DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1991

Nomor: 37
Tahun: 1991
Ditetapkan: 15 Juni 1991
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989, maka dipandang perlu mengatur perlindungan dan pengamanan Penyelenggaraan telekomunikasi dengan Peraturan Pemerintah, Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3439);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perlindungan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk melindungi jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomukasi;
2.Pengamanan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk mengamankan jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi;
3.Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
4.Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
5.Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi,
6.Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
7.Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
8.Gangguan telekomunikasi adalah setiap gangguan terhadap alat, perangkat, jaringan telekomunikasi dan/atau sarana penunjang telekomunikasi sehingga menyebabkan tidak berfungsinya atau tidak lancarnya atau terputusnya penyelenggaraan telekomunikasi,
9.Penyelenggara telekomunikasi adalah badan penyelenggara dan badan lain yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus dan penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara; 10.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan atas jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi dari setiap perbuatan atau keadaan alam yang dapat menimbulkan gangguan, kerusakan atau tidak berfungsinya jaringan telekomunikasi dan/atau sarana penunjang telekomunikasi atau karena tindakan lain dengan cara menguasai yang bertentangan dengan hukum.

Pasal 3

Perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi bertujuan untuk :

a.menjaga kesinambungan penyelenggaraan telekomunikasi;
b.memperlancar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan telekomunikasi.
c.mencegah terjadinya gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

BAB III

JENIS DAN SUMBER GANGGUAN

Pasal 4

Jenis gangguan telekomukasi dapat berupa:

a.gangguan fisik yaitu gangguan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan secara fisik pada alat, perangkat atau jaringan telekomunikasi atau sarana penunjang telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi;
b.gangguan elektromagnetik yaitu gangguan yang menyebabkan kerusakan secara elektromagnetik pada alat, perangkat atau jaringan telekomunikasi atau sarana penunjang telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi,
c.gangguan alam yaitu gangguan yang mengakibatkan kerusakan secara fisik dan/atau kerusakan secara elektromagnetik yang disebabkan oleh keadaan alam atau force majeure.

Pasal 5

Sumber gangguan telekomunikasi dapat berasal dari:

a.perbuatan manusia;
b.keadaan alam atau force majeure.

Pasal 6

(1)Perbuatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa :
1. a.tindakan fisik antara lain: 1) pengrusakan terhadap jaringan telekomunikasi; 2) pemasangan alat perangkat telekomunikasi tambahan; 3) pengrusakan jaringan telekomunikasi karena galian atau pembangunan gedung yang menghalangi jalur bebas (koridor) transmisi radio; 4) pemasangan alat perangkat untuk keperluan apapun pada jaringan telekomunikasi.
2. b.tindakan non fisik antara lain: 1) pemancaran frekuensi radio yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; 2) penggunaan alokasi frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
(2)Gangguan telekomunikasi yang bersumber dari keadaan alam atau force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain berupa gempa bumi, petir, hujan lebat, benda angkasa, arus laut, panas matahari, huru hara, kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

Pasal 7

(1)Penggunaan spektrum frekuensi radio dan penetapan alokasi frekuensi radio ditetapkan berdasarkan prinsip tidak saling mengganggu dan sesuai peruntukannya.
(2)Peruntukan frekuensi radio diatur sebagai berikut :
1. a.alokasi jalur frekuensi berdasarkan wilayah geografis;
2. b.penjatahan jalur frekuensi berdasarkan jenis dinas;
3. c.penunjukan frekuensi untuk pemakaian tertentu.

Pasal 8

(1)Pemerintah mengawasi peruntukan frekuensi radio dan penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya.
(2)Tata cara pengawasan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Pemerintah mengamankan jaringan telekomunikasi yang dapat berupa kabel laut, kabel tanah, kabel udara, transmisi satelit, transmisi terestrial, dan mengadakan langkah terpadu untuk mencegah terjadinya gangguan atas jaringan telekomunikasi tersebut.
(2)Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri melalui koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidangnya masing-masing.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989, maka dipandang perlu mengatur perlindungan dan pengamanan Penyelenggaraan telekomunikasi dengan Peraturan Pemerintah, Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3439);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perlindungan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk melindungi jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomukasi;
2.Pengamanan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk mengamankan jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi;
3.Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
4.Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
5.Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi,
6.Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
7.Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
8.Gangguan telekomunikasi adalah setiap gangguan terhadap alat, perangkat, jaringan telekomunikasi dan/atau sarana penunjang telekomunikasi sehingga menyebabkan tidak berfungsinya atau tidak lancarnya atau terputusnya penyelenggaraan telekomunikasi,
9.Penyelenggara telekomunikasi adalah badan penyelenggara dan badan lain yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus dan penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara; 10.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi bertujuan untuk :

a.menjaga kesinambungan penyelenggaraan telekomunikasi;
b.memperlancar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan telekomunikasi.
c.mencegah terjadinya gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

BAB III

JENIS DAN SUMBER GANGGUAN

Pasal 4

Jenis gangguan telekomukasi dapat berupa:

a.gangguan fisik yaitu gangguan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan secara fisik pada alat, perangkat atau jaringan telekomunikasi atau sarana penunjang telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi;
b.gangguan elektromagnetik yaitu gangguan yang menyebabkan kerusakan secara elektromagnetik pada alat, perangkat atau jaringan telekomunikasi atau sarana penunjang telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi,
c.gangguan alam yaitu gangguan yang mengakibatkan kerusakan secara fisik dan/atau kerusakan secara elektromagnetik yang disebabkan oleh keadaan alam atau force majeure.

Pasal 5

Sumber gangguan telekomunikasi dapat berasal dari:

a.perbuatan manusia;
b.keadaan alam atau force majeure.

Pasal 6

(1)Perbuatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa :
1. a.tindakan fisik antara lain: 1) pengrusakan terhadap jaringan telekomunikasi; 2) pemasangan alat perangkat telekomunikasi tambahan; 3) pengrusakan jaringan telekomunikasi karena galian atau pembangunan gedung yang menghalangi jalur bebas (koridor) transmisi radio; 4) pemasangan alat perangkat untuk keperluan apapun pada jaringan telekomunikasi.
2. b.tindakan non fisik antara lain: 1) pemancaran frekuensi radio yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; 2) penggunaan alokasi frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
(2)Gangguan telekomunikasi yang bersumber dari keadaan alam atau force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain berupa gempa bumi, petir, hujan lebat, benda angkasa, arus laut, panas matahari, huru hara, kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN TATA CARA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

Pasal 7

(1)Penggunaan spektrum frekuensi radio dan penetapan alokasi frekuensi radio ditetapkan berdasarkan prinsip tidak saling mengganggu dan sesuai peruntukannya.
(2)Peruntukan frekuensi radio diatur sebagai berikut :
1. a.alokasi jalur frekuensi berdasarkan wilayah geografis;
2. b.penjatahan jalur frekuensi berdasarkan jenis dinas;
3. c.penunjukan frekuensi untuk pemakaian tertentu.

Pasal 8

(1)Pemerintah mengawasi peruntukan frekuensi radio dan penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya.
(2)Tata cara pengawasan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Pemerintah mengamankan jaringan telekomunikasi yang dapat berupa kabel laut, kabel tanah, kabel udara, transmisi satelit, transmisi terestrial, dan mengadakan langkah terpadu untuk mencegah terjadinya gangguan atas jaringan telekomunikasi tersebut.
(2)Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri melalui koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidangnya masing-masing.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1989

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1989