DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1967

Nomor: 11
Tahun: 1967
Ditetapkan: 2 Desember 1967
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubungan dengan itu, dengan tetap berpegang pada Undang- undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119) serta menggantinya dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam rangka memperkembangkan usaha-usaha pertambangan Indonesia di masa sekarang dan di kemudian hari; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXI/MPRS/1966.
3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
4.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIII/MPRS/1967;
5.Keputusan…
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Menetapkan

Memutuskan : I. Mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119). II. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penguasaan bahan galian Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Pasal 2…

Pasal 2

Istilah-istilah

a.bahan galian: unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
b.hak tanah: hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
c.penyelidikan umum: penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
d.eksplorasi: segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/saksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
e.eksploitasi: usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
f.pengolahan dan pemurnian: pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur- unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
g.pengangkutan: segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
h.penjualan: segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
i.kuasa pertambangan: wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
j.Menteri:...
j.Menteri: Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan.
k.Wilayah hukum pertambangan Indonesia: seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia;
l.Perusahaan Negara:
a.Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam Undang- undang tentang Perusahaan Negara yang berlaku;
b.Badan hukum yang seluruh modalnya berasal dari Negara;
m.Perusahaan Daerah: Perusahaan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Daerah yang berlaku;
n.Pertambangan Rakyat; yang dimaksud dengan Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN PELAKSANAAN PENGUSAHAAN BAHAN GALIAN

Pasal 3

(1)Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan:
1. a.golongan bahan galian strategis;
2. b.golongan bahan galian vital;
3. c.golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.
(2)Penunjukan...
(2)Penunjukan sesuatu bahan galian ke dalam sesuatu golongan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri;
(2)Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.
(3)Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah khususnya dan Negara umumnya Menteri dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tertentu dari antara bahan-bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.

BAB III

BENTUK DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pasal 5

Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh :

a.Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
b.Perusahaan Negara;
c.Perusahaan Daerah;
d.Perusahaan…
d.Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah.
e.Koperasi;
f.Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);
g.Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);
h.Pertambangan Rakyat.

Pasal 6

Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh :

a.Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
b.Perusahaan Negara.

Pasal 7

Bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat pula diusahakan oleh pihak swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), apabila menurut pendapat Menteri, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari segi ekonomi dan perkembangan pertambangan, lebih menguntungkan bagi Negara apabila diusahakan oleh pihak swasta. Pasal 8…

Pasal 8

Apabila jumlah endapan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a sedemikian kecilnya sehingga menurut pendapat Menteri akan lebih menguntungkan jika diusahakan secara sederhana atau kecil- kecilan, maka endapan bahan galian itu dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat sebagai dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 9

(1)Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh :
1. a.Negara atau Daerah.
2. b.Badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat- syarat yang dimaksud dalam pasal 12 (1).
(2)Usaha pertambangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dapat dilaksanakan oleh :
1. a.Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
2. b.Perusahaan Negara;
3. c.Perusahaan Daerah;
4. d.Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu pihak dengan Daerah Tingkat I dan/atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain;
5. c.Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara dan/atau Daerah/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan Badan dan/atau Perseorangan Swasta di pihak lain.
(3)Perusahaan...
(3)Perusahaan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf e pasal ini harus berbentuk Badan hukum dengan ketentuan bahwa Badan dan/atau Perseorangan Swasta yang ikut dalam perusahaan itu harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubungan dengan itu, dengan tetap berpegang pada Undang- undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119) serta menggantinya dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam rangka memperkembangkan usaha-usaha pertambangan Indonesia di masa sekarang dan di kemudian hari; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXI/MPRS/1966.
3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
4.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIII/MPRS/1967;
5.Keputusan…
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Menetapkan

Memutuskan : I. Mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119). II. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Istilah-istilah

a.bahan galian: unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
b.hak tanah: hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
c.penyelidikan umum: penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
d.eksplorasi: segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/saksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
e.eksploitasi: usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
f.pengolahan dan pemurnian: pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur- unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
g.pengangkutan: segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
h.penjualan: segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
i.kuasa pertambangan: wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
j.Menteri:...
j.Menteri: Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan.
k.Wilayah hukum pertambangan Indonesia: seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia;
l.Perusahaan Negara:
a.Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam Undang- undang tentang Perusahaan Negara yang berlaku;
b.Badan hukum yang seluruh modalnya berasal dari Negara;
m.Perusahaan Daerah: Perusahaan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Daerah yang berlaku;
n.Pertambangan Rakyat; yang dimaksud dengan Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN PELAKSANAAN PENGUSAHAAN BAHAN GALIAN

Pasal 3

(1)Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan:
1. a.golongan bahan galian strategis;
2. b.golongan bahan galian vital;
3. c.golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.
(2)Penunjukan...
(2)Penunjukan sesuatu bahan galian ke dalam sesuatu golongan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri;
(2)Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.
(3)Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah khususnya dan Negara umumnya Menteri dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tertentu dari antara bahan-bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.

BAB III

BENTUK DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pasal 5

Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh :

a.Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
b.Perusahaan Negara;
c.Perusahaan Daerah;
d.Perusahaan…
d.Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah.
e.Koperasi;
f.Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);
g.Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);
h.Pertambangan Rakyat.

Pasal 6

Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh :

a.Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
b.Perusahaan Negara.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1)Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh :
1. a.Negara atau Daerah.
2. b.Badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat- syarat yang dimaksud dalam pasal 12 (1).
(2)Usaha pertambangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dapat dilaksanakan oleh :
1. a.Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
2. b.Perusahaan Negara;
3. c.Perusahaan Daerah;
4. d.Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu pihak dengan Daerah Tingkat I dan/atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain;
5. c.Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara dan/atau Daerah/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan Badan dan/atau Perseorangan Swasta di pihak lain.
(3)Perusahaan...
(3)Perusahaan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf e pasal ini harus berbentuk Badan hukum dengan ketentuan bahwa Badan dan/atau Perseorangan Swasta yang ikut dalam perusahaan itu harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (17)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1973

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1999

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 15 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (17)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1973

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1999

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 15 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016