DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1977

Nomor: 36
Tahun: 1977
Ditetapkan: 29 Desember 1977
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
2.Perdagangan impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Perdagangan ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang atau jasa dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.Perusahaan Nasional adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanam Modal Dalam Negeri.
5.Perusahaan Asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam angka 4 dan yang dimiliki oleh perusahaan dan atau warganegara asing di luar negeri.
6.Perusahaan asing Domestik adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam angka 4 dan yang dimiliki oleh warganegara asing atau orang tidak berkewarganegaraan (stateless) pemegang Surat Keterangan Kependudukan yang berdomisili di Indonesia.
7.Perusahaan …
7.Perusahaan Perdagangan Nasional adalah Perusahaan Nasional yang melakukan kegiatan perdagangan.
8.Perusahaan Perdagangan Asing adalah Perusahaan Asing yang melakukan kegiatan perdagangan.
9.Perusahaan Perdagangan Asing Domestik adalah Perusahaan Asing Domestik yang melakukan kegiatan perdagangan.
10.Perusahaan Nasional Di Bidang Produksi adalah Perusahaan Nasional yang melakukan kegiatan produksi baik dalam rangka maupun di luar Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
11.Perusahaan Asing Di Bidang Produksi adalah Perusahaan Asing yang melakukan kegiatan produksi baik dalam rangka maupun di luar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
12.Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi adalah Perusahaan Asing Domestik yang melakukan kegiatan produksi baik dalam rangka maupun di luar Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
13.Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah Perorangan Warganegara Indonesia atau Perusahaan Perdagangan Nasional atau Perorangan Warga-negara Asing yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
14.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan. BAB 11 … BAB 11 KEBIJAKSANAAN BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 2

(1)Bidang usaha perdagangan diselenggarakan oleh Perorangan Warganegara Indonesia, Perusahaan Perdagangan Nasional, dan Perusahaan Nasional Di Bidang Produksi terbatas pada hasil produksinya sendiri.
(2)Bidang usaha perdagangan tertutup bagi perorangan Warganegara Asing, Perusahaan Perdagangan Asing, Perusahaan Perdagangan Asing Domestik, Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi.
(3)Menteri menetapkan bidang usaha perdagangan tertentu yang terbuka bagi Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi setelah konsultasi dengan Menteri-Menteri yang membina bidang-bidang produksi yang bersangkutan, sepanjang macam kegiatan produksi, permodalan, teknologi, ketrampilan usaha, atau pengelolaan memerlukannya.

Pasal 3

(1)Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi dapat melakukan kegiatan :
1. a.Impor mesin-mesin, suku cadang (spare-parts), bahan/peralatan bangunan, dan bahan baku/bahan penolong guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
2. b.Pembelian mesin-mesin, suku cadang (spare-parts), bahan/peralatan bangunan, dan bahan baku/bahan penolong di dalam negeri guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
3. c.Ekspor ...
4. c.Ekspor hasil produksi sendiri;
5. d.Promosi, penelitian pasar, dan pengawasan penjualan hasil produksi sendiri;
6. e.Penjualan hasil produksi sendiri kepada perusahaan lain yang menggunakan hasil produksi tersebut sebagai barang modal, suku cadang, bahan/peralatan bangunan dan bahan baku/bahan penolong bagi proses produksinya.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan penjualan hasil produksinya sendiri untuk pasaran di dalam negeri dengan ketentuan wajib menunjuk Perusahaan Perdagangan Nasional sebagai penyalur/agen.

Pasal 4

Perusahaan Nasional Di Bidang Produksi dapat melakukan kegiatan

a.Impor mesin-mesin, suku cadang (spare-parts), bahan/peralatan bangunan, dan bahari baku/bahan penolong guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
b.Pembelian mesin-mesin, suku cadang (spare-parts),bahan/peralatan bangunan, dan bahan baku/bahan penolong di dalam negeri guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
c.Ekspor hasil produksi sendiri;
d.Penjualan, promosi, penelitian pasar, dan pengawasan penjualan hasil produksi sendiri untuk pasaran dalam negeri.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki surat Izin Usaha Perdagangan menurut tatacara dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Dalam menetapkan ketentuan-ketentuan izin usaha perdagangan bagi kegiatan perdagangan dari perusahaan yang berada dalam pembinaan Menteri lain, Menteri berkonsultasi dengan Menteri yang bersangkutan.

Pasal 6

Kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan harus sudah berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1977.

BAB III

PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 7

Pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan dapat dilakukan dengan memilih cara sebagai berikut :

1.Bagi Perusahaan Perdagangan Asing dengan :

a.mengalihkan kegiatan usahanya ke bidang industri atau bidang produksi lainnya yang masih terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.mengalihkan ...
b.mengalihkan pemilikan atas perusahaan kepada Perusahaan Perdagangan Nasional atau perorangan Warganegara Indonesia; atau
c.apabila ada induk perusahaannya di luar negeri, menunjuk Perusahaan Perdagangan Nasional sebagai penyalur/agen dan atau membuka Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing; atau
d.membubarkan perusahaan.
1. 2.Bagi Perusahaan Perdagangan Asing Domestik dengan
a.mengalihkan kegiatan usahanya ke bidang industri atau bidang produksi lainnya yang masih terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
b.mengalihkan pemilikan atas perusahaan kepada Perusahaan Perdagangan Nasional atau perorangan Warganegara Indonesia; atau
c.membubarkan perusahaan.
1. 3.Bagi Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi dengan menunjuk Perusahaan Perdagangan Nasional atau Perorangan Warganegara Indonesia sebagai penyalur/agen.

Pasal 8

Terhadap Perusahaan Perdagangan Asing dan Perusahaan Perdagangan Asing Domestik yang tidak melaksanakan pengakhiran kegiatan usaha perdagangannya dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Pemerintah atau instansi yang ditunjuknya dapat melakukan likwidasi terhadap perusahaan bersangkutan.

BAB IV

PENGALIHAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 9

(1)Pengalihan kegiatan usaha Perusahaan Perdagangan Asing dan Perusahaan Perdagangan Asing Domestik ke bidang industri atau bidang produksi lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan fasilitas penanaman modal sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang usaha yang bersangkutan.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang yang bersangkutan.

BAB V

PENGALIHAN PEMILIKAN PERUSAHAAN ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 10

(1)Pengalihan pemilikan perusahaan asing dalam bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan cara menjual atau menghibahkan perusahaan.
(2)Penjualan atau penghibahan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada Warganegara Indonesia kecuali kepada Wanita Warganegara Indonesia yang bersuamikan Warganegara Asing.
(3)Penjualan ...
(3)Penjualan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. a.bagi perusahaan perorangan dengan menggunakan akte jualbeli yang dibuat di hadapan Notaris;
2. b.bagi Firma dan Perseroan Komanditer (C.V.) dengan menggunakan akte pengalihan hak dan kewajiban/akte keluar masuk perseroan yang dibuat di hadapan Notaris;
3. c.bagi Perseroan Terbatas dengan penjualan saham sesuai ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas tersebut.
(4)Penghibahan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dilakukan oleh perusahaan perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (C.V.), dan Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan menggunakan akte yang dibuat di hadapan Notaris.
(5)Pembubaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)dan ayat (2) dilakukan oleh Perusahaan perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (C.V.), dan Perseroan Terbatas dengan cara yang berlaku bagi membubarkan perusahaan dengan menggunakan akte yang dibuat di hadapan Notaris.
(6)Dalam hal tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka penjualan, penghibahan, dan pembubaran perusahaan perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), (4), dan (5) dilakukan di hadapan Camat setempat.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
2.Perdagangan impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Perdagangan ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang atau jasa dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.Perusahaan Nasional adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanam Modal Dalam Negeri.
5.Perusahaan Asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam angka 4 dan yang dimiliki oleh perusahaan dan atau warganegara asing di luar negeri.
6.Perusahaan asing Domestik adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam angka 4 dan yang dimiliki oleh warganegara asing atau orang tidak berkewarganegaraan (stateless) pemegang Surat Keterangan Kependudukan yang berdomisili di Indonesia.
7.Perusahaan …
7.Perusahaan Perdagangan Nasional adalah Perusahaan Nasional yang melakukan kegiatan perdagangan.
8.Perusahaan Perdagangan Asing adalah Perusahaan Asing yang melakukan kegiatan perdagangan.
9.Perusahaan Perdagangan Asing Domestik adalah Perusahaan Asing Domestik yang melakukan kegiatan perdagangan.
10.Perusahaan Nasional Di Bidang Produksi adalah Perusahaan Nasional yang melakukan kegiatan produksi baik dalam rangka maupun di luar Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
11.Perusahaan Asing Di Bidang Produksi adalah Perusahaan Asing yang melakukan kegiatan produksi baik dalam rangka maupun di luar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
12.Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi adalah Perusahaan Asing Domestik yang melakukan kegiatan produksi baik dalam rangka maupun di luar Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
13.Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah Perorangan Warganegara Indonesia atau Perusahaan Perdagangan Nasional atau Perorangan Warga-negara Asing yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
14.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan. BAB 11 … BAB 11 KEBIJAKSANAAN BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 2

(1)Bidang usaha perdagangan diselenggarakan oleh Perorangan Warganegara Indonesia, Perusahaan Perdagangan Nasional, dan Perusahaan Nasional Di Bidang Produksi terbatas pada hasil produksinya sendiri.
(2)Bidang usaha perdagangan tertutup bagi perorangan Warganegara Asing, Perusahaan Perdagangan Asing, Perusahaan Perdagangan Asing Domestik, Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi.
(3)Menteri menetapkan bidang usaha perdagangan tertentu yang terbuka bagi Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi setelah konsultasi dengan Menteri-Menteri yang membina bidang-bidang produksi yang bersangkutan, sepanjang macam kegiatan produksi, permodalan, teknologi, ketrampilan usaha, atau pengelolaan memerlukannya.

Pasal 3

(1)Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi dapat melakukan kegiatan :
1. a.Impor mesin-mesin, suku cadang (spare-parts), bahan/peralatan bangunan, dan bahan baku/bahan penolong guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
2. b.Pembelian mesin-mesin, suku cadang (spare-parts), bahan/peralatan bangunan, dan bahan baku/bahan penolong di dalam negeri guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
3. c.Ekspor ...
4. c.Ekspor hasil produksi sendiri;
5. d.Promosi, penelitian pasar, dan pengawasan penjualan hasil produksi sendiri;
6. e.Penjualan hasil produksi sendiri kepada perusahaan lain yang menggunakan hasil produksi tersebut sebagai barang modal, suku cadang, bahan/peralatan bangunan dan bahan baku/bahan penolong bagi proses produksinya.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan penjualan hasil produksinya sendiri untuk pasaran di dalam negeri dengan ketentuan wajib menunjuk Perusahaan Perdagangan Nasional sebagai penyalur/agen.

Pasal 4

Perusahaan Nasional Di Bidang Produksi dapat melakukan kegiatan

a.Impor mesin-mesin, suku cadang (spare-parts), bahan/peralatan bangunan, dan bahari baku/bahan penolong guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
b.Pembelian mesin-mesin, suku cadang (spare-parts),bahan/peralatan bangunan, dan bahan baku/bahan penolong di dalam negeri guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
c.Ekspor hasil produksi sendiri;
d.Penjualan, promosi, penelitian pasar, dan pengawasan penjualan hasil produksi sendiri untuk pasaran dalam negeri.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki surat Izin Usaha Perdagangan menurut tatacara dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Dalam menetapkan ketentuan-ketentuan izin usaha perdagangan bagi kegiatan perdagangan dari perusahaan yang berada dalam pembinaan Menteri lain, Menteri berkonsultasi dengan Menteri yang bersangkutan.

Pasal 6

Kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan harus sudah berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1977.

BAB III

PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 7

Pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan dapat dilakukan dengan memilih cara sebagai berikut :

1.Bagi Perusahaan Perdagangan Asing dengan :

a.mengalihkan kegiatan usahanya ke bidang industri atau bidang produksi lainnya yang masih terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.mengalihkan ...
b.mengalihkan pemilikan atas perusahaan kepada Perusahaan Perdagangan Nasional atau perorangan Warganegara Indonesia; atau
c.apabila ada induk perusahaannya di luar negeri, menunjuk Perusahaan Perdagangan Nasional sebagai penyalur/agen dan atau membuka Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing; atau
d.membubarkan perusahaan.
1. 2.Bagi Perusahaan Perdagangan Asing Domestik dengan
a.mengalihkan kegiatan usahanya ke bidang industri atau bidang produksi lainnya yang masih terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
b.mengalihkan pemilikan atas perusahaan kepada Perusahaan Perdagangan Nasional atau perorangan Warganegara Indonesia; atau
c.membubarkan perusahaan.
1. 3.Bagi Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi dengan menunjuk Perusahaan Perdagangan Nasional atau Perorangan Warganegara Indonesia sebagai penyalur/agen.

Pasal 8

BAB IV

PENGALIHAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 9

(1)Pengalihan kegiatan usaha Perusahaan Perdagangan Asing dan Perusahaan Perdagangan Asing Domestik ke bidang industri atau bidang produksi lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan fasilitas penanaman modal sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang usaha yang bersangkutan.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang yang bersangkutan.

BAB V

PENGALIHAN PEMILIKAN PERUSAHAAN ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 10

(1)Pengalihan pemilikan perusahaan asing dalam bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan cara menjual atau menghibahkan perusahaan.
(2)Penjualan atau penghibahan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada Warganegara Indonesia kecuali kepada Wanita Warganegara Indonesia yang bersuamikan Warganegara Asing.
(3)Penjualan ...
(3)Penjualan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. a.bagi perusahaan perorangan dengan menggunakan akte jualbeli yang dibuat di hadapan Notaris;
2. b.bagi Firma dan Perseroan Komanditer (C.V.) dengan menggunakan akte pengalihan hak dan kewajiban/akte keluar masuk perseroan yang dibuat di hadapan Notaris;
3. c.bagi Perseroan Terbatas dengan penjualan saham sesuai ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas tersebut.
(4)Penghibahan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dilakukan oleh perusahaan perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (C.V.), dan Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan menggunakan akte yang dibuat di hadapan Notaris.
(5)Pembubaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)dan ayat (2) dilakukan oleh Perusahaan perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (C.V.), dan Perseroan Terbatas dengan cara yang berlaku bagi membubarkan perusahaan dengan menggunakan akte yang dibuat di hadapan Notaris.
(6)Dalam hal tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka penjualan, penghibahan, dan pembubaran perusahaan perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), (4), dan (5) dilakukan di hadapan Camat setempat.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1997

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1997

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2014