DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1985

Nomor: 35
Tahun: 1985
Ditetapkan: 10 Juli 1985
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 399

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 328 1);
3.Undang- …
3.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
4.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA- ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1985.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a.Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985;
b.Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut MPR, DPR, DPRD I, dan DPRD II;
c.Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I, dan DPRD II;
d.Pemilih adalah Warganegara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
e.Organisasi peserta Pemilihan Umum adalah 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan;
f.Pendaftar adalah anggota PANTARLIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka iv atau petugas yang membantu PANTARLIH tersebut dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih;
g.Desa/Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan atau wilayah setingkat Desa/Kelurahan;
h.Lurah adalah Kepala Wilayah Kelurahan;
i.WNRI adalah Warganegara Republik Indonesia.

Pasal 2

…

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, serta tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 3

(1)Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
(2)Pemilihan Umum diikuti oleh GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat.

BAB II

BADAN PENYELENGGARA/PELAKSANA PEMILIHAN UMUM

Pasal 4

Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II adalah Lembaga Pemilihan Umum yang selanjutnya dapat disebut LPU.

Pasal 5

Pada LPU diadakan:

a.di tingkat Pusat : Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya dapat disebut PPI.
b.di tingkat Daerah:
i.Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya dapat disebut PPD I; ii. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang selanjutnya dapat disebut PPD II; iii. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya dapat disebut PPS; iv. Panitia Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya dapat disebut PANTARLIH;
v.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya dapat disebut KPPS.
c.bagi WNRI yang berada di luar negeri:
i.Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya dapat disebut PPLN; ii. Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya dapat disebut PPSLN.

Pasal 6

Pada PPI, PPD I, PPD II, dan PPS masing-masing dibentuk:

a.Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat yang selanjutnya dapat disebut PANWASLAKPUS;
b.Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I yang selanjutnya dapat disebut PANWASLAK I;
c.Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II yang selanjutnya dapat disebut PANWASLAK II;
d.Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya dapat disebut PANWASLAKCAM.

Pasal 7

(1)LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dan terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, dan Sekretariat Umum, dibentuk dengan Keputusan Presiden, dan bersifat permanen.
(2)Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU, melaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang.
(3)Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua LPU dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya.
(4)Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden atau Ketua LPU dengan persetujuan Presiden dapat membentuk badan dan/ atau menunjuk pejabat untuk melaksanakan tugas tertentu dalam LPU.
(5)Dalam hal yang dianggap perlu LPU dapat menyerahkan wewenangnya kepada PPI.

Pasal 8

Tugas LPU adalah:

a.mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan Pemilihan Umum;
b.memimpin dan mengawasi Panitia yang ada pada LPU;
c.mengumpulkan dan menyusun secara sistematis bahan serta data tentang hasil Pemilihan Umum;
d.mengerjakan hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

Pasal 9

…

Pasal 9

(1)Dewan Pimpinan LPU terdiri dari :
1. a.Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. b.Menteri Kehakiman sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. c.Menteri Penerangan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
4. d.Menteri Keuangan sebagai Anggota;
5. e.Menteri Pertahanan-Keamanan sebagai Anggota;
6. f.Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
7. g.Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi sebagai Anggota;
8. h.Menteri Luar Negeri sebagai Anggota;
9. i.Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Anggota;
(2)Tugas Dewan Pimpinan LPU adalah :
1. a.menentukan garis kebijaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. b.mengambil keputusan atas pertimbangan dan usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan LPU.
(3)Sekretaris Umum LPU karena jabatannya merangkap menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan LPU.
(4)Tatakerja Dewan Pimpinan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Isi peraturan

Teks399PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 328 1);
3.Undang- …
3.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
4.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA- ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1985.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a.Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985;
b.Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut MPR, DPR, DPRD I, dan DPRD II;
c.Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I, dan DPRD II;
d.Pemilih adalah Warganegara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
e.Organisasi peserta Pemilihan Umum adalah 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan;
f.Pendaftar adalah anggota PANTARLIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka iv atau petugas yang membantu PANTARLIH tersebut dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih;
g.Desa/Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan atau wilayah setingkat Desa/Kelurahan;
h.Lurah adalah Kepala Wilayah Kelurahan;
i.WNRI adalah Warganegara Republik Indonesia.

Pasal 2

…

Pasal 2

Pasal 3

(1)Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
(2)Pemilihan Umum diikuti oleh GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat.

BAB II

BADAN PENYELENGGARA/PELAKSANA PEMILIHAN UMUM

Pasal 4

Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II adalah Lembaga Pemilihan Umum yang selanjutnya dapat disebut LPU.

Pasal 5

Pada LPU diadakan:

a.di tingkat Pusat : Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya dapat disebut PPI.
b.di tingkat Daerah:
i.Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya dapat disebut PPD I; ii. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang selanjutnya dapat disebut PPD II; iii. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya dapat disebut PPS; iv. Panitia Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya dapat disebut PANTARLIH;
v.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya dapat disebut KPPS.
c.bagi WNRI yang berada di luar negeri:
i.Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya dapat disebut PPLN; ii. Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya dapat disebut PPSLN.

Pasal 6

Pada PPI, PPD I, PPD II, dan PPS masing-masing dibentuk:

a.Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat yang selanjutnya dapat disebut PANWASLAKPUS;
b.Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I yang selanjutnya dapat disebut PANWASLAK I;
c.Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II yang selanjutnya dapat disebut PANWASLAK II;
d.Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya dapat disebut PANWASLAKCAM.

Pasal 7

(1)LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dan terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, dan Sekretariat Umum, dibentuk dengan Keputusan Presiden, dan bersifat permanen.
(2)Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU, melaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang.
(3)Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua LPU dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya.
(4)Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden atau Ketua LPU dengan persetujuan Presiden dapat membentuk badan dan/ atau menunjuk pejabat untuk melaksanakan tugas tertentu dalam LPU.
(5)Dalam hal yang dianggap perlu LPU dapat menyerahkan wewenangnya kepada PPI.

Pasal 8

Tugas LPU adalah:

a.mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan Pemilihan Umum;
b.memimpin dan mengawasi Panitia yang ada pada LPU;
c.mengumpulkan dan menyusun secara sistematis bahan serta data tentang hasil Pemilihan Umum;
d.mengerjakan hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

Pasal 9

…

Pasal 9

(1)Dewan Pimpinan LPU terdiri dari :
1. a.Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. b.Menteri Kehakiman sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. c.Menteri Penerangan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
4. d.Menteri Keuangan sebagai Anggota;
5. e.Menteri Pertahanan-Keamanan sebagai Anggota;
6. f.Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
7. g.Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi sebagai Anggota;
8. h.Menteri Luar Negeri sebagai Anggota;
9. i.Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Anggota;
(2)Tugas Dewan Pimpinan LPU adalah :
1. a.menentukan garis kebijaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. b.mengambil keputusan atas pertimbangan dan usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan LPU.
(3)Sekretaris Umum LPU karena jabatannya merangkap menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan LPU.
(4)Tatakerja Dewan Pimpinan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 99 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 99 Tahun 1996

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 99 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 99 Tahun 1996