Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1990
- Nomor
- 3
- Tahun
- 1990
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan bahwa satuan rumah susun dapat dimiliki oleh perseorangan di atas tanah hak bersama, maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tersebut perlu disempurnakan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1974 TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1982. Pasal I Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Rumah Negeri yang tidak dapat dijual adalah:
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1974 TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1982 UMUM Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri rumah flat termasuk rumah negeri yang tidak dapat dijual. Ketentuan tersebut pada waktu itu didasarkan atas pertimbangan belum adanya dasar hukum untuk memisahkan pemilikan satuan rumah dalam flat yang dikaitkan dengan persoalan hak atas tanahnya. Akibatnya, banyak pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri dan janda/duda pensiunan pegawai negeri yang tinggal di rumah flat yang sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk membeli rumah negeri, belum dapat memiliki rumah. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun beserta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, maka satuan rumah susun dapat dimiliki oleh perorangan dengan hak bersama atas tanahnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian ini juga diperlukan untuk memberikan perlakuan yang sama kepada para pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri, dan janda/dudanya yang menempati rumah negeri berupa flat agar dapat membelinya seperti halnya yang menempati rumah negeri yang bukan flat. PASAL DEMI PASAL Pasal I Dengan dicantumkannya rumusan satuan rumah flat/rumah susun dalam Pasal 2 ayat (1) dan dihapuskannya ketentuan Pasal 3 huruf e mengenai rumah flat, maka rumah flat yang sebelumnya termasuk rumah negeri yang tidak dapat dijual menjadi yang dapat dijual. Pasal II Cukup jelas
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)