DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1982

Nomor
38
Tahun
1982
Ditetapkan
Fase
Dicabut
Pasal terindeks
1

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1974 TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI. Pasal I … Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974, sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pembayaran harga penjualan Rumah Negeri Golongan III (Tiga) beserta ganti rugi atas tanahnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : Angsuran pertama ditetapkan minimum 5% (lima persen) dari harga penjualan dan dibayar penuh pada saat kontrak sewa beli ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu paling pendek 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan angsuran bulanan yang sama.” Pasal II Penjualan Rumah Negeri yang pelaksanaannya sedang berjalan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 dapat disesuaikan bcrdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal III Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1982 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1982 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 63 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1982 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1974 TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI UMUM Dalam rangka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri,maka Pemerintah menganggap perlu meninjau kembali cara pembayaran harga penjualan Rumah Negeri beserta ganti rugi atas tanahnya sebagai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974. PASAL DEMI PASAL Pasal I Mengingat kemampuan keuangan Pegawai Negeri, maka Pemerintah bermaksud memperingan cara-cara pembayaran dengan cara pembayaran angsuran pertama minimum sebesar 5% (lima persen) dari harga penjualan, sedangkan sisanya diangsur dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau selama- lamanya 20 (dua puluh) tahun, dengan angsuran bulanan yang sama. Pasal II Cukup jelas. Pasal III Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 3237