DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Nomor: 8
Tahun: 1974
Ditetapkan: 6 November 1974
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang demikian itu diperlukan adanya suatu Undang-undang yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja;
c.bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan itu, dianggap tidak sesuai lagi, maka oleh sebab itu perlu diganti. Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan …
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutip yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan kepaniteraan Pengadilan;
d.Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri;
e.Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1)Pegawai Negeri terdiri dari :
1. a.Pegawai Negeri Sipil, dan
2. b.Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia..
(2)Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
1. a.Pegawai Negeri Sipil Pusat;
2. b.Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
3. c.Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

Pasal 5

Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.

Pasal 6

(1)Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan.
(2)Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pajabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang.

Pasal 7

Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya.

Pasal 8

Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.

Pasal 9

…

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1961

Peraturan turunan (176)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 44 Tahun 1983

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 35 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1996

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 64 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1983

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1995

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1995

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1983

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1985

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1995

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 77 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1983

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2013