DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1992

Nomor: 39
Tahun: 1992
Ditetapkan: 17 Juli 1992
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);.
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 2

Peranserta masyarakat berfungsi ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional.

Pasal 3

Peranserta masyarakat bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 4

Peranserta masyarakat dapat berbentuk:

1.pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;
2.pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
3.pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan;
4.pengadaan dan/atau penyclenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
5.pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
6.pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
7.pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
8.pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
9.pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional; 10.pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan; 11.pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan 12.keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh Pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

Pasal 5

(1)Peranserta masyarakat dapat bersifat wajib atau sukarela.
(2)Pelaksanaan peranserta masyarakat yang bersifat wajib diatur oleh Menteri dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan.

BAB IV

PELAKU PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Peranserta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau badan yang bukan bagian dari Pemerintah.

BAB V

SYARAT PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 7

Peranserta masyarakat hanya dapat diselenggarakan apabila tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan kepentingan nasional.

BAB VI

UPAYA PENINGKATAN PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Pemerintah menyeberluaskan informal dan pengertian berkenaan dengan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperanserta dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
(2)Pemerintah dan masyarakat menciptakan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional.

Pasal 9

(1)Menteri atau Menteri lain mengatur penggunaan dana yang berasal dari peranserta masyarakat yang bersifat sukarela dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan.
(2)Dalam penggunaan anggaran, Pemerintah memperhatikan dan memperhitungkan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 10

Dalam rangka memperlancar peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan nasional, pelaku peranserta masyarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengadakan forum konsultasi, kerjasama, dan koordinasi antar penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Pengawasan terhadap pelaksanaan peranserta masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Menteri.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bimbingan, pembinaan, dorongan, pengayoman, peningkatan mutu, dan pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 12

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur peranserta masyarakat yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);.
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 2

Peranserta masyarakat berfungsi ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional.

Pasal 3

Peranserta masyarakat bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 4

Peranserta masyarakat dapat berbentuk:

1.pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;
2.pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
3.pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan;
4.pengadaan dan/atau penyclenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
5.pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
6.pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
7.pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
8.pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
9.pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional; 10.pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan; 11.pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan 12.keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh Pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

Pasal 5

(1)Peranserta masyarakat dapat bersifat wajib atau sukarela.
(2)Pelaksanaan peranserta masyarakat yang bersifat wajib diatur oleh Menteri dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan.

BAB IV

PELAKU PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Peranserta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau badan yang bukan bagian dari Pemerintah.

BAB V

SYARAT PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 7

BAB VI

UPAYA PENINGKATAN PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Pemerintah menyeberluaskan informal dan pengertian berkenaan dengan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperanserta dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
(2)Pemerintah dan masyarakat menciptakan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional.

Pasal 9

(1)Menteri atau Menteri lain mengatur penggunaan dana yang berasal dari peranserta masyarakat yang bersifat sukarela dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan.
(2)Dalam penggunaan anggaran, Pemerintah memperhatikan dan memperhitungkan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 10

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Pengawasan terhadap pelaksanaan peranserta masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Menteri.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bimbingan, pembinaan, dorongan, pengayoman, peningkatan mutu, dan pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 3 Tahun 2015