DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Madrasah DiniyahTakmiliyah dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsiuntuk : a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran agama Islam; Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan ajaran agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga mu slim/ muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan ajaran agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga mu slim/ muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam yang paling sedikit meliputi : a. Al-Qur'an; b. Al-Hadits; c. Aqidah; d. Akhlak; e. Fiqih; f. Sejarah Kebudayaan Islam; g. Bahasa Arab; h. Praktek Ibadah; dan i. mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-rnasing;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan pendidikan keagamaan Islam yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana, dan terkoordinir, sehingga Madrasah Diniyah Takmiliyah mengbasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 ) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3412);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Nomor 4496), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 4
15.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Dae rah Ka bupaten Situ bondo Tahun 2013 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
5.Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
6.Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Seksi PD Pontren adalah seksi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo yang menangani Pendidikan Keagamaan, antara lain Madrasah Diniyah Takmiliyah.
7.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. 5
9.Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
10.Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
11.Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah yang beragama Islam.
12.Pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
13.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 1s1 dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15.Hasil Belajar adalah data kemampuan peserta didik, baik secara kuantitatif atau kualitatif, secara terinci dalam buku laporan pendidikan.
16.Nilai akhir adalah nilai pendidikan peserta didik, yang dicantumkan pada syahadah/ijasah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan.
17.Swadaya Masyarakat adalah bantuan material dari masyarakat untuk terlaksananya proses pendidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.
18.Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/ a tau pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau yang lainnya kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.
19.Verifikasi adalah pendataan pendidik berkaitan dengan individu dan kelembagaan.
20.Validasi adalah data pendidik yang sudah diverifikasi dan dicocokan keabsahannya.
21.Dana stimulasi adalah bantuan berupa materiil dari Pemerintah Daerah atau yang lainnya guna mendorong terlaksananya proses pembelajaran pada Madrasah Diniyah Takmiliyah. 6
22.Nomor Statistik Madrasah Diniyah Takmiliyah, yang selajutnya disebut NSDT adalah kode nomor daftar urut pendaftaran yang tercantum dalam Piagam yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama. BABII ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2 Madrasah DiniyahTakmiliyah dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasa.r Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsiuntuk :

a.memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan
b.memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran agama Islam.

Pasal 4

Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan ajaran agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga mu slim/ muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. BAB 111 JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan secara berjenjang.
(2)Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (!) terdiri atas jenjang :
1. a.ula; dan
2. b.wustha.
(3)Jenjang ula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diikuti oleh peserta didik Ml/SD atau yang sederajat. 7
(4)Jenjang wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diikuti oleh perserta didik MTs/SMP atau yang sederajat.

Pasal 6

(1)Madrasah Diniyah Takmiliyah jenjang ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun.
(2)Madrasah Diniyah Takmiliyah jenjang wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV

PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 7

(I) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh masyarakat.

(2)Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.
(3)Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat diselenggarakan oleh pondok pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
(4)Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat diselenggarakan dapat dilaksanakan pada pagi, sore, atau malam hari.
(5)Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dapat diselenggarakan di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.
(6)Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (!), ayat (2), ayat
(3), ayat (4) dan ayat (5), mengikuti pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan Kementerian Agama. 8 Pasal 8 Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Pasal 9

( 1) Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) wajib memiliki Izin Operasional.

(2)lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diterbitkan oleh Kepala Kantor.
(3)Persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu kepada pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan Kementerian Agama. Baglan Ketiga Kurlkulum

Pasal 10

(!) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibuat oleh penyelenggara dengan bimbingan Kankemenag dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

( 1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam yang paling sedikit meliputi :

a.Al-Qur'an;
b.Al-Hadits;
c.Aqidah;
d.Akhlak;
e.Fiqih;
f.Sejarah Kebudayaan Islam;
g.Bahasa Arab; 9
h.Praktek Ibadah; dan
i.mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

(2)Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berpedoman pada kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013