariwisata;
20.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
21.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
22.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
23.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
24.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
25.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
26.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
27.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata
28.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
29.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
30.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
31.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
32.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung);
33.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG Dan BUPATI TULANG BAWANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas yang menangani kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang.
6.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas yang menangani kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang.
7.Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan di Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8.Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disingkat RIPP adalah Rencana Induk Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata yang merupakan dasar bagi penyusunan program-progam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta sebagai kebijaksanaan penetapan wilayah yang mendapat prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan lintas sektoral dan daerah dalam jangka panjang di Kabupaten Tulang Bawang.
9.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
10.Kawasan wisata unggulan adalah kawasan wisata yang memiliki keunggulan dalam hal daya tarik, lokasi, dan atau intensitas kunjungan wisatawan.
11.Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah kawasan wisata yang berbasiskan region dengan beberapa daya tarik wisata yang berdekatan untuk memudahkan kunjungan wisata.
12.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
15.Kegiatan wisata adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan.
16.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
17.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18.Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19.Daya dukung pariwisata adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; dalam kaitannya dengan pariwisata: batas-batas dimana kehadiran wisatawan dan fasilitas pendukungnya belum/tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan fisik atau kehidupan masyarakat dimana wisatawan juga mendapat kepuasan kunjungan tanpa gangguan akibat kepadatan pengunjung.
20.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21.Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesbilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
22.Promosi Pariwisata adalah kegiatan yang sistematis dan terencana dalam memberitahukan/atau menginformasikan, membujuk dan memodifikasi tingkah laku konsumen baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional agar tertarik melakukan wisata di daerah yang bersangkutan.
23.Penunjang pariwisata adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam menunjang kepariwisataan.
24.Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
25.Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
26.Penyelenggara pariwisata adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata baik yang berasal dari pemerintah, pengusaha, lembaga-lembaga masyarakat dan masyarakat.
27.Kelembagaan pariwisata adalah semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang.
28.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
29.Ekowisata adalah kunjungan dengan rasa tanggung jawab ke suatu wilayah yang masih alami untuk menikmati dan mengapresiasi keadaan alamnya (beserta segala aspek budaya yang ada - baik pada masa lain maupun saat ini), mengembangkan kegiatan konservasi, menimbulkan dampak kunjungan yang minimal serta ada keterlibatan penduduk setempat dalam memperoleh keuntungan secara sosial-ekonomi. Pariwisata yang didasarkan pada (prinsip- prinsip) ekologi; merupakan salah satu bentuk kekhususan dari wisata alam; menekankan pada kegiatan wisata berskala kecil ke wilayah-wilayah alami; bisa termasuk kunjungan ke tempat-tempat tradisional.
30.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
31.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang. BABU AZAS, SASARAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RIPP sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Kabupaten Tulang Bawang dan daerah berazaskan pada:

a.Pemanfaatan Potensi Daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
b.Pelestarian nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai objek dan daya tarik wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
c.Keterpaduan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
d.Berkelanjutan dalam menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, social budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepartiwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
e.Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi yang diterapkan dengan tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepartiwisataan di daerah.

Pasal 3

Pasal 4

Fungsi RIPP adalah :

a.Sebagai pedoman pemanfaatan secara berkelanjutan potensi sumber daya alam dan budaya untuk kepentingan sub sektor pariwisata di Tulang Bawang;
b.Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
c.Sebagai landasan bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
d.Sebagai arah penyusunan rencana Pembangunan Daerah sub sektor pariwisata; dan
e.Sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 5

Kedudukan RIPP adalah:

a.Sebagai dasar hukum dan pertimbangan di dalam penyusunan Program Pembangunan Daerah sektor pariwisata; dan
b.Sebagai dasar penyusunan rencana detail Pembangunan Pariwisata Tulang Bawang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Lingkup muatan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPP) Kabupaten Tulang Bawang mencakup:

a.Konsep Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang
b.Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang
c.Identifikasi potensi, Isu dan Permasalahan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang
d.Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wisata di Kabupaten Tulang Bawang
e.Perencanaan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten Tulang Bawang

BAB IV

KONSEP PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG

Pasal 7

Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang mengacu pada konsep pengembangan sebagai berikut:

1.Konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan;
2.Konsep pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah;
3.Konsep keterkaitan antar sektor dalam pengembangan pariwisata;
4.Konsep keterkaitan pariwisata, perdagangan, dan investasi;
5.Konsep hierarkhi dan penjenjangan pariwisata;
6.Konsep pengembangan kawasan wisata unggulan dan kawasan pengembangan pariwisata;
7.Konsep jaringan wisata;
8.Konsep keterpaduan koridor jalur wisata; dan
9.Konsep Ekowisata dan Community Based Ecotourism.

Pasal 8

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial.

Pasal 9

Pembangunan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang yang berkelanjutan berprinsip pada:

1.Terjaminnya keberlanjutan sumberdaya wisata dan sumberdaya pendukung pembangunan pariwisata Tulang Bawang untuk kesejahteraan masyarakat.
2.Terintegrasinya pembangunan kepariwisataan Tulang Bawang dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia, serta menjamin perubahan yang terjadi akibat pembangunan pariwisata dapat diterima oleh lingkungan.
3.Terpadunya perencanaan dan pengembangan pariwisata Tulang Bawang yang disusun pemerintah dan otoritas yang berwenang dengan seluruh stakeholders pariwisata Tulang Bawang.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1997

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1997

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011