Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
4.Walikota adalah Walikota Bekasi.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok antara lain menangani kewenangan di bidang perdagangan.
5
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani kewenangan di bidang perdagangan.
7.Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Bekasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
8a. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut. 8b. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 8c. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian. 8d. Perusahaan Perorangan adalah Perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
9.Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10.Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mempunyai kewenangan di bidang pendaftaran perusahaan.
11.Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan/atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
6
12.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pengusaha dalam tertib berusaha dan untuk tujuan lainnya.
13.Penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perdagangan.
13a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut PPNS-WDP adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di lingkungan KPP, yang diangkat dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana dibidang wajib daftar perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
14.Tanda Daftar Perusahaan untuk selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: