Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2004
- Nomor
- 32
- Tahun
- 2004
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 62
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4090);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
BAB II
Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
BAB III WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
BAB III
Polisi Pamong Praja berwenang :
Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :
Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang- undangan. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
Pasal 10…
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)