Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2000
- Nomor
- 42
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 18
Mengingat : … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI.
Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri diwajibkan membayar Pajak Penghasilan.
Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dibayar oleh Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak berlaku terhadap:
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku.
…
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 94 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI UMUM Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjunjung tinggi dan kewajiban setiap orang. Kewajiban di bidang perpajakan menempatkan pembayaran pajak sebagai kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan pembangunan Negara dan pembangunan. Pelaksanaan kewajiban di bidang Pajak Penghasilan berdasarkan Self Assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya, dan aparat perpajakan lebih berfungsi untuk memberikan penyuluhan, pembinaan dna pengawasan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya di bidang perpajakan dengan sebaik-baiknya. Upaya peningkatan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak merupakan kegiatan yang berkesinambungan, termasuk Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan untuk pergi ke luar negeri. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak tersebut, diatur tentang kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri. Kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dikenakan dengan memperhatikan pula maksud dan tujuan keberangkatan ke luar negeri, sehingga kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan tersebut tidak dikenakan terhadap setiap Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri. Oleh karena itu, diatur pula pengecualian-pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan dimaksud. Pembayaran … Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sehubungan dengan keberangkatan ke luar negeri tersebut merupakan pembayaran pendahuluan Pajak Penghasilan yang dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan penanggung pajak yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. PASAL DEMI PASAL
Kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 ini pada prinsipnya dikenakan pada setiap Subjek Pajak Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri. Namun, terhadap Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri dengan maksud dan tujuan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan pembayaram.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)