DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Hiburan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang, Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penetapan dan Tata Cara Pemungutan, Surat Tagihan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) humf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota;
b.bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada humf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu tentang Pajak Hiburan.

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); •4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5399);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor _5161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU dan , BUPATI PULAU TALIABU

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABUTENTANG PAJAK HIBURAN

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama: pajak hiburan dipungut pajak atasjasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

Pasal 3

(1)Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran;
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Tontonan Film;
2. b.Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.Kontek kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.Pameran;
5. e.Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.Permainan bilyar, golf, dan boling;
8. h.Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan termasuk permainan anak;
9. i.Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. j.Pertandingan olahraga;
(3)Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Tontonan film yang sifatnya dokumentasi tentang promosi kebudayaan I daerah atau yang bersifat sosial;
2. b.Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang tidak bertujuan komersil dan/atau tidak menggunakan karcis/atau sejenisnya sebagai pas masuk.

Pasal 4

(1)Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan;
(2)Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. . BAB III DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1)Dasar pengenaan pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya terima oleh penyelenggaraan Hiburan;
(2)Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk potongan harga dan tiket Cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagaimana berikut:

1.Tontonan Film

a.Bioskop Kelas Utama
b.Bioskop Kelas A
c.Bioskop Kelas B i
d.Jasa Tontonan berlangganan
1. 2.Pagelaraan Kesenian
a.Pagelaraan musik dan tari tradisional
b.Pagelaraan musik dan tari modem
c.Pagelaraan Busana muslim
1. 3.Kontes Kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
2. 4.Pameran
3. 5.Diskotik, ; Karaoke, klab malam, dan sejenisnya.
4. 6.Sirkus, akrobat, dan sulap
5. 7.Permainan bilyard
6. 8.Kendaraan bermotor
a.Roda dua
b.Roda empat
1. 9.Permainan Ketangkasan I Ketangkasan Anak, game Dan sejenisnya, 10 Panti pijat, SL. Tradisiona-l Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) Sebesar 15% (Lima Belas Persen) Sebesar 10% (Sepuluh Persen) Sebesar 10% (Sepuluh Persen) Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) Sebesar 10% (Sepuluh Persen) Sebesar 10% (Sepuluh Persen) Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) Sebesar 15% (Lima Belas Persen) Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) Sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) Sebesa-r 1-5% Belas Persen) 11 12
b.Refleksi, mandi uap/spa Pusat kebugaran (fitness center) Pertandingan olahraga:
a.Sepak bola : 1) Gawang besar 2) Gawang sedang 3) Gawang kecil / Futsal •
b.Olahraga lainnya Sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) Sebesar 15% (Lima Belas Persen) Sebesar 10% (Sepuluh Persen) Sebesar 20% (Dua Puluh Persen)

Pasal 7

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerahtempat hiburan diselenggarakan. 4 BABV MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

2) Pajak dikenakan Untuk Masa Pajak 1 (satu) bulan kalender bagi penyelenggara hiburan yang sifatnya rutin/terus menerus;

(3)Untuk hiburan yang sifatnya Insidentil Masa Pajak disesuaikan dengan jangka waitu penyelenggaraan hiburan tersebut.

Pasal 10

Saat pajakterutang adalah pada saat pembayaran atas jasa penyelenggaraan hiburan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015