Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1973
- Nomor
- 41
- Tahun
- 1973
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Koba Tin" diberikan pembebasan pajak dalam bentuk "tax holiday", sehingga sebagai pengimbangan terhadap faktor- faktor tersebut diatas, perlu dipertimbangkan pemberian keringanan perpajakan dalam bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2942);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA "P.T. KOBA TIN".
Kepada "P.T. Koba Tin" dikenakan pajak perseroan dengan tarip sebagai berikut: Kelompok … Kelompok bahan galian Tarip pajak perseroan ================================================ Tahun ke Tahun ke 1 - 10 11 - 30 ================================================ Tembaga, Timbal, Seng, Besi Titan, Mangaan, Air Raksa, 35% 42.0% Molibdinum,Antimon, Asbes, Chromit, Jodium,Aspal-alam, Intan, Belerang, Kaolin, Jarosit. ================================================ Nikkel, Kobalt, Bauksit. 37.5% 45.0% ================================================ Timah 40.0% 48.0% ================================================
Disamping kelonggaran-kelonggaran perpajakan tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, kepada "P.T. Koba Tin" diberikan: (1). Suatu tambahan kelonggaran perpajakan berupa "investment tax credit" sebesar 8% (delapan perseratus) dari jumlah investasi dengan ketentuan bahwa:
(2). Kelonggaran-kelonggaran lain yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan didalam Kontrak-Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan "P.T. Koba Tin", mengenai pengembangan pertambangan timah didaerah Koba di pulau Bangka, sebagaimana yang telah ditanda-tangani di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1971.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1973 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1973 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG
Membuka PDF…