DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 99 Tahun 1996

Nomor: 99
Tahun: 1996
Ditetapkan: 24 Desember 1996
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 dipandang perlu mengatur lebih lanjut penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3665);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996;
2.Badan…
2.Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum adalah Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, dan Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya berturut-turut disebut LPU, PPI, PPD I, PPD II, dan PPS;
3.Organisasi Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Organisasi, adalah Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia yang selanjutnya berturut-turut disebut Partai Persatuan, GOLKAR, dan PDI;
4.Penguasa yang berwenang setempat adalah Pejabat Kepolisian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengamanan kampanye Pemilihan Umum, masa tenang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara, yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian setempat yaitu Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar/Kepala Kepolisian Kota Besar/Kepala Kepolisian Resort Kota/Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Kepala Kepolisian Sektor Kota/Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah Kecamatan yang selanjutnya berturut-turut disebut KAPOLRI, KAPOLDA, KAPOLWILTABES/ KAPOLTABES, KAPOLRESTA/KAPOLRES, KAPOLSEKTA/ KAPOLSEK, dan Camat untuk wilayah Kecamatan dalam hal di suatu wilayah Kecamatan belum ada KAPOLSEKTA/KAPOLSEK;
5.Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan Organisasi di seluruh wilayah Indonesia untuk mempengaruhi pemilihan dalam rangka usaha memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai pancasila;
6.Masa…
6.Masa Tenang adalah keadaan dimana tidak diperbolehkan melakukan kampanye Pemilihan Umum antara tanggal berakhirnya masa kampanye dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara;
7.Dewan Pimpinan Organisasi adalah pengurus organisasi yaitu Dewan Pimpinan Organisasi di Tingkat Pusat, Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat I, dan Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut disebut DPP Organisasi, DPD I Organisasi, dan DPD II Organisasi;
8.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik atau Golongan Karya;
9.Alat Peragaan kampanye Pemilihan Umum selanjutnya disebut alat peragaan, adalah alat yang digunakan oleh Organisasi dalam penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum;
10.Kepala Wilayah Pemerintah Setempat adalah Gubernur untuk wilayah Propinsi dan Ibukota Negara, Bupati/Walikotamadya untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya, Walikota untuk wilayah Kota Administratif, dan Camat untuk wilayah Kecamatan;
11.Kampanye dialogis adalah metode penyampaian materi kampanye Pemilihan Umum yang merupakan komunikasi sosial politik timbal balik, dengan memberi kesempatan kepada pemilih untuk berperan aktif dalam rangka pendidikan politik masyarakat oleh masing-masing Organisasi, baik dalam rapat umum, pertemuan umum, maupun dalam penyiaran melalui RRI dan atau TV-RI;
12.Kampanye…
12.Kampanye monologis adalah metoda penyampaian materi kampanye Pemilihan Umum dalam rangka pendidikan politik oleh masing-masing Organisasi dengan pidato atau orasi dalam rapat umum, pertemuan umum atau penyiaran melalui RRI dan atau TV-RI;
13.Rapat umum adalah salah satu bentuk kampanye Pemilihan Umum dengan pengumpulan massa pemilih secara luas yang diselenggarakan oleh Organisasi di tempat terbuka;
14.Pertemuan umum adalah salah satu bentuk kampanye Pemilihan Umum dengan pengumpulan massa pemilihan secara lebih terbatas yang diselenggarakan oleh Organisasi, di dalam ruangan atau tempat terbuka, atau tempat tertutup, yang dilaksanakan melalui tanya jawab, sarasehan, diskusi, temu wicara, seminar, simposium dan lokakarya;
15.Penyiaran melalui RRI dan atau TV-RI serta Radio non RRI dan atau TV-swasta nasional adalah kegiatan penyiaran kampanye Pemilihan Umum Organisasi melalui RRI dan atau TV-RI dan dipan-carteruskan secara serentak dalam waktu bersamaan oleh stasiun Radio non RRI dan atau TV-swasta nasional;
16.Penyebaran kepada umum adalah kegiatan penyebarluasan alat peragaan kampanye Pemilihan Umum Organisasi kepada masyarakat seperti surat selebaran, brosur, tulisan, lukisan, film, slide, kaset atau piringan audio, kaset atau piringan video yang harus direkam dan disiartayangkan RRI dan atau TV-RI dan dipancarteruskan secara serentak dalam waktu bersamaan oleh Radio non RRI dan atau TV-swasta nasional;
17.Pemasangan di tempat umum adalah kegiatan penempatan secara luas alat peragaan kampanye Pemilihan Umum Organisasi di tempat umum yang ditentukan, seperti tanda gambar, poster, spanduk, tulisan, lukisan, dan alat peragaan lainnya. Pasal 2…

Pasal 2

Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Peraturan Pemerintah dilaksanakan dalam jangka waktu 27 (dua puluh tujuh) hari yang berakhir 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indonesia Partai Persatuan, GOLKAR, dan PDI mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama dan sederajat, yaitu bahwa ketiga Organiasi tersebut mempunyai kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan, dan pelayanan yang sama dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum serta mempunyai kewajiban yang sama untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan Umum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4…

Pasal 4

Dalam Kampanye Pemilihan Umum :

a.semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Panca Karsa), dan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila;
b.seluruh masyarakat harus memperhatikan dan memelihara keamanan dan ketertiban umum serta kepentingan umum.

Pasal 5

(1)Dewan Pimpinan Organisasi dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan, dan ketertiban jalannya kampanye Pemilihan Umum.
(2)Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan Pimpinan Organisasi dapat meminta bantuan pengamanan kepada Penguasa yang berwenang setempat.

Pasal 6

(1)Tema dan materi kampanye Pemilihan Umum adalah program dan pandangan tiap Organisasi sebagai muatan Garis-garis Besar Haluan Negara maupun sebagai muatan produk peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.
(2)Tema...
(2)Tema dan materi kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan lingkup dan kondisi daerah dimana kampanye diselenggarakan.

Pasal 7

(1)Kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan dalam bentuk :
1. a.rapat umum;
2. b.pertemuan umum;
3. c.penyiaran melalui RRI dan atau TV-RI;
4. d.penyebaran kepada umum dan atau penempelan di tempat umum berupa poster, plakat, surat selebaran, slide, film, kaset atau piringan audio, kaset atau piringan video, spanduk, brosur, tulisan, lukisan dan penggunaan media massa cetak serta kegiatan penyebaran dengan alat peragaan lainnya.
(2)Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), disampaikan dengan cara-cara yang bersifat mendidik, meningkatkan kesadaran politik rakyat, menggairahkan pembangunan nasional serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
(3)Kampanye dengan metoda dialogis dan monologis dilaksanakan dalam setiap bentuk kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), kecuali dalam bentuk kampanye yang menggunakan alat peragaan yang karena sifatnya tidak dapat dilangsungkan secara dialog, seperti bentuk penyebaran kepada umum dan atau pemasangan di tempat umum alat peragaan berupa selebaran, brosur, tulisan, tanda gambar, poster, plakat, spanduk, dan lukisan.
(4)Dalam...
(4)Dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diadakan acara pertunjukan yang bersifat menghibur dan sehat.
(5)Pemasangan alat peragaan kampanye Pemilihan Umum di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.hak milik perorangan;
2. b.etika, estettika, kebersihan, keindahan kota atau kawasan setempat; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Alat peragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus sudah dibersihkan atau ditarik kembali selambat-lambatnya pada hari terakhir masa tenang.

Pasal 8

Dalam kampanye Pemilihan Umum yang berbentuk rapat umum, pertemuan umum, dan penyebaran kepada umum atau pemasangan di tempat umum, semua pihak yang hadir hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut Organisasi yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum dibagi atas 6 (enam) wilayah kampanye, yaitu :
1. a.Wilayah Sumatera;
2. b.Wilayah Jawa.
3. c.Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur;
4. d.Wilayah...
5. d.Wilayah Kalimantan;
6. e.Wilayah Sulawesi;
7. f.Wilayah Maluku dan Irian Jaya.
(2)Pada hari yang sama setiap Organisasi dapat menyelenggarakan kampanye Pemilihan Umum sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) wilayah kampanye Pemilihan Umum yang berbeda.
(3)Rapat umum atau pertemuan umum diselenggarakan setinggi-tingginya pada lingkup wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 dipandang perlu mengatur lebih lanjut penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3665);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996;
2.Badan…
2.Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum adalah Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, dan Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya berturut-turut disebut LPU, PPI, PPD I, PPD II, dan PPS;
3.Organisasi Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Organisasi, adalah Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia yang selanjutnya berturut-turut disebut Partai Persatuan, GOLKAR, dan PDI;
4.Penguasa yang berwenang setempat adalah Pejabat Kepolisian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengamanan kampanye Pemilihan Umum, masa tenang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara, yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian setempat yaitu Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar/Kepala Kepolisian Kota Besar/Kepala Kepolisian Resort Kota/Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Kepala Kepolisian Sektor Kota/Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah Kecamatan yang selanjutnya berturut-turut disebut KAPOLRI, KAPOLDA, KAPOLWILTABES/ KAPOLTABES, KAPOLRESTA/KAPOLRES, KAPOLSEKTA/ KAPOLSEK, dan Camat untuk wilayah Kecamatan dalam hal di suatu wilayah Kecamatan belum ada KAPOLSEKTA/KAPOLSEK;
5.Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan Organisasi di seluruh wilayah Indonesia untuk mempengaruhi pemilihan dalam rangka usaha memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai pancasila;
6.Masa…
6.Masa Tenang adalah keadaan dimana tidak diperbolehkan melakukan kampanye Pemilihan Umum antara tanggal berakhirnya masa kampanye dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara;
7.Dewan Pimpinan Organisasi adalah pengurus organisasi yaitu Dewan Pimpinan Organisasi di Tingkat Pusat, Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat I, dan Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut disebut DPP Organisasi, DPD I Organisasi, dan DPD II Organisasi;
8.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik atau Golongan Karya;
9.Alat Peragaan kampanye Pemilihan Umum selanjutnya disebut alat peragaan, adalah alat yang digunakan oleh Organisasi dalam penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum;
10.Kepala Wilayah Pemerintah Setempat adalah Gubernur untuk wilayah Propinsi dan Ibukota Negara, Bupati/Walikotamadya untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya, Walikota untuk wilayah Kota Administratif, dan Camat untuk wilayah Kecamatan;
11.Kampanye dialogis adalah metode penyampaian materi kampanye Pemilihan Umum yang merupakan komunikasi sosial politik timbal balik, dengan memberi kesempatan kepada pemilih untuk berperan aktif dalam rangka pendidikan politik masyarakat oleh masing-masing Organisasi, baik dalam rapat umum, pertemuan umum, maupun dalam penyiaran melalui RRI dan atau TV-RI;
12.Kampanye…
12.Kampanye monologis adalah metoda penyampaian materi kampanye Pemilihan Umum dalam rangka pendidikan politik oleh masing-masing Organisasi dengan pidato atau orasi dalam rapat umum, pertemuan umum atau penyiaran melalui RRI dan atau TV-RI;
13.Rapat umum adalah salah satu bentuk kampanye Pemilihan Umum dengan pengumpulan massa pemilih secara luas yang diselenggarakan oleh Organisasi di tempat terbuka;
14.Pertemuan umum adalah salah satu bentuk kampanye Pemilihan Umum dengan pengumpulan massa pemilihan secara lebih terbatas yang diselenggarakan oleh Organisasi, di dalam ruangan atau tempat terbuka, atau tempat tertutup, yang dilaksanakan melalui tanya jawab, sarasehan, diskusi, temu wicara, seminar, simposium dan lokakarya;
15.Penyiaran melalui RRI dan atau TV-RI serta Radio non RRI dan atau TV-swasta nasional adalah kegiatan penyiaran kampanye Pemilihan Umum Organisasi melalui RRI dan atau TV-RI dan dipan-carteruskan secara serentak dalam waktu bersamaan oleh stasiun Radio non RRI dan atau TV-swasta nasional;
16.Penyebaran kepada umum adalah kegiatan penyebarluasan alat peragaan kampanye Pemilihan Umum Organisasi kepada masyarakat seperti surat selebaran, brosur, tulisan, lukisan, film, slide, kaset atau piringan audio, kaset atau piringan video yang harus direkam dan disiartayangkan RRI dan atau TV-RI dan dipancarteruskan secara serentak dalam waktu bersamaan oleh Radio non RRI dan atau TV-swasta nasional;
17.Pemasangan di tempat umum adalah kegiatan penempatan secara luas alat peragaan kampanye Pemilihan Umum Organisasi di tempat umum yang ditentukan, seperti tanda gambar, poster, spanduk, tulisan, lukisan, dan alat peragaan lainnya. Pasal 2…

Pasal 2

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indonesia Partai Persatuan, GOLKAR, dan PDI mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama dan sederajat, yaitu bahwa ketiga Organiasi tersebut mempunyai kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan, dan pelayanan yang sama dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum serta mempunyai kewajiban yang sama untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan Umum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4…

Pasal 4

Dalam Kampanye Pemilihan Umum :

a.semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Panca Karsa), dan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila;
b.seluruh masyarakat harus memperhatikan dan memelihara keamanan dan ketertiban umum serta kepentingan umum.

Pasal 5

(1)Dewan Pimpinan Organisasi dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan, dan ketertiban jalannya kampanye Pemilihan Umum.
(2)Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan Pimpinan Organisasi dapat meminta bantuan pengamanan kepada Penguasa yang berwenang setempat.

Pasal 6

(1)Tema dan materi kampanye Pemilihan Umum adalah program dan pandangan tiap Organisasi sebagai muatan Garis-garis Besar Haluan Negara maupun sebagai muatan produk peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.
(2)Tema...
(2)Tema dan materi kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan lingkup dan kondisi daerah dimana kampanye diselenggarakan.

Pasal 7

(1)Kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan dalam bentuk :
1. a.rapat umum;
2. b.pertemuan umum;
3. c.penyiaran melalui RRI dan atau TV-RI;
4. d.penyebaran kepada umum dan atau penempelan di tempat umum berupa poster, plakat, surat selebaran, slide, film, kaset atau piringan audio, kaset atau piringan video, spanduk, brosur, tulisan, lukisan dan penggunaan media massa cetak serta kegiatan penyebaran dengan alat peragaan lainnya.
(2)Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), disampaikan dengan cara-cara yang bersifat mendidik, meningkatkan kesadaran politik rakyat, menggairahkan pembangunan nasional serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
(3)Kampanye dengan metoda dialogis dan monologis dilaksanakan dalam setiap bentuk kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), kecuali dalam bentuk kampanye yang menggunakan alat peragaan yang karena sifatnya tidak dapat dilangsungkan secara dialog, seperti bentuk penyebaran kepada umum dan atau pemasangan di tempat umum alat peragaan berupa selebaran, brosur, tulisan, tanda gambar, poster, plakat, spanduk, dan lukisan.
(4)Dalam...
(4)Dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diadakan acara pertunjukan yang bersifat menghibur dan sehat.
(5)Pemasangan alat peragaan kampanye Pemilihan Umum di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.hak milik perorangan;
2. b.etika, estettika, kebersihan, keindahan kota atau kawasan setempat; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Alat peragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus sudah dibersihkan atau ditarik kembali selambat-lambatnya pada hari terakhir masa tenang.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum dibagi atas 6 (enam) wilayah kampanye, yaitu :
1. a.Wilayah Sumatera;
2. b.Wilayah Jawa.
3. c.Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur;
4. d.Wilayah...
5. d.Wilayah Kalimantan;
6. e.Wilayah Sulawesi;
7. f.Wilayah Maluku dan Irian Jaya.
(2)Pada hari yang sama setiap Organisasi dapat menyelenggarakan kampanye Pemilihan Umum sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) wilayah kampanye Pemilihan Umum yang berbeda.
(3)Rapat umum atau pertemuan umum diselenggarakan setinggi-tingginya pada lingkup wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1975

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1996

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1975

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1996