Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1970
- Nomor
- 55
- Tahun
- 1970
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RADIO SIARAN NON PEMERINTAH.
BAB I
Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:
BAB II FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG-JAWAB RADIO SIARAN
BAB II
a.membela, mendukung dan menegakkan PANCASILA serta UNDANG- UNDANG DASAR 1945; b.memperjuangkan pendapat yang dihayati oleh moral dan ethika PANCASILA.
a.segala isi siaran-siarannya; b.pematuhan dan pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini. BAB III SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN
BAB III
Badan Penyelenggaraan Radio Siaran harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
TELEKOM.
BAB IV PERIDZINAN
BAB IV
BAB V PENGAWASAN
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Ijin-jin Radio Siaran yang telah diberikan oleh Instansi- instansi Pemerintah di Daerah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini harus ditinjau kembali dan memerlukan ijin baru berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal .8 Mereka atau badan-badan yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, sudah harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan dalam jangka waktu itu telah mengajukan permohonan ijin Radio Siaran kepada yang berwenang. BAB VII KETENTUAN PIDANA
BAB VII
Apabila setelah jangka waktu seperti yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini telah lampau, ada yang belum mengajukan ijin baru, atau melakukan radio siaran tanpa ijin, maka dapat diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 24 Undang-udnang No. 5 tahun 1964. KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi Radio Republik Indonesia.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)