Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1980
- Nomor
- 41
- Tahun
- 1980
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 176
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 Mengingat :
3041);
3062);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM.
BAB I
Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:
Penyelenggaraan Pemilihan Umum mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1.Pendaftaran pemilih / jumlah penduduk. 2.Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan. 3.Pengajuan nama dan tanda gambar organisasi. 4.Pengajuan nama calon (pencalonan). 5.Penelitian calon-calon. 6.Penetapan calon-calon/penyusunan daftar calon. 7.Pengumuman daftar calon. 8.Kampanye pemilihan. 9.Pemungutan suara. 10.Penghitungan suara. 11.Penetapan hasil Pemilihan Umum meliputi : a.pembagian kursi (jumlah kursi untuk tiap organisasi); b.penetapan terpilih; c.penetapan/peresmian menjadi anggota. 12.Mengadakan upacara pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Garis-garis Besar Haluan Negara serta tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
Apabila awal dan atau akhir suatu waktu kegiatan dalam penyelengaraan Pemilihan Umum yang disebut dalam Peraturan Pemerintah ini jatuh pada hari libur, maka waktu kegiatan tersebut diundurkan pada hari kerja berikutnya dengan tetap memperhatikan jangka waktu yang telah ditentukan.
Pemerintah dapat mengubah waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, apabila suatu atau beberapa kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ternyata atau dapat diduga tidak dapat dijalankan pada waktu yang ditentukan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENYELENGGARA/ PELAKSANA PEMILIHAN UMUM Bagian Pertama Lembaga Pemilihan Umum
BAB II
(1)Lembaga Pemilihan Umum (LPU) terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan dan Sekretariat Umum, dibentuk dengan Keputusan Presiden, dan bersifat permanen. (2)Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU, melaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang. (3)Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua LPU dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya. (4)Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden atau Ketua LPU dengan persetujuan Presiden dapat membentuk badan-badan lain dan atau menunjuk pejabat-pejabat untuk melaksanakan tugas tertentu dalam LPU. (5)Dalam hal-hal yang dianggap perlu LPU dapat menyerahkan wewenangnya kepada PPI.
Tugas LPU adalah : a.mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan Pemilihan Umum; b.memimpin dan mengawasi Panitia-panitia yang ada pada LPU; c.mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data tentang hasil Pemilihan Umum; d.mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum.
(1)Dewan Pimpinan LPU terdiri dari : a.Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota, merangkap Ketua; b.Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua; c.Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua; d.Menteri Keuangan sebagai Anggota; e.Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai Anggota; f.Menteri Perhubungan sebagai Anggota; g.Menteri Luar Negeri sebagai Anggota. (2)Tugas Dewan Pimpinan LPU adalah : a.menentukan garis-garis kebijaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum; b.mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan LPU. (3)Tatakerja Dewan Pimpinan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(1)Dewan Pertimbangan LPU terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh seorang Menteri, empat orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan beberapa orang Anggota, yang diambilkan dari Partai Persatuan, PDI, GOLKAR, dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. (2)Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3)Dewan Pertimbangan LPU bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul kepada Dewan Pimpinan LPU, baik atas permintaan maupun atas prakarsa sendiri. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan LPU akan senantiasa diminta pertimbangannya dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan Umum yang diprakarsai oleh LPU. (4)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dewan Pertimbangan LPU ditunjuk seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri / Ketua LPU. (5)Tatakerja Dewan Pertimbangan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)