Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1981
- Nomor
- 55
- Tahun
- 1981
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN SEWA-MENYEWA PERUMAHAN. Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa- Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2586) diubah sebagai berikut : A. Pasal 3 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 3
B. Pasal 4… B. Pasal 4 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 4
C. Pasal 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 8
D. Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 9
E. Pasal 10,… E. Pasal 10, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 10
F. Pasal 11, dihapus. G. Pasal 12, dihapus. H. Pasal 13, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 13
I. Sesudah Bab IV diadakan satu Bab lagi, yaitu "Bab IV A" baru, tentang Surat Izin Perumahan (SIP), yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 13a dan Pasal 13b yang berbunyi sebagai berikut :
BAB IV
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (2)
Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan agar penetapan harga sewa oleh Kepala KUP mengikat para pihak. Hal ini berarti apabila pemilik tidak menyetujui penetapan tersebut, maka hubungan sewa-menyewa tidaK dapat diputuskan secara sepihak, sehingga apabila pihak penyewa membayar harga sewa sebesar yang telah ditetapkan oleh Kepala KUP dan pemilik tidak mau menerimanya, yang mengakibatkan tertundanya pembayaran sewa maka hal ini tidak dapat dijadikan bukti atau alasan oleh pemilik untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa perumahan. Sedangkan apabila pihak penyewa yang tidak menyetujui penetapan harga sewa tersebut serta tidak mau membayar harga sewa yang telah ditetapkan maka pemilik dapat memintakan pemutusan hubungan sewa-menyewa atas dasar alasan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membebani pihak-pihak yang bersengketa memikul sebagian dari biaya yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa sewa-menyewa perumahan.
Cukup jelas. Pasal 10…
Ayat (1) Kesepakatan kedua belah pihak yang dimaksud dalam ayat ini bersifat mengikat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan ayat ini menegaskan bahwa kewenangan untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa perumahan tanpa kata sepakat kedua belah pihak, hanya dilakukan oleh pengadilan negeri. Kewenangan pengadilan negeri tersebut termasuk juga eksekusi untuk melaksanakan keputusannya. Hal ini tidak berlaku bagi perumahan yang masih berada dalam pengawasan dan penguasaan Kepala Daerah dan sepanjang yang. tidak menjadi sengketa berdasarkan putusan pengadilan negeri karena pencabutan Surat Ijin Perumahan (SIP) beserta eksekusinya masih tetap menjadi kewenangan Kepala KUP. Dengan adanya ketentuan ini maka Penjelasan Umum angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2586), dihapus
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas Pasal 13a… Pasal 13a Cukup jelas. Pasal 13b Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pelaksanaan Surat Perintah Pengosongan termaksud dalam ayat ini oleh Kepala KUP dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah Tingkat II. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)