MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REHABIUTASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS D1 PROVINSI LAMPUNG. -6 BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penye1enggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Oubernur Lampung.
4.BupatijWalikota adalah BupatijWalikota di Provinsi Lampung.
5.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
6.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai danJatau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sarna dengan 2.000 krna.
7.Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan laban yang berada dalam kawasan yang sudah tidak dapat berfungsi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
8.Laban kritis areal pertanian atau areal perkebunan adalah lahan kritis di luar kawasan hutan yang tidak berfungsi lagi sebagai areal budidaya intensif pertanain atau perkebunan yang rehabiltasinya diarahkan pada pemulihan dan pentngkatan kembali pada fungsinya tersebut.
9.Rehabilitasi Hutan dan Laban adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
10.Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa harnparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
11.Degradasi hutan adalah proses penyusutan kualitas tutupan vegetasi hutan.
12.Deforestasi adalah proses perubahan dari keadaan bertutupan vegetasi hutan menjadi tidak berhutan.
13.Rencana Induk Rehabilitasi Hutan dan Laban Kritis (RIRHL) Lampung adalah pedoman bagi serrrua pihak untuk menyusun rencana pelaksanaan lima belas tahunan rehabilitasi kawasan hutan yang telah terdegradasi dan atau yang telah terdeforestasi dan rencana pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis yang memuat arahan Iokasi, prioritas lokasi, luas lahan, pokok-pokok kegiatan dan memuat pula pihak yang bertanggung jawab, yang tertuang dalam dokumen tertulis dan telah mengacu pada semua peraturan perundangan yang berlaku.
14.Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan lahan Kritis (RPHLJ Lampung adalah penjabaran lima tahunan dari RIRHL yang dilakukan di tingkat kabupatenjkota -7 IS. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Laban Kritis (RTnRHL) kabupatenykota adalah penetapan sasaran yang hendak dicapai pada tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran dari RPHL kedalam kegiatan tahunan, yang meliputi kebutuhan biaya, tata waktu dan pelaksananya, yang dilengkapi dengan peta reneana skala detit pelaksanaannya.
16.Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
17.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
18.Lahan Perkebunan Besar adalah tanah negara yang dikelola oleh BUMN /BUMD atau Perusahaan Swasta pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atau yang HGU-nya sudah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses perpanjangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
19.Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan eiri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian A1am dan Taman Bur-u.
20.Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sietem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
21.Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan kayu maupun nirkayu.
22.Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
23.Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai,
24.Sempadan Jalan adalah batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan kiri jalan pacta daerah pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
25.Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan atau lahan timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara.
26.Orang adalah orang perorangan dan atau kelompok dan atau badan hukum.
27.Rehabilitasi kebun adalah upaya pemulihan lahan kritis di areal perkebunan agar kembali produktif sesuai dengan fungsinya sebagai lahan perkebunan.
28.Rehabilitasi lahan pertanian adalah 'upaya pemulihan lahan kritis di areal pertanian agar kembali produktif sesuai fungsi sebagai lahan pertanian.
29.Tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
30.Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah instansi yang menurut Undang- Undang Republilr Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan berkompeten dalam pengelolaan hutan negara baik di hutan Konservasi (KPHK), hutan lindung (KPHL) maupun di hutan produksi (KPHP).