Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1963
- Nomor
- 49
- Tahun
- 1963
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
memutuskan penghentian sewa menyewa (atau pengosongkan) itulah yang dapat menentukan apakah perumahan itu tempat yang disediakan itu layak atau tidak untuk penampungan yang dimaksudkan.
Ayat (1): "Orang lainnya yang ikut menggunakan dan yang telah memperoleh hak dari penyewa" ialah misalnya "penumpang", terkenal berhubung dengan sifat kekeluargaan bangsa Indonesia. Jika penyewa karena satu sebab, misalnya pensiun atau pindah dan sebagainya, mengakhiri sewa menyewa, maka dianggap layak orang termaksud diberi kesempatan melanjutkannya untuk sisa waktunya yang ditentukan. Dalam hal ini perlu diperhatikan adanya itikad baik pihak penyewa atau orang termaksud untuk mencegah penyelundupan "uang kunci". Ayat (2): Perpanjangan dengan batas waktu tertentu ini, misalnya karena terdapat hal-hal atau keadaan yang tidak diketahui pada waktu diadakan perjanjian sewa menyewa, dan oleh karena itu dianggap masih perlu diberikan kesempatan lagi bagi penyewa untuk berusaha mencari perumahan lain. Ayat (3): Alasan untuk tidak mengabulkan permintaan melanjutkan atau memperpanjang sewa menyewa adalah sama dengan alasan untuk mengizinkan penghentian sewa menyewa.
Cukupjelas.
Dalam misalnya kebakaran, maka Kepala K.U.P. dapat memberikan izin dilanjutkan sewa menyewa dengan atau tanpa syarat, putusan mana menimbulkan hubungan sewa menyewa menurut Pasal 4 ayat (2) huruf a pasal ini.
Pengosongan dilakukan terhadap orang yang menggunakan perumahan:
Surat tercatat berarti juga surat yang dikirimkan dengan buku ekspedisi.
dan 17 Cukup jelas.
Cukup dijelaskan dalam Penjelasan Umum sub 4
Ayat (3): Maksud ayat ini ialah agar Kepala K.U.P. merobah hubungan sewa menyewa sesuai dengan peraturan ini mengenai harga sewa, misalnya "uang kunci" diperhitungkan sebagai harga sewa. Tentu saja tindakan Kepala K.U.P. tidak dapat menghindarkan bahwa penyewa dan yang menyewakan dapat dituntut melanggar pasal ini.
Ketentuan pidana ini diperlukan terutama untuk ditujukan terhadap mereka yang "menyerobot" perumahan atau pemakai yang dimaksudkan dalam penjelasan pasal 14 peraturan ini.
Cukup jelas.
Penjabat yang dimaksudkan dalam pasal ini tergolong "Polisi tak bergaji"
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)