DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyisipan pada angka 8a, angka 8b, angka 8c dan angka 8d, angka 13a pada Pasal 1, perubahan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, penyisipan BAB IX A dan penambahan Pasal 21A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
12.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).
13.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri E); 4
14.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dan Perizinan Di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8 Seri E), diubah sebagai berikut:

1.Di antara angka 8 dan angka 9 dalam Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka, yaitu angka 8a, angka 8b, angka 8c dan angka 8d, dan diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 13a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
4.Walikota adalah Walikota Bekasi.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok antara lain menangani kewenangan di bidang perdagangan. 5
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani kewenangan di bidang perdagangan.
7.Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Bekasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. 8a. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut. 8b. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 8c. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian. 8d. Perusahaan Perorangan adalah Perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
9.Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10.Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mempunyai kewenangan di bidang pendaftaran perusahaan.
11.Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan/atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan. 6
12.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pengusaha dalam tertib berusaha dan untuk tujuan lainnya.
13.Penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perdagangan. 13a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut PPNS-WDP adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di lingkungan KPP, yang diangkat dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana dibidang wajib daftar perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
14.Tanda Daftar Perusahaan untuk selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
(2)SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
1. a.SIUP Kecil;
2. b.SIUP Menengah;
3. c.SIUP Besar.
(3)Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.
(4)Syarat-syarat dan tata cara mendapatkan izin diatur dengan Peraturan Walikota. 7

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan (Netto) lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Kecil.
(2)Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Menengah.
(3)Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih dengan modal di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Besar.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap:
1. a.Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor pedagangan;
2. b.Kantor Cabang atau kantor perwakilan;
3. c.Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
  1. 1.usaha perseorangan atau persekutuan;
  2. 2.kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
  3. 3.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2)Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan. 8

5.Di antara BAB IX dan X disisipkan 1 (satu) Bab yaitu BAB IX A dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IXA KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 A Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 13 Pebruari 2014 WALIKOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 13 Pebruari 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap /Cap RAYENDRA SUKARMADJI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI E

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1996

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1996

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013