Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1977
- Nomor
- 4
- Tahun
- 1977
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA GUNTAI (ABSENTEE) BAGI PARA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI.
…
Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dalam Peraturan Pemerintah ini adalah mereka yang digolongkan sebagai pegawai negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
pejabat yang berwenang, maka orang tersebut tetap berhak untuk terus menggarapnya dalam hubungan perjanjian bagi hasil dengan pemiliknya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2), hubungan perjanjian tersebut berlangsung sampai tanaman yang sekarang ada selesai dipanen.
(1), maka hal tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Kecamatan yang bersangkutan.
Para pensiunan pegawai negeri yang tanahnya telah dibagi-bagikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee), diberi prioritas utama untuk memperoleh ganti kerugian dari Pemerintah.
Seorang pegawai negeri dalam waktu 2 (dua) tahun menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian secara guntai (absentee) seluas sampai 2/5 (dua perlima) dari batas maksimum penguasaan tanah untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1977 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1977 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, SH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1977 NOMOR 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1977 TENTANG PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA GUNTAI (ABSENTEE) BAGI PARA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI PENJELASAN UMUM
Barang siapa pada waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tersebut memiliki tanah pertanian secara guntai atau sesudah adanya larangan itu menerima warisan tanah pertanian yang letaknya diluar Kecamatan tempat tinggalnya didalam waktu yang ditentukan wajib berpindah ke Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan ataupun memindahkan pemilikan tanah tersebut kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah itu. Peraturan tersebut menentukan, bahwa seorang pemilik tanah pertanian yang berpindah ke Kecamatan lain, didalam waktu yang ditentukan wajib memindahkan pemilikan tanahnya itu kepada orang lain yang boleh memilikinya. Pembelian dan perbuatan-perbuatan lainnya yang mengakibatkan pemilikan tanah pertanian secara guntai dilarang. Tanah-tanah guntai yang pemiliknya tidak memenuhi kewajiban tersebut diatas diambil oleh Pemerintah untuk kemudian dibagi-bagikan kepada petani-petani yang memenuhi syarat, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280). Kepada bekas pemiliknya diberikan ganti kerugian.
Tetapi pemilikan tanah pertanian secara guntai yang masih diperbolehkan itu terbatas sampai 2/5 (dua perlima) dari luas maksimum untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 55 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174). Kalau maksimum untuk Daerah itu 5 (lima) ha, maka mereka hanya boleh memiliki tanah secara guntai sampai 2 (dua) ha. Pengecualian tersebut berlaku juga bagi isteri dan atau anak-anak yang masih menjadi tanggungannya. Pembelian dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang mengakibatkan pemilikan tanah pertanian secara guntai tetap dilarang, juga bagi para pegawai negeri.
Dalam … Dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan dispensasi kepada karyawan atau pensiunan karyawan dimaksud yang sudah terlanjur dan dibenarkan menguasai tanah secara absentee. Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diingini, dalam Peraturan Pemerintah ini dispensasi terhadap pengecualian pemilikan tanah pertanian secara absentee bagi karyawan atau pensiunan karyawan itu dibatasi pada pemilikan pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tersebut.Kiranya adalah wajar jika para janda yang ditinggalkan oleh suami yang meninggal dunia diperbolehkan juga untuk melanjutkan pemilikan tanah pertanian peninggalan suaminya secara guntai.
Tetapi para pensiunan pegawai negeri bekas pemiliknya diberi prioritas utama untuk memperoleh ganti kerugian dari Pemerintah. Bilamana mungkin ganti rugi tersebut dapat dilaksanakan secara langsung antara penerima redistribusi tanah dengan ex pemilik guntai. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Dengan adanya penjelasan tersebut diatas kiranya pasal-pasal Peraturan Pemerintah ini sudah cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3094
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)