DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2002

Nomor: 35
Tahun: 2002
Ditetapkan: 8 Juni 2002
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Reboisasi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5.Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8.Peraturan…
8.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871).
10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
11.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA REBOISASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a.Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
b.Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
c.Daerah…
c.Daerah Aliran Sungai adalah suatu daratan yang merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak sungai yang melalui daerah tersebut yang fungsinya untuk menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya, penyimpanan serta pengalirannya bermuara ke laut secara alamiah untuk kelestarian daerah tersebut.
d.Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
e.Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis diluar kawasan hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan.
f.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari hutan alam adalah izin untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
g.Hutan alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
h.Laporan Hasil Cruising (LHC) adalah dokumen yang disahkan petugas kehutanan yang berwenang yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi dan taksiran volume kayu dari hasil cruising di areal yang telah ditetapkan.
i.Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan permudaan hutan.
j.Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan.
k.Laporan Hasil Penebangan (LHP) kayu adalah dokumen yang disahkan oleh instansi kehutanan yang memuat nomor batang, jenis, diameter, panjang, dan volume hasil penebangan di areal yang telah ditetapkan.
l.Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPPDR) adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Dana Reboisasi yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.
m.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah bukti pembayaran kewajiban Wajib Bayar kepada negara ke Kas Negara antara lain Dana Reboisasi.
n.Wajib Bayar adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang mempunyai kewajiban membayar Dana Reboisasi kepada pemerintah atas sejumlah kayu bulat dan atau bahan baku serpih yang diproduksi dari hutan alam negara.
o.Rekening…
o.Rekening Pembangunan Hutan adalah rekening penampungan Dana Reboisasi untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan sistem pinjaman dan dikelola dengan sistem dana bergulir.
p.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
q.Menteri Teknis adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
r.Departemen Teknis adalah instansi pusat yang menangani bidang kehutanan.
s.Dinas Teknis adalah instansi yang menangani bidang kehutanan di Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

TATACARA PENGENAAN

Pasal 2

Seluruh potensi kayu dari blok tebangan hutan alam yang dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK dikenakan Dana Reboisasi.

Pasal 3

(1)Pengenaan Dana Reboisasi dengan sistem silvikultur TPTI berdasarkan atas :
1. a.Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon berdiameter 50 cm ke atas di hutan produksi.
2. b.Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon berdiameter 60 cm ke atas di hutan produksi terbatas.
3. c.Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon berdiameter 40 cm ke atas di hutan produksi tipe hutan rawa.
(2)Pengenaan Dana Reboisasi dengan sistem silvikultur THPB berdasarkan usulan LHP untuk pohon berdiameter 10 cm ke atas.
(3)Dalam hal penggunaan sistem silvikultur TPTI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), setiap pemanfaatan limbah penebangan dikenakan Dana Reboisasi untuk pohon berdiameter 10 cm ke atas berdasarkan usulan LHP.
(4)Penebangan hutan alam berdasarkan izin yang sah di luar sistem silvikultur TPTI dan THPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan hutan mangrove dikenakan Dana Reboisasi berdasarkan usulan LHP.
(5)Format...
(5)Format dokumen LHC dan LHP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Teknis

Pasal 4

(1)Setiap pemegang IUPHHK wajib melaporkan LHC kepada Bupati/Walikota penghasil paling lambat bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum penebangan.
(2)Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menugaskan Dinas Teknis melaksanakan checking cruising dengan intensitas 10% (sepuluh persen) berdasarkan LHC yang dilaporkan oleh pemegang IUPHHK paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum penebangan.
(3)Pengesahan LHC oleh Bupati/Walikota paling lambat bulan Juni, 6 (enam) bulan sebelum penebangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang cruising ditetapkan dengan Keputusan Menteri Teknis.

Pasal 5

(1)Setiap pemegang IUPHHK yang melaksanakan tebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) wajib membuat dan mengusulkan LHP kepada Bupati/Walikota penghasil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Setiap pemegang izin lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib membuat dan mengusulkan LHP kepada Bupati/Walikota penghasil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menugaskan Dinas Teknis melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu dari usulan LHP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Pengesahan usulan LHP dilaksanakan oleh pejabat kehutanan yang berwenang.

Pasal 6

(1)Dana Reboisasi yang harus dibayar Wajib Bayar dihitung dengan cara :
1. a.Mengalikan...
2. a.Mengalikan volume kayu yang akan ditebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir a, butir b dan butir c dengan tarif Dana Reboisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. b.Mengalikan volume kayu hasil penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan tarif Dana Reboisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Berdasarkan rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pejabat Dinas Teknis Kebupaten/Kota yang berwenang menerbitkan SPPDR paling lambat bulan Nopember sebelum tahun penebangan.
(3)Berdasarkan usulan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) pejabat Dinas Teknis Kebupaten/Kota yang berwenang menerbitkan SPPDR.
(4)Tarif Dana Reboisasi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
(5)Format dokumen SPPDR ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Teknis.

BAB III

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 7

(1)Berdasarkan SPPDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Wajib Bayar menyetor Dana Reboisasi ke Kas Negara dengan menggunakan SSBP.
(2)Pembayaran Dana Reboisasi berdasarkan LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat dilakukan :
1. a.Pada setiap akhir triwulan untuk triwulan kesatu dan kedua;
2. b.Pada setiap awal triwulan untuk triwulan ketiga dan keempat.
(3)Pembayaran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing tiap triwulan minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Dana Reboisasi.
(4)Pembayaran Dana Reboisasi berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah diterbitkan SPPDR sebelum LHP disahkan petugas kehutanan yang berwenang.
(5)Dana...
(5)Dana Reboisasi yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disetor dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs jual dolar Amerika Serikat yang berlaku di Bank Indonesia pada saat pembayaran dengan biaya transfer/korespondensi dibebankan pada Wajib Bayar.
(6)Format dokumen SSBP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1)Perhitungan Daftar Gabungan Laporan Hasil Penebangan (DGLHP) dari hasil penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibandingkan dengan rekapitulasi LHC pada tahun yang sama dilakukan bulan Januari tahun berikutnya.
(2)Dalam hal DGLHP lebih besar dari rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka terhadap kekurangan Dana Reboisasi Dinas Teknis menerbitkan SPPDR.
(3)Wajib Bayar melunasi kekurangan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah SPPDR diterbitkan.
(4)Dalam hal DGLHP lebih kecil dari rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembayaran lebih Dana Reboisasi tidak diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran.

Pasal 9

(1)Wajib Bayar melaporkan pembayaran Dana Reboisasi kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan melampirkan foto copy SPPDR dan SSBP yang telah dilegalisir oleh Bank/Kantor Pos penerima setoran.
(2)Bupati/Walikota melaporkan realisasi setoran Dana Reboisasi kepada Propinsi daerah penghasil dan instansi Direktorat Jenderal Anggaran di daerah.
(3)Bupati/Walikota daerah penghasil wajib melaporkan rekapitulasi penerimaan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya kepada Menteri Teknis dan Menteri.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 10

(1)Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan:
1. a.40% (empat puluh persen) untuk daerah penghasil.
2. b.60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Pusat.
(2)Bagian daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dialokasikan ke Departemen Teknis dan sisanya dialokasikan ke Rekening Pembangunan Hutan.

Pasal 11

Setiap tahun Pemerintah Daerah Propinsi penghasil mengkoordinasikan pengusulan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari Kabupaten/Kota kepada Menteri untuk mendapatkan alokasi Dana Reboisasi dari bagian yang 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Reboisasi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5.Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8.Peraturan…
8.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871).
10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
11.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA REBOISASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a.Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
b.Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
c.Daerah…
c.Daerah Aliran Sungai adalah suatu daratan yang merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak sungai yang melalui daerah tersebut yang fungsinya untuk menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya, penyimpanan serta pengalirannya bermuara ke laut secara alamiah untuk kelestarian daerah tersebut.
d.Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
e.Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis diluar kawasan hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan.
f.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari hutan alam adalah izin untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
g.Hutan alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
h.Laporan Hasil Cruising (LHC) adalah dokumen yang disahkan petugas kehutanan yang berwenang yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi dan taksiran volume kayu dari hasil cruising di areal yang telah ditetapkan.
i.Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan permudaan hutan.
j.Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan.
k.Laporan Hasil Penebangan (LHP) kayu adalah dokumen yang disahkan oleh instansi kehutanan yang memuat nomor batang, jenis, diameter, panjang, dan volume hasil penebangan di areal yang telah ditetapkan.
l.Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPPDR) adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Dana Reboisasi yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.
m.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah bukti pembayaran kewajiban Wajib Bayar kepada negara ke Kas Negara antara lain Dana Reboisasi.
n.Wajib Bayar adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang mempunyai kewajiban membayar Dana Reboisasi kepada pemerintah atas sejumlah kayu bulat dan atau bahan baku serpih yang diproduksi dari hutan alam negara.
o.Rekening…
o.Rekening Pembangunan Hutan adalah rekening penampungan Dana Reboisasi untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan sistem pinjaman dan dikelola dengan sistem dana bergulir.
p.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
q.Menteri Teknis adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
r.Departemen Teknis adalah instansi pusat yang menangani bidang kehutanan.
s.Dinas Teknis adalah instansi yang menangani bidang kehutanan di Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

TATACARA PENGENAAN

Pasal 2

Seluruh potensi kayu dari blok tebangan hutan alam yang dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK dikenakan Dana Reboisasi.

Pasal 3

(1)Pengenaan Dana Reboisasi dengan sistem silvikultur TPTI berdasarkan atas :
1. a.Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon berdiameter 50 cm ke atas di hutan produksi.
2. b.Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon berdiameter 60 cm ke atas di hutan produksi terbatas.
3. c.Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon berdiameter 40 cm ke atas di hutan produksi tipe hutan rawa.
(2)Pengenaan Dana Reboisasi dengan sistem silvikultur THPB berdasarkan usulan LHP untuk pohon berdiameter 10 cm ke atas.
(3)Dalam hal penggunaan sistem silvikultur TPTI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), setiap pemanfaatan limbah penebangan dikenakan Dana Reboisasi untuk pohon berdiameter 10 cm ke atas berdasarkan usulan LHP.
(4)Penebangan hutan alam berdasarkan izin yang sah di luar sistem silvikultur TPTI dan THPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan hutan mangrove dikenakan Dana Reboisasi berdasarkan usulan LHP.
(5)Format...
(5)Format dokumen LHC dan LHP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Teknis

Pasal 4

(1)Setiap pemegang IUPHHK wajib melaporkan LHC kepada Bupati/Walikota penghasil paling lambat bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum penebangan.
(2)Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menugaskan Dinas Teknis melaksanakan checking cruising dengan intensitas 10% (sepuluh persen) berdasarkan LHC yang dilaporkan oleh pemegang IUPHHK paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum penebangan.
(3)Pengesahan LHC oleh Bupati/Walikota paling lambat bulan Juni, 6 (enam) bulan sebelum penebangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang cruising ditetapkan dengan Keputusan Menteri Teknis.

Pasal 5

(1)Setiap pemegang IUPHHK yang melaksanakan tebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) wajib membuat dan mengusulkan LHP kepada Bupati/Walikota penghasil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Setiap pemegang izin lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib membuat dan mengusulkan LHP kepada Bupati/Walikota penghasil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menugaskan Dinas Teknis melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu dari usulan LHP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Pengesahan usulan LHP dilaksanakan oleh pejabat kehutanan yang berwenang.

Pasal 6

(1)Dana Reboisasi yang harus dibayar Wajib Bayar dihitung dengan cara :
1. a.Mengalikan...
2. a.Mengalikan volume kayu yang akan ditebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir a, butir b dan butir c dengan tarif Dana Reboisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. b.Mengalikan volume kayu hasil penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan tarif Dana Reboisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Berdasarkan rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pejabat Dinas Teknis Kebupaten/Kota yang berwenang menerbitkan SPPDR paling lambat bulan Nopember sebelum tahun penebangan.
(3)Berdasarkan usulan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) pejabat Dinas Teknis Kebupaten/Kota yang berwenang menerbitkan SPPDR.
(4)Tarif Dana Reboisasi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
(5)Format dokumen SPPDR ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Teknis.

BAB III

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 7

(1)Berdasarkan SPPDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Wajib Bayar menyetor Dana Reboisasi ke Kas Negara dengan menggunakan SSBP.
(2)Pembayaran Dana Reboisasi berdasarkan LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat dilakukan :
1. a.Pada setiap akhir triwulan untuk triwulan kesatu dan kedua;
2. b.Pada setiap awal triwulan untuk triwulan ketiga dan keempat.
(3)Pembayaran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing tiap triwulan minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Dana Reboisasi.
(4)Pembayaran Dana Reboisasi berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah diterbitkan SPPDR sebelum LHP disahkan petugas kehutanan yang berwenang.
(5)Dana...
(5)Dana Reboisasi yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disetor dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs jual dolar Amerika Serikat yang berlaku di Bank Indonesia pada saat pembayaran dengan biaya transfer/korespondensi dibebankan pada Wajib Bayar.
(6)Format dokumen SSBP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1)Perhitungan Daftar Gabungan Laporan Hasil Penebangan (DGLHP) dari hasil penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibandingkan dengan rekapitulasi LHC pada tahun yang sama dilakukan bulan Januari tahun berikutnya.
(2)Dalam hal DGLHP lebih besar dari rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka terhadap kekurangan Dana Reboisasi Dinas Teknis menerbitkan SPPDR.
(3)Wajib Bayar melunasi kekurangan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah SPPDR diterbitkan.
(4)Dalam hal DGLHP lebih kecil dari rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembayaran lebih Dana Reboisasi tidak diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran.

Pasal 9

(1)Wajib Bayar melaporkan pembayaran Dana Reboisasi kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan melampirkan foto copy SPPDR dan SSBP yang telah dilegalisir oleh Bank/Kantor Pos penerima setoran.
(2)Bupati/Walikota melaporkan realisasi setoran Dana Reboisasi kepada Propinsi daerah penghasil dan instansi Direktorat Jenderal Anggaran di daerah.
(3)Bupati/Walikota daerah penghasil wajib melaporkan rekapitulasi penerimaan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya kepada Menteri Teknis dan Menteri.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 10

(1)Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan:
1. a.40% (empat puluh persen) untuk daerah penghasil.
2. b.60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Pusat.
(2)Bagian daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dialokasikan ke Departemen Teknis dan sisanya dialokasikan ke Rekening Pembangunan Hutan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 3 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 3 Tahun 2018