DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1980

Nomor: 41
Tahun: 1980
Ditetapkan: 10 Desember 1980
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 176

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat telah diubah yang pertama kali dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan diubah lagi yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980;
b.bahwa sehubungan dengan hal itu, maka Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, tidak sesuai lagi sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum;
c.bahwa mengenai hal-hal tertentu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya masih dipandang perlu diatur tersendiri;
d.bahwa mengingat keadaan dan perkembangan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, maka cara pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dalam hal-hal tertentu dapat berbeda dengan di Daerah-daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia yang diatur tersendiri;
e.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, b, c, dan 4, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum dan mencabut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1976 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);
3.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di.Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
6.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062);
7.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor- Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
8.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a.Undang-undang adalah Undang-undang Pemilihan Umum yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana di ubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1975 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980;
b.Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut MPR, DPR, DPRD I, dan DPRD II;
c.Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I, dan DPRD II;
d.Pemilih adalah Warganegara Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang;
e.Organisasi Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum adalah Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut LPU, PPI, PPLN, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan KPPS;
f.Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum adalah Panitia-panitia sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4b) Undang-undang, yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut PANWASLAKPUS, PANWASLAK I, PANWASLAK II, dan PANWASLAKCAM;
g.Organisasi peserta Pemilihan Umum adalah tiga organisasi kekuatan sosial politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut Partai Persatuan, PDI, dan GOLKAR;
h.Pendaftar adalah Anggota-anggota PANTARLIH sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e Undang-undang atau petugas yang membantu PANTARLIH tersebut dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih;
i.Desa/Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan atau Daerah setingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemilihan Umum mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1.Pendaftaran pemilih / jumlah penduduk. 2.Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan. 3.Pengajuan nama dan tanda gambar organisasi. 4.Pengajuan nama calon (pencalonan). 5.Penelitian calon-calon. 6.Penetapan calon-calon/penyusunan daftar calon. 7.Pengumuman daftar calon. 8.Kampanye pemilihan. 9.Pemungutan suara. 10.Penghitungan suara. 11.Penetapan hasil Pemilihan Umum meliputi : a.pembagian kursi (jumlah kursi untuk tiap organisasi); b.penetapan terpilih; c.penetapan/peresmian menjadi anggota. 12.Mengadakan upacara pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Garis-garis Besar Haluan Negara serta tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 4

Apabila awal dan atau akhir suatu waktu kegiatan dalam penyelengaraan Pemilihan Umum yang disebut dalam Peraturan Pemerintah ini jatuh pada hari libur, maka waktu kegiatan tersebut diundurkan pada hari kerja berikutnya dengan tetap memperhatikan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 5

Pemerintah dapat mengubah waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, apabila suatu atau beberapa kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ternyata atau dapat diduga tidak dapat dijalankan pada waktu yang ditentukan.

BAB II

DAFTAR PEMILIH

Pasal 6

(1)Lembaga Pemilihan Umum (LPU) terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan dan Sekretariat Umum, dibentuk dengan Keputusan Presiden, dan bersifat permanen.
(2)Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU, melaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang.
(3)Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua LPU dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya.
(4)Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden atau Ketua LPU dengan persetujuan Presiden dapat membentuk badan-badan lain dan atau menunjuk pejabat-pejabat untuk melaksanakan tugas tertentu dalam LPU.
(5)Dalam hal-hal yang dianggap perlu LPU dapat menyerahkan wewenangnya kepada PPI.

Pasal 7

Tugas LPU adalah : a.mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan Pemilihan Umum; b.memimpin dan mengawasi Panitia-panitia yang ada pada LPU; c.mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data tentang hasil Pemilihan Umum; d.mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

Pasal 8

(1)Dewan Pimpinan LPU terdiri dari : a.Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota, merangkap Ketua; b.Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua; c.Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua; d.Menteri Keuangan sebagai Anggota; e.Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai Anggota; f.Menteri Perhubungan sebagai Anggota; g.Menteri Luar Negeri sebagai Anggota.
(2)Tugas Dewan Pimpinan LPU adalah : a.menentukan garis-garis kebijaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum; b.mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan LPU.
(3)Tatakerja Dewan Pimpinan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9

(1)Dewan Pertimbangan LPU terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh seorang Menteri, empat orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan beberapa orang Anggota, yang diambilkan dari Partai Persatuan, PDI, GOLKAR, dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
(2)Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Dewan Pertimbangan LPU bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul kepada Dewan Pimpinan LPU, baik atas permintaan maupun atas prakarsa sendiri. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan LPU akan senantiasa diminta pertimbangannya dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan Umum yang diprakarsai oleh LPU.
(4)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dewan Pertimbangan LPU ditunjuk seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri / Ketua LPU.
(5)Tatakerja Dewan Pertimbangan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Isi peraturan

Teks176PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat telah diubah yang pertama kali dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan diubah lagi yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980;
b.bahwa sehubungan dengan hal itu, maka Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, tidak sesuai lagi sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum;
c.bahwa mengenai hal-hal tertentu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya masih dipandang perlu diatur tersendiri;
d.bahwa mengingat keadaan dan perkembangan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, maka cara pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dalam hal-hal tertentu dapat berbeda dengan di Daerah-daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia yang diatur tersendiri;
e.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, b, c, dan 4, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum dan mencabut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1976 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);
3.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di.Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
6.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062);
7.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor- Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
8.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a.Undang-undang adalah Undang-undang Pemilihan Umum yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana di ubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1975 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980;
b.Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut MPR, DPR, DPRD I, dan DPRD II;
c.Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I, dan DPRD II;
d.Pemilih adalah Warganegara Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang;
e.Organisasi Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum adalah Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut LPU, PPI, PPLN, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan KPPS;
f.Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum adalah Panitia-panitia sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4b) Undang-undang, yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut PANWASLAKPUS, PANWASLAK I, PANWASLAK II, dan PANWASLAKCAM;
g.Organisasi peserta Pemilihan Umum adalah tiga organisasi kekuatan sosial politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut Partai Persatuan, PDI, dan GOLKAR;
h.Pendaftar adalah Anggota-anggota PANTARLIH sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e Undang-undang atau petugas yang membantu PANTARLIH tersebut dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih;
i.Desa/Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan atau Daerah setingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

DAFTAR PEMILIH

Pasal 6

(1)Lembaga Pemilihan Umum (LPU) terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan dan Sekretariat Umum, dibentuk dengan Keputusan Presiden, dan bersifat permanen.
(2)Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU, melaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang.
(3)Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua LPU dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya.
(4)Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden atau Ketua LPU dengan persetujuan Presiden dapat membentuk badan-badan lain dan atau menunjuk pejabat-pejabat untuk melaksanakan tugas tertentu dalam LPU.
(5)Dalam hal-hal yang dianggap perlu LPU dapat menyerahkan wewenangnya kepada PPI.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Dewan Pimpinan LPU terdiri dari : a.Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota, merangkap Ketua; b.Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua; c.Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua; d.Menteri Keuangan sebagai Anggota; e.Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai Anggota; f.Menteri Perhubungan sebagai Anggota; g.Menteri Luar Negeri sebagai Anggota.
(2)Tugas Dewan Pimpinan LPU adalah : a.menentukan garis-garis kebijaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum; b.mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan LPU.
(3)Tatakerja Dewan Pimpinan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9

(1)Dewan Pertimbangan LPU terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh seorang Menteri, empat orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan beberapa orang Anggota, yang diambilkan dari Partai Persatuan, PDI, GOLKAR, dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
(2)Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Dewan Pertimbangan LPU bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul kepada Dewan Pimpinan LPU, baik atas permintaan maupun atas prakarsa sendiri. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan LPU akan senantiasa diminta pertimbangannya dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan Umum yang diprakarsai oleh LPU.
(4)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dewan Pertimbangan LPU ditunjuk seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri / Ketua LPU.
(5)Tatakerja Dewan Pertimbangan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1980

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

DAFTAR PEMILIH

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 73 Tahun 1980

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

DAFTAR PEMILIH

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 73 Tahun 1980