Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2008
- Nomor
- 37
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 96
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
BAB I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
BAB II SIFAT, ASAS, DAN TUJUAN
BAB II
Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.
. . .
Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan:
Ombudsman bertujuan:
BAB III TEMPAT KEDUDUKAN
BAB III
BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Fungsi dan Tugas
BAB IV
Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
Ombudsman bertugas:
Bagian Kedua . . . Bagian Kedua Wewenang
(1), Ombudsman berwenang:
Membuka PDF…
Dokumen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Daerah (Perda)