Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1971
- Nomor
- 51
- Tahun
- 1971
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat:
MEMUTUSKAN : Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :
BAB II. PERUBAHAN BATAS DAERAH. Pasal 2.
BAB III. PERUBAHAN NAMA KOTAMADYA MAKASSAR. Pasal 3. Kotamadya Makassar sesudah diperluas Daerahnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dirubah namanya menjadi Kotamadya Ujung Pandang. BAB IV. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 4.
BAB V. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 5. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 1 September 1971. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1971 Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH. Letnan Jenderal T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1971 TENTANG PERUBAHAN BATAS-BATAS DAERAH KOTAMADYA MAKASSAR DAN KABUPATEN-KABUPATEN GOWA, MAROS DAN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN I. PENJELASAN UMUM
Kotamadya Makassar sebagai ibukota Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan pusat segala kegiatan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan juga sebagai kota pelabuhan yang sangat penting di bagian Timur Indonesia, berhubung dengan adanya perkembangan yang pesat di Daerah Sulawesi Selatan tersebut dan makin padatnya penduduk Kotamadya Makassar, maka luas daerahnya yang ada sekarang ini tidak memadai lagi untuk melayani kepentingan masyarakat Daerah yang bersangkutan.
Pemisahan Desa-desa yang dimaksud di atas dari masing-masing Kabupaten yang bersangkutan, untuk dimasukkan ke dalam daerah Kotamadya Makassar, telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten-kabupaten yang bersangkutan, seperti dinyatakan dalam:
Selain dari pada itu masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, hutang-piutang, barang-barang inpentaris dan lain-lain diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Cukup jelas (lihat Penjelasan Umum). (Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 65). Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1971/65; TLN NO. 2970
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen