DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014

Nomor: 23
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kerusakan dan degradasi sumber daya hutan dan lahan tersebut, sebagai akibat tekanan perkembangan penduduk dan laju pembangunan, sehingga dapat mengancam keberlanjutan kuaJitas kehidupan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan, lahan dan lingkungan;
c.bahwa untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi hutan dan laban sebagai penyangga sistcm kehidupan dan pengatur tata air, dipandang perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh, untuk melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi hutan dan laban, dan guna mewujudkan kawasan hutan sebesar 30%, atau lebih dari luas dan total seluruh wilayah Lampung, agar dapat rnenjamin kesinambungan pembangunan dan perkembangan peradaban;
d.bahwa untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Lampung; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 'I'ahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 'I'ahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Noruor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); -2
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); -3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kocrdinasi Kegiatan Instansi VertikaI di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16.Peraturan Pemerintah Nemer 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3643);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); -4
24.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tabun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4833); 29.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4858);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rebalitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4947);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098); 32.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217); -5
33.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 27 'I'ahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5825);
35.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung:
36.Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan, Sungai Dacrah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
37.Peraturan Mcnteri Pekerjaan Umurn Nomor 11 A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
40.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333); 41.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342);
42.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
43.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404); Dengan Persetujuan Bcrsama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REHABIUTASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS D1 PROVINSI LAMPUNG. -6 BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penye1enggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Oubernur Lampung.
4.BupatijWalikota adalah BupatijWalikota di Provinsi Lampung.
5.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
6.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai danJatau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sarna dengan 2.000 krna.
7.Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan laban yang berada dalam kawasan yang sudah tidak dapat berfungsi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
8.Laban kritis areal pertanian atau areal perkebunan adalah lahan kritis di luar kawasan hutan yang tidak berfungsi lagi sebagai areal budidaya intensif pertanain atau perkebunan yang rehabiltasinya diarahkan pada pemulihan dan pentngkatan kembali pada fungsinya tersebut.
9.Rehabilitasi Hutan dan Laban adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
10.Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa harnparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
11.Degradasi hutan adalah proses penyusutan kualitas tutupan vegetasi hutan.
12.Deforestasi adalah proses perubahan dari keadaan bertutupan vegetasi hutan menjadi tidak berhutan.
13.Rencana Induk Rehabilitasi Hutan dan Laban Kritis (RIRHL) Lampung adalah pedoman bagi serrrua pihak untuk menyusun rencana pelaksanaan lima belas tahunan rehabilitasi kawasan hutan yang telah terdegradasi dan atau yang telah terdeforestasi dan rencana pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis yang memuat arahan Iokasi, prioritas lokasi, luas lahan, pokok-pokok kegiatan dan memuat pula pihak yang bertanggung jawab, yang tertuang dalam dokumen tertulis dan telah mengacu pada semua peraturan perundangan yang berlaku.
14.Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan lahan Kritis (RPHLJ Lampung adalah penjabaran lima tahunan dari RIRHL yang dilakukan di tingkat kabupatenjkota -7 IS. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Laban Kritis (RTnRHL) kabupatenykota adalah penetapan sasaran yang hendak dicapai pada tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran dari RPHL kedalam kegiatan tahunan, yang meliputi kebutuhan biaya, tata waktu dan pelaksananya, yang dilengkapi dengan peta reneana skala detit pelaksanaannya.
16.Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
17.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
18.Lahan Perkebunan Besar adalah tanah negara yang dikelola oleh BUMN /BUMD atau Perusahaan Swasta pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atau yang HGU-nya sudah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses perpanjangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
19.Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan eiri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian A1am dan Taman Bur-u.
20.Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sietem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
21.Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan kayu maupun nirkayu.
22.Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
23.Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai,
24.Sempadan Jalan adalah batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan kiri jalan pacta daerah pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
25.Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan atau lahan timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara.
26.Orang adalah orang perorangan dan atau kelompok dan atau badan hukum.
27.Rehabilitasi kebun adalah upaya pemulihan lahan kritis di areal perkebunan agar kembali produktif sesuai dengan fungsinya sebagai lahan perkebunan.
28.Rehabilitasi lahan pertanian adalah 'upaya pemulihan lahan kritis di areal pertanian agar kembali produktif sesuai fungsi sebagai lahan pertanian.
29.Tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
30.Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah instansi yang menurut Undang- Undang Republilr Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan berkompeten dalam pengelolaan hutan negara baik di hutan Konservasi (KPHK), hutan lindung (KPHL) maupun di hutan produksi (KPHP). -8

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Rehabilitasi Hutan dan Laban Kritis diselenggarakan berdasarkan asas:

Pasal 3

Tujuan Rehabilitas Hutan dan Laban Kritis adalab:

a.memulihkan dan memelihara kondisi hutan tutupan, laban dan kondisi lingkungan;
b.meningkatkan fungsi kelestarian alam, hutan, lahan dan lingkungan; dan
c.meningkatkan peran serta masyarakat dan kesejahtcraannya.

Pasal 4

Sasaran Rehabilitas Hutan dan Laban Kritis adalab:

a.terwujudnya upaya pemulihan kerusakan fungsi hutan dan laban kritis dan lingkungan;
b.terwujudnya kualitas hutan dan laban sebagai penyangga kehidupan, dan perlindungan tata air DAS;
c.terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan dan pelestarian sumberdaya alamo
a.berlandaskan pada sistern DAS-DAS prioritas yang ada di Provinsi Lampung dan meru.pakan penjabaran dari Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Laban (RKtRHL) yang telab ditetapkan oleh mertteri yang membidangi kehutanan;
b.disusun melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pihak;
c.untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun; -9
d.dengan memadukan berbagai rencana nasional, regional dan sektoral yang relevan dan terkait dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis; dan
e.memuat dan memetakan rencana rehabilitasi hutan dan lahan kritis di areal pertanian, lahan kritis di areal perkebunan besar dan lahan kritis di kawasan kehutanan.

(2)Rencana Induk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RIRHL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menggunakan Peraturan Gubernur.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS

Pasal 6

(1)Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Laban Kritis (RPRHL) Kabupaten/Kota disusun berdasarkan peta tingkat kekritisan hutan dan laban yang te1ah mengacu pada RIRHL serta ditetapkan oleh Bupati/ Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota.
(2)RPRHL sebagaimana yang dimaksud daiam ayat (1), ini paling sedikit memuat kebijakan, strategi, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan, pembiyaan dan tata waktu dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Bupati/Walikota lebih lanjut wajib menyusun Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Laban (RTnRHL) yang merupakan penjabaran dari RPRHL.
(2)RTnHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut hams memuat rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan laban kritis, detiI lokasi, volume kegiatan fisik, kebutuhan biaya, tata waktu, kelembagaan, pembinaan, pemantauan, penyuluhan, dan evaluasinya.

Pasal 8

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis diIaksanakan oleh:

a.Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP) milik provinsi untuk kawasan hutan produksi atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) milik provinsi yang wilayah kerjanya melintas dua ataupun lebih kabupaten/kota.
b.Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHPlmilik kabupaten Zkota untuk kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung (KPHL)milik kabupaten/kota yang wilayah kerjanya hanya dalam satu kabupaten/kota.
c.Dinas yang membidangi kehutanan pada kawasan pelestarian a1am Tahura Wan Abdul Rachman, kawasan sempadan jalan, kawasan sempadan mata air, sempadan sungai, tanah timbul, dan sempadan pantai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.
d.Dinas yang membidangi kehutanan kabupatenjkota untuk kawasan sempadan jalan, kawasan sempadan mata air, sempadan sungai, tanah timbul dan sempadan pantai yang menjadi kewenangan pemerintah kabupatenjkota.
e.Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan pada Hutan Konservasi (Taman NasionaI, eagar Alam dan Suaka Margasatwa), Hutan Lindung dan Hutan Produksi eli Lampung;
f.Pemegang HGU pada laban Perkebunan Besar;
g.BUMN/BUMD pada laban yang dikuasai dan atau dikelola BUMN /BUMD; -10
h.Perusahaan swasta pacta lahan yang dikuasai dan atau dikelola perusahaan swasta;
1. 1.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kcbinamargaan Provinsi dan atau KabupatenjKota pacta lahan sempadan jalan, dikoordinasikan dengan pihak terkait dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sumber daya air Provinsi dan atau KabupatenjKota pada lahan di sekitar sumber air, dikoordinasikan dengan lembaga terkait; J. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertanian untuk lahan kritis di areal budidaya pertanian.
k.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan untuk lahan kritis di areal budidaya perkebunan; I. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup lingkungan hidup pada lahan-lahan kosong yang berfungsi untuk upaya pelestarian lingkungan hidup; dan ID. Masyarakat pemegang hak atas lahan baik seeara mandiri atau bersama lembaga lainnya baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupatenjkota sampai dengan kecamatan dan desajkelurahan pada lahan yang dimiliki masyarakat secara sinergi berdasarkan wilayah prioritas, dikoordinasikan bupatijwalikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupatenjkota.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan lahan Kritis meliputi:
1. a.persiapan, yang meneakup pembuatan rencana teknis rehabilitasi, pembuatan persemaian, pembibitan dan penyiapan lahan untuk kegiatan penanaman;
2. b.pelaksanaan kegiatan, mencakup penanaman dan pelaksanaan konstruksi sipil teknis; dan
3. c.pemeliharaan dan pemantauan, yang mencakup segala kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan menjarnin berfungsinya hasil konstruksi sipil teknis.
(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab dalam hal penyiapan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan hasil rehabilitasi yang telah dieapai.
(3)Penanggung jawab pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di Tingkat Provinsi adalah KPH di level Provinsi, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi, sedangkan di kabupatenjkota adalah KPH level KabupatenjKota, dan Dinas/Kantor yang membidangi kehutanan dan Perkebunan. PasallO
(1)Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan Kritis meliputi perencanaan, pemctaan lokasi, sosialisasi, persiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman tahunan, penyulaman tanaman, penccgahan kerusakan lahanjpenerapan kegiatan sipil teknis serta kegiatan pendukung lainnya.
(2)Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dikoordinasikan oleh Tim yang akan dibentuk oleh Gubemur untuk tingkat provinsi dan oleh bupatij walikota untuk tingkat kabupatenjkota.
(3)Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. -11
(1)Pembinaan tanarnan hutan di1akukan dalam rangka memberikan ruang tumbuh bagi tanarnan untuk mempercepat pertambahan (riap) diameter dan pertambahan (riap) tinggi pohon, guna mendapatkan pertambahan volume pohon atau tegakanyang optimal per satuan waktu tertentu.
(2)Pemeliharaan tanaman lanjutan berupa pembebasan dari tumbuhan pesaing, penjarangan dan atau pemangkasan, sesuai dengan tujuan pemanfaatan hutan dan 1ahan.
(3)Selama jangka waktu pemeliharaan tanaman hutan sampai dengan masa pemanenan hasil hutan kayu, dilarang melakukan tebang habis.
(4)Kecuali pada hutan produksi, tanaman hutan hasil rehabilitasi dilarang untuk ditebang.
(5)Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

(1)Setiap orang berhak mendapat insentif dari pemerintah dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
(2)lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Setiap pihak baik perseorangan atau punbadan usaha yang menguasai dan atau mengelola lahan atau tanah terlantar dan atau lahan perkebunan bcsar yang kritis, berkewajiban melakukan rehabilitasi secara vegetatif dan atau konstruksi sipil teknis.

(1)Pengawasan dan Pengendalian yang didasarkan pada Rencana lnduk Rehabilitasi HUlEn dan Lahan Kritis (RIRHL) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
(2)Pengawasan dan Pengenda1ian yangdidasarkan pada Rencana Pengelolaan HUlEn dan Lahan Kritis (RPHL) dilakukan oleh tim yang dibentuk bupatijwalikota yang bersangkuatan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) me1akukan pengawasan dan pengendalian terhadap pe1aksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sesuai dengan kewenangan dan 1ingkup kerja yang ditetapkan.
(4)Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan oleh istansi selain yang membidangi kehutanan, maka instansi tersebut wajib melaporkan kegiatan ini kepada Gubernur. -12 BABIV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 15 Rehabilitasi Hutan dan Laban Kritis dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat, pengusaha swasta, perguruan tinggi, dan oleh para pihak secara aktif, partisipatif, inovatif secara berkesinambungan.

Pasal 16

Pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan dan laban perkebunan besar dapat dilaksanakan dengan pola kerjasama:

a.inti plasma;
b.kemitraan Setara;
c.bantuan Kredit Permodalan:
d.bantuan Hibah Sarana Usaha;
e.bantuan Teknis; dan,' atau
f.pembinaan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Dasar hukum (44)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 150 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 32 Tahun 1990

Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 63/PRT/1993

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Dasar hukum (44)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999