Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1998
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1998
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 30
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Polisi Pamong Praja; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG POLISI PAMONG PRAJA.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
BAB II KEDUDUKAN
BAB II
Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai pembantu Kepala Wilayah dalam melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. BAB III TUGAS DAN WEWENANG
BAB III
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang:
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN
BAB IV
Anggota Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban:
Apabila dalam pelaksanaan tugasnya, Polisi Pamong Praja menemukan peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, wajib melaporkan kepada Penyidik sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB V
Penganggkatan dan pemberhentian anggota Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
…
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)