Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1990
- Nomor
- 42
- Tahun
- 1990
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 62
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
3046);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) "OTORITA JATILUHUR".
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
10.Pembinaan adalab kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Umum (PERUM) "Otorita Jatiluhur" dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat berkembang dengan baik; 11.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 12.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional; 13.Pengelolaan Perusahaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri; 14.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. BAB II PENDIRIAN PERUSAHAAN
BAB II
Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1980, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ini. BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
BAB III
Bagian Kedua Tempat Kedudukan
Bagian Ketiga Sifat, Maksud dan Tujuan
Bagian Keempat Lapangan Usaha
Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:
Bagian Kelima Modal
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)